26 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Perpecahan Indonesia, dari Aksi 212 sampai ke Kerusuhan 22 Mei

Sumber https://theconversation.com

Kampanye Pilpres 2019 telah memamerkan bagaimana Indonesia kini tengah terpecah-belah masalah ras dan terutama agama. Titik baliknya terjadi ketika ratusan ribu massa berkumpul di aksi 212, menuntut penggulingan dan pemenjaraan Ahok. Perpecahan itu terus berlanjut, sampai kemudian pecah dalam peristiwa berdarah, kerusuhan 22 Mei, yang memakan 8 korban setelah Jokowi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Oleh: Tim Lindsey (The Conversation)

Kerusuhan hebat yang mengguncang Jakarta pekan lalu menyebabkan setidaknya enam orang tewas, lebih dari 700 orang terluka, dan lebih dari 200 orang ditangkap. Demonstrasi merupakan peristiwa yang biasa terjadi di Indonesia, tetapi kekerasan jalanan seperti ini belum pernah terlihat sejak jatuhnya presiden diktator Suharto tahun 1998.

Protes dimulai dengan damai di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggal 21 Mei 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat keputusan mengejutkan untuk merilis hasil penghitungan suara resmi dini hari itu pukul 3 pagi, sehari sebelum tenggat waktu.

ADVERTISEMENT

Pukul 9 malam hari Rabu (22/5), para demonstran yang mendukung calon presiden oposisi, jenderal purnawirawan Prabowo Subianto, (termasuk beberapa pihak yang tampaknya berafiliasi dengan ISIS) membakar mobil dan bangunan, serta menggunakan batu, bom molotov, dan petasan untuk menyerang polisi.

Petugas keamanan merespons dengan menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet untuk mengurai massa. Mereka mengklaim tidak menggunakan peluru tajam, meskipun keluarga dari setidaknya dua korban mengklaim bahwa kedua korban meninggal karena luka tembak. Sementara itu, Rumah Sakit Bhayangkara mengatakan bahwa otopsi menunjukkan empat orang korban meninggal dengan penyebab yang sama.

Kekerasan kembali terjadi malam berikutnya dan menyebar ke luar Jakarta, dengan insiden serupa terjadi di Jawa Timur dan Potianak, Kalimantan Barat. Pemerintah Indonesia mengerahkan tentara untuk membantu mengendalikan situasi. Dengan sangat prihatin, pemerintah mengambil langkah luar biasa dengan membatasi kecepatan internet untuk mencegah pembagian pesan provokatif di media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Dua malam kemudian, pemerintah tampaknya telah mengendalikan situasi.

Hari Jumat (24/5), tim kampanye Prabowo mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2019 kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka berargumen bahwa margin kemenangan lebih dari 10 persen yang meyakinkan atas kemenangan kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo diperoleh secara curang. Sampai saat ini, mereka belum dapat menghasilkan bukti yang meyakinkan untuk mendukung argumen tersebut.

Jika MK kemungkinan besar menolak petisi Prabowo untuk membatalkan kemenangan Jokowi, hal itu mungkin akan memicu serangkaian kerusuhan lainnya. Ini khususnya terjadi karena kamp Prabowo telah mengatakan selama berminggu-minggu bahwa pengadilan cenderung bias dan membela pemerintah.

Tetapi bahkan jika kerusuhan kembali terjadi, itu sangat tidak mungkin untuk menjatuhkan Jokowi, mengingat bahwa pemerintah, polisi dan tentara tampaknya telah berdiri rapat dalam barisan mendukung kemenangan Jokowi.

Banyak anggota elit tidak begitu menyukai Jokowi, politisi yang merintis karir kepresidenan dengan spektakuler pada Pilpres 2014 dan tetap dipandang sebagai orang luar. Namun, Jokowi memiliki keuntungan besar sebagai capres petahana. Para pemimpin birokrasi dan pasukan keamanan berutang posisi, kekayaan, dan kekuasaan mereka kepada pemerintahannya. Mereka khawatir akan dicopot dalam pembersihan posisi senior yang akan dilakukan jika Prabowo berhasil mengambil alih.


Banyak anggota elit Indonesia tidak terlalu menyukai Presiden Joko “Jokowi” Widodo, tetapi ia memiliki keuntungan yang sangat besar sebagai capres petahana. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Meskipun pencalonan keempat Prabowo untuk menjadi presiden tampaknya gagal dan Jokowi tidak diragukan lagi yakin akan dilantik tanggal 20 Oktober 2019, bukan berarti masa jabatan lima tahun kedua dan terakhir Jokowi akan berjalan lancar. Kerusuhan tampaknya telah berakhir, tetapi itu adalah produk dari ketegangan tentang posisi Islam dalam kehidupan Indonesia dan apa yang sekarang menjadi perpecahan yang mendalam dalam politik Indonesia.

DIMULAI SEJAK KEJATUHAN AHOK

Untuk menjelaskan bagaimana ini terjadi, kita harus kembali ke 2017 dan krisis besar masa jabatan pertama Jokowi: kasus penistaan agama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok telah menjadi wakil gubernur di bawah Jokowi. Ahok naik jabatan sebagai Gubernur Jakarta setelah Jokowi mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014. Ahok adalah gubernur Kristen-Tionghoa yang kepemimpinannya tidak dapat diterima oleh kelompok Islam garis keras.

Mereka menggunakan dalih bahwa komentar Ahok tentang ayat Alquran selama kampanye Pilkada Jakarta 2017 merupakan penistaan terhadap Islam, yang akhirnya memicu demonstrasi populis yang masif menentangnya. Ratusan ribu orang ikut serta dalam demonstrasi yang menargetkan Ahok. Pada akhirnya, mantan teman dan kolega dekatnya, Jokowi, tidak turun tangan dan membela Ahok.


Ratusan ribu anggota Front Pembela Islam (FPI) dan masyarakat Islam di Indonesia turut serta dalam sebuah demonstrasi di Jakarta, Indonesia, pada 14 Oktober 2016, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images/Agoes Rudianto)

Setelah kejatuhan Ahok, beberapa organisasi Muslim di balik Gerakan 212, yang juga mendalangi aksi menuntut pemenjaraan Ahok, secara agresif mulai menargetkan Jokowi. Sebagai tanggapan, Jokowi memerintahkan tindakan keras terhadap berbagai kelompok Islam garis keras, termasuk melarang kelompok masyarakat sipil terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jokowi juga mendukung tuduhan kriminal terhadap tokoh-tokoh yang dipandang sebagai kritikus terkemuka terhadap pemerintahannya.

Akibatnya, kaum konservatif Islam yang tidak puas dan membenci Jokowi berbaris mendukung Prabowo, satu-satunya kandidat presiden alternatif.

Perpecahan ini berarti bahwa banyak anggota organisasi Muslim terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), yang umumnya lebih toleran terhadap perbedaan agama, memihak Jokowi, terutama setelah Jokowi memilih pemimpin NU Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampinginya.

Organisasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah NU, Muhammadiyah, yang secara tradisional merupakan saingan NU, secara resmi menyatakan netral. Tetapi banyak dari anggota Muhammadiyah jelas memihak Prabowo. Begitu pula organisasi Muslim lainnya yang lebih konservatif seperti partai Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kelompok yang lebih ekstrem seperti Front Pembela Islam (FPI), dan tentu saja alumni Gerakan 212.

Hasilnya adalah kampanye media sosial yang kejam, penuh dengan troll, berita palsu, teori konspirasi, dan fitnah online. Rumor bahwa Jokowi diam-diam adalah pemeluk Kristen yang berasal dari keluarga simpatisan komunis pun kembali beredar.

Pilpres dengan demikian telah mempolarisasi Indonesia, menghidupkan kembali perpecahan lama dalam suasana kecemasan baru tentang identitas etnis dan agama. Jokowi memenangkan pemungutan suara di berbagai komunitas Suku Jawa yang terhubung erat dengan NU dan di daerah-daerah di mana warga non-Muslim merupakan mayoritas atau minoritas besar, seperti Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Di sisi lain, mayoritas pulau terluar Indonesia yang didominasi Muslim yang sering dikaitkan dengan Muhammadiyah sebagian besar memilih Prabowo, misalnya Sumatera Barat. Demikian juga, Prabowo kembali memenangkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan Jambi dari Jokowi, yang sebelumnya memenangkan mereka pada Pilpres 2014.

Jawa Barat menceritakan kisah yang berbeda. Meskipun merupakan bagian dari Jawa, Jawa Barat tidak pernah menjadi basis NU. Namun, Jabar secara historis dipandang sebagai pusat konservatisme Islam. Mayoritas pemilih Jabar pun memilih Prabowo. Jakarta, yang merupakan wilayah urban dan bersebelahan dengan Jawa Barat, terpecah meski akhirnya dimenangkan Jokowi.

PERPECAHAN TANPA GEJALA MEMBAIK

Kekalahan Prabowo tidak berarti akhir dari aspirasi para pendukungnya untuk Indonesia yang kurang toleran dan mengistimewakan kelompok Islam mereka. Polarisasi geopolitik pemilu kemungkinan akan menjadi sumber masalah bagi periode kedua pemerintahan Jokowi di tahun-tahun mendatang.

Dengan NU berada di balik wakil presiden dan sangat mungkin untuk melanjutkan cengkeramannya pada Kementerian Agama, kekecewaan dari Muhammadiyah, PKS, dan berbagai kelompok lainnya akan tetap ada. Hal ini juga akan mewarnai konflik di legislatif maupun di dalam dan di sekitar pemerintahan.

Tindakan keras pemerintah Jokowi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencoba menghalau kerusuhan justru kian memperburuk situasi. Jenderal purnawirawan Wiranto, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, secara mengecewakan telah membentuk tim hukum untuk menyelidiki “perilaku inkonstitusional.”

Sekitar 20 orang yang terkait dengan Prabowo, termasuk dua mantan jenderal, telah ditangkap atas tuduhan meliputi pengkhianatan dan penyelundupan senjata. Sebuah surat perintah untuk interogasi Prabowo juga sempat dikeluarkan, meski dengan cepat dibatalkan.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan tren yang lebih luas ke arah apa yang disebut sebagai “otoritarianisme lunak” dalam pemerintahan Jokowi, yang telah mengkhawatirkan banyak pengamat Indonesia dan asing. Hal ini juga menyulut narasi yang dipromosikan oleh lawan-lawannya dari kelompok lslamis tentang seorang presiden yang rela menggunakan kekuatan penuh negara untuk memarginalkan mereka, dan itu kian memperkuat perpecahan.

Jokowi adalah politikus pragmatis yang menghargai stabilitas dan kohesi daripada kebanyakan hal lainnya. Setelah kerusuhan mereda, naluri Jokowi adalah “membeli” kelompok Muslim dan pendukung utama Prabowo. Jokowi dapat melakukan ini dengan menawarkan mereka posisi dalam pemerintahan yang akan datang atau akses terhadap sumber daya.

Jika itu tidak berhasil, kita akan dilanda lebih banyak masalah di masa depan.

Tim Lindsey adalah Profesor Malcolm Smith di bidang Hukum Asia dan Direktur Centre for Indonesian Law, Islam, and Society di Universitas Melbourne.

KETAHUI LEBIH JAUH TENTANG ‘PEOPLE POWER’ DAN AKSI 22 MEI
APA ITU PEOPLE POWER?

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan people power? People power kerap dilakukan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem, dan biasanya dilakukan di negara-negara demokrasi. Ketahui lebih lanjut tentang people power melalui infografik yang disusun tim Mata Mata Politik.

DAFTAR PEOPLE POWER PENUMBANG REZIM

People power sejatinya adalah kekuatan rakyat yang bergerak secara masif untuk memprotes penguasa. Dalam sejarah, gerakan ini telah berhasil menggulingkan berbagai rezim di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

APA YANG MEMICU PEOPLE POWER PASCA PEMILU 2019?

Terkait kecurigaan atas terjadinya kecurangan dalam pemilu 2019, konon people power bertujuan untuk menuntut diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan menyatakan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

PEOPLE POWER: INDONESIA DI AMBANG KERUSUHAN ALA 1998?

Momok tragedi 1998 telah membisiki kaum intelektual menjelang diumumkannya hasil resmi pilpres 2019. Kenangan gelap Indonesia itu telah muncul ke permukaan ketika kubu Prabowo Subianto mengklaim telah memenangkan pilpres 2019, walaupun hasil quick count menyatakan sebaliknya.

DISINFORMASI PEOPLE POWER GEROGOTI DEMOKRASI INDONESIA

Dengan hasil resmi dirilis pada 22 Mei mendatang, bagaimana masyarakat bereaksi terhadap gelombang disinformasi ini dapat memengaruhi stabilitas jangka pendek dan jangka panjang demokrasi di Indonesia yang masih muda.

PEMERINTAH: DEMONSTRAN YANG PROTES PEMILU CURANG DAPAT DIANGGAP PENGKHIANAT

Meskipun banyak pengamat dan analis independen mengatakan bahwa pemilu 2019 di Indonesia bebas dan adil, namun Prabowo menolak mengakui kekalahan, di mana tim kampanye-nya berulang kali menuduhkan adanya kecurangan.

DIDUGA BANYAK TERJADI PENYIMPANGAN, DATA PILPRES 2019 HARUS DIAUDIT?

Prabowo Subianto mengumpulkan koresponden asing di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, untuk menegaskan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan besar-besaran dalam pemilu. Dia menyerukan agar diadakan pengauditan data, dari pihak ketiga yang bisa dipercaya kedua belah pihak.

‘PEOPLE POWER’ TAK CUKUP KUAT UNTUK MENDELEGITIMASI HASIL PEMILU

Para pendukung pasangan calon presiden oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, setelah menyatakan klaim kemenangan sepihak, menyuarakan gerakan tersebut untuk memprotes KPU dan menuntut pihak berwenang menindaklanjuti kecurangan masif yang mereka klaim telah terjadi sepanjang proses pemilu.

‘PEOPLE POWER’ CUKUP KUAT UNTUK AKHIRI KARIER POLITIK JOKOWI

Wiranto meminta agar dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Dia meminta agar prosedur perselisihan hasil pemilu legislatif atau pemilu presiden dibawa ke jalur hukum yang ada.

KATA JOKOWI DAN PRABOWO SOAL RUSUH 22 MEI

Prabowo mengatakan, ia mendukung demonstrasi asal tanpa kekerasan, sedangkan Jokowi mengatakan, pemerintah akan menindak tegas pemecah belah bangsa. Namun apa makna di balik pernyataan dua tokoh berpengaruh tersebut?

POLISI: BUKAN BAGIAN AKSI DAMAI, RUSUH 22 MEI TERENCANA DAN DIBIAYAI PIHAK TERTENTU

Kerusuhan 22 Mei ini dipicu oleh pengumuman hasil Pilpres 2019 yang mengonfirmasi kemenangan Jokowi, yang membuat pendukung lawannya turun ke jalan. Namun, polisi mengatakan, kerusuhan itu berbeda dengan demonstrasi, karena dipicu oleh provokator dan sudah direncanakan.

RUSUH 22 MEI DAN HOAKS ANTI-CHINA

Kerusuhan 22 Mei berlanjut di Jakarta. Massa bentrok dengan pasukan penjaga keamanan yang telah diturunkan dengan jumlah besar di Jakarta. Di antara pengunjuk rasa, terdegara teriakan-teriakan anti-China, hoaks anti-China juga telah menyebar di media sosial.

KEKERASAN POLITIK TERBURUK SEJAK TRAGEDI 1998

Pengunjuk rasa berusaha membakar gedung kepolisian di Jakarta Pusat pada Rabu dini hari setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di luar kantor Bawaslu Selasa, 21 Mei malam.

POTRET KERUSUHAN 22 MEI DI JAKARTA

Jakarta dilanda kerusuhan, setelah massa yang memprotes hasil Pilpres 2019 bentrok dengan aparat keamanan. Gas air mata, petasan, bom molotov, dan senjata lainnya saling dilemparkan dalam kerusuhan ini. Berikut beberapa potret kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL WARNAI AKSI 22 MEI

Banyak pengguna media sosial tersebut melaporkan kesulitan mengirim pesan multimedia melalui WhatsApp, yang merupakan salah satu aplikasi obrolan terpopuler di Indonesia, dan mengunggah konten ke Facebook, sementara tagar #instagramdown menjadi tren di kalangan pengguna Twitter Indonesia.

TERDUGA PROVOKATOR YANG NODAI AKSI 22 MEI DITANGKAP

Kepolisian Indonesia kembali menangkap sejumlah tersangka teror dan sebelas alat peledak buatan tangan. Penangkapan tersangka jadi penahanan teroris ke-31 dalam bulan ini. Sementara itu, negara-negara asing telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga negara mereka.

WIRANTO: PERUSUH BAYARAN DI AKSI 22 MEI ADALAH KELOMPOK YANG BERBEDA

Wiranto sebelumnya mengatakan kepada pengarahan bahwa ada rencana untuk “demonstrasi besar-besaran untuk menyerbu KPU, Bawaslu, Parlemen dan istana negara.” Dia mengancam hukuman berat untuk kegiatan kriminal dan bersumpah untuk menjaga keamanan, sementara menyangkal pihak berwenang bersikap kejam.

MENGAPA AKSI 22 MEI TAK BISA DISEBUT JIHAD

Benarkah people power pada Aksi 22 Mei pantas disejajarkan dengan apa yang disebut jihad? Untuk menjawabnya, perlu kita ketahui dulu apa makna jihad yang sebenarnya, yang sesuai syariat, dan berbagai macam jihad seperti yang dijelaskan para ulama.


Keterangan foto utama: Motor-motor yang rusak terlihat di luar satu gereja setelah kerusuhan 22 Mei yang mengikuti pengumuman hasil pilpres 2019. Kerusuhan ini telah dipupuk oleh perpecahan agama dan ras yang ditandai dengan kampanye anti-Ahok. (Foot: Reuters/Willy Kurniawan)
%d blogger menyukai ini: