29 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Jutaan Pohon Jati Sampolawa Hancur, Kerugian Negara Ditaksir Rp 3 Triliun, KPK Diminta Hadir

Amblasnya jutaan pohon jati yang berumur rata-rata 60 – 70-an tahun, di Sampolawa Kabupaten Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga banyak pihak menikmati keuntungan. Taksiran sementara kerugian Negara sebesar paling sedikit RP 3 Triliunan. Karena itu, diminta KPK Hadir di Busel guna mengusut penjarahan jati Sampolawa.

Bagaimana kisah jati Sampolawa itu, bagaimana pula kerugiaan negara itu, bisa dirampas…?.

Laporan ketua Tim Investigasi yang dirangkum: Gino Samsudin Mirsab.

Pemberi kebijakkan yang disebut-sebut oknum Pejabat Gubernur Nur Alam dan Plt Bupati Busel yang beinisian M, dan selanjutnya di legitimasi oleh Kementerian Kehutanan-RI, bernomor: 465/Menhut-II/2011, menjadi batu sandung, hancurnya jutaan pohon jati di Sampolawa.

Atas kebijakkan itu, sehingga status hutan Sampolawa menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Akibatnya, jutaan pohon jati berusia 60-70-an tahun, rata dengan tanah. Demikian dikatakan ketua Lembaga Adat Sampolawa DR (HC) LM Syarif pada media ini di Sampolawa Minggu (31/12/2017).

Lahan bekas Hutan jati yang dijarah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, mulai diserobot petani di Kelurahan Lapola Kecamatan Sampolawa. foto ini diambil Minggu 31 desember 2017. (Foto. Gino.SM)

Menurutnya, jati Sampolawa, kuat dugaan terjadi pembiaran oknum petugas di wilayah Sultra. Karena itu, pihak Kemenhut-RI, agar bertanggung jawab terhadap kebijakkannya itu. Pasalnya. Selain konsideran SK itu, tidak terlaksana dan mengakibatkan hancurnya jati Sampolawa.

Selain itu, LM Syarif, mestinya pihak Kementerian mendapat laporan dari bawahan, hendaknya dilakukan pengecekkan agar tidak terjadi kesalahan fatal seperti ini. Dalam waktu 3 bulan saja, jutaan pohon jati yang dilindungi sekitar 70-an tahun menjadi rata dengan tanah.

Mengingat jati Sampolawa selama ini, sepanjang kurang lebih 10 km, dikiri-kanan jalan sangat rimbun dengan jutaan pohon jati yang rata-rata berdiameter antara 2-3 meter, sungainya juga begitu jerni dan mengalir kelaut dengan derasnya. Namun saat ini menjadi kering.

Sesuai data dari kehutanan Kabupaten Buton induk pemekaran Kabupaten Busel, disebutkan jati Sampolawa itu memiliki luas 24.524,89 hektar. Namun saat ini, menjadi hancur rata dengan tanah. Perjuangan dalam mencari keadilan, kurang lebih 2 tahun masih tercatat “Nihil” hasilnya.

Karena itu pihak Lembaga Adat Sampolawa meminta pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bilamana masih punya “Nyali”, agar dapat menegakkan hukum di daerah ini. terutama mengadvokasi kerusakan hutan jati yang begini besar. Hal ini disebutkan, telah beberapa kali melaporkan hingga PTUN, pnegak hukum, bahkan sudah menyurat ke Presiden Jokowi, katanya.

Selanjutnya Ia mengucapkan terima kasih pada Bupati Baru Busel Agus Feisal Hidayat, karena telah membuat keputusan “Moratorium”, bahwa dilokasi yang hancur itu, semua pihak tidak boleh ada aktivitas, menunggu keputusan pihak yang berkompeten, ujarnya.

Bupati Busel Agus Feisal Hidayat dalam penjelasan pada LM Syarif menyebutkan, sesuai hasil rapat koordinasi dengan Forkompinda di Aula rujab Bupati Busel di Batauga belum lama ini. Semua pihak yang terlibat penghancuran jati akan diusut, dan juga dilokasi tidak boleh ada aktivitas.

Bupati Agus menegaskan tambah LM syarif, komitmen Pemda menyelamatkan hutan, meskipun hanya 3 kecamatan yang memiliki hutan di Busel yakni; Kecamatan Batauga, Sampolawa, dan Lapandewa, namun untuk kepedulian terhadap hutan itu harus menjadi prioritasnya.

Pemda Busel berkomitmen hutan yang telah dirubah statusnya menjadi APL oleh Kemenhut itu, akan diupayakan agar ditinjau ulang. Daerah ini, bilamana tidak memiliki hutan atau pohon, tentu saja akan berdampak negative pada sumber mata air di Busel, ujarnya.

Mengenai Rehabilitasi penanaman kembali pohon jati, sepantasnya untuk diprogramkan. Kedepan tugas pengawasan hutan terutama jati, tidak boleh hanya dari pihak Kehutanan Provinsi saja, melainkan tim terpadu, supaya mudah dikontrol.

Kemudian patut dikumpulkan seluruh sisa-sisa anakkan pohon jati supaya dijadikan bibit terutama dilokasi penjarahan itu. Harapannya pihak Provinsi Sultra sebagai pemegang kewenangan tentang hutan, agar segera dilakukan pembibitan pohon kayu jati.

Demikian pula tentang tapal batas antara Desa, antar kabupaten/Kota, dan juga diwilayah pada perairan disekitaran laut Pulau Kawi-Kawia, dengan tapat batas antara Pemkab Selayar dan Busel, juga menjadi amatannya.

Kembali pada kerusakan hutan di Sampolawa papar LM Syarif, sesungguhnya tidak sepenuhnya kesalahan itu, dipihak masyarakat sebagai terkategori penjarah pohon jati saat ini, melainkan yang paling bertanggung jawab adalah pengusaha dan pemegang IPK, PT Setya Jaya Abadi sebagai pengolah kayu jati.

Hasil telisik timnya dibeberapa sisi pemerintahan Busel ditemukan, surat keputusan tentang Kepmen Kehutanan – RI dengan No. 465/Menhut-II/2011 itu, merupakan suatu kekeliruan yang besar, karena tanpa dikuti dengan konnsideran dampak terhadap lingkungan. Faktanya lingkungan hancur seluruh jati dihancurkan. Masyarakat diiming-ingin menjadikan perkebunan.

Secara logika, kerusakan alam dewasa ini, mulai terlihat dampak negative terhadap sendi-sendi kehidupan manusia dan biota lainnya. Panas terik dirasakan, dan banjir mulai dirakan masyarkat disekitar hutan itu.

Bupati Busel Agus Feisal Hidayat dihubungi secara terpisah menjelaskan, jati Sampolawa luasnya kurang lebih 11.480,84 hektar, Batauga 13.76.05 hektar. Lokasi hancurnya jati itu, di upayakan melalui koordinasi antara Pemda Busel, Provinsi dengan Kemenhut-RI, untuk direhabilitasi kembali lahan tersebut, ujar Agus.

Salah seorang pengamat jati Armin Daruji, mengungkapkan, investigasi hancurnya jati Sampolawa, oleh banyak pihak disebut-sebut pengelolah yakni: PT. Setya Jaya Abadi, dan oknum pejabat bupati sebelumnya yang harus bertanggung jawab.

Sesuai aturan kehutanan PT Setya Jaya Abadi, sebagai pengelolah, harus melakukan penanaman kembali. Namun kalau membiarkan berantakan, sepantasnya diusut secara hukum, atas dugaan pelanggaran Undang-undang kehutanan dan AMDAL.

Mengakhiri komentar Armin mengingatkan, dewasa ini hutan adalah kewenangan Provinsi, namun Pemda Busel tidak boleh melepas tanggung jawab. Kawasan hutan itu penting sebagai areal penyanggah sumber mata air.

Mengenai status “Quo”, itu bagus. Namun harus dibarengi pengawasan dari semua pihak, karena amatannya Pos Kehutanan Provinsi seperti LAKOMPA, kantor ada, namun petugas jarang-jarang terlihat.

Ia juga menegaskan PT Satya Jaya Abadi yang nota bene pemiliki dokumen IPK bernomor: 110 tanggal 20 Juni 2015, dan telah meraih banyak untung, bilamana di bandingkan dengan harga di Jawa Timur. Di taksir keuntungannya, puluhan Triliun. Karena harga jati di Jatim sekelas jati sampolawa kisarannya Rp 12-15 juta/kubik.

Sebagaimana temuannya di Pelabuhan Morhum Baubau manivestnya kurang lebih 2.000-an container yang telah diseberangkan ke Jatim, itupun bukan saja melewati pelabuhan Baubau, melainkan juga, ada sekitar 17 kapal besar diangkut melewati laut Desa Majapahit sebagai lokasi penampungannya.

Pensiunan petugas kehutanan KRPH Sampolawa LaOde Riri, dihubungi di Sampolawa Sabtu (30/12-2017), mengisahkan, bertugas menjaga Jati Sampolawa dan Batauga, antara hidup dan mati. Selama bertugas 28 tahun, beberapa kali mengalami ancaman dibunuh para penjarah kayu jati.

“Saya beberapa kali alami ancaman, termasuk dipotong dengan parang, bersyukur Allah SWT, melindunginya. Karena itu, saya tidak berani lagi, kalau sendirian. Demikian pula tidur ditengah hutan, terkadang 3-4 malam, demi mengamankan jati itu”, katanya.

Melihat kondisi hutan jati saat ini, membuat ia menangis, pohon jati yang dijaganya puluhan tahun itu, kini rata denngan tanah. Padahal ia dan sejumlah rekannya telah berkorban puluhan tahun menjaga pohon jati itu, bahkan berapa kali nyaris kehilangan nyawa.

“Saya dan pasukan Polisi kehutanan menjaga jati, kami pertaruhkan nyawa menghadapi pencuri jati. Saat ini, amblas seketika. Dimanakah Pemerintah, kenapa membiarkan pohon jati ini hancur”, ujarnya kesal sembari menangis mengingat masa-masa ketika tidur dihutan menjaga jati itu.

Pihak PT Setya Jaya Abadi, dihubungi diseputaran Gunung Nona di Baubau Senin (2/1-2018), salah satu stafnya bernama Udin, memberikan komentar, keputusan perusahaan itu ada pada Direktur yang bernama Pak Tri.

Ketika ditanya nomor kontak HP menyebutkan, tidak bisa diberikan, pak Tri, sejak berakhirnya proyek jati Sampolawa, ia tidak ke Baubau lagi, beliau (Direktur) banyak urusan di Surabaya, ungkap Udin mengakhirinya. (*****).

%d blogger menyukai ini: