27 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Hancurnya Juta Jati Sampolawa, Bakal berdampak Pada Lingkungan

Buton Selatan-Timurmerdeka.com. Amblasnya jutaan pohon jati yang berumur 60-70an tahun lebih di Kabupaten Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga banyak pihak yang turut terlibat dan menarik keuntungan. Karena itu, pemberi kebijakkan oknum Pejabat Bupati yang beinisian M, dan pihak Kementerian Kehutanan-RI, harus bertanggung jawab. Karena kebijakan bernomor: 465/Menhut-II/2011, tentang perubahan status hutan Sampolawa menjadi Area Penggunaan Lain (APL) kini jutaan pohon jati rata dengan tanah. Demikian dikatakan ketua Lembaga Adat Sampolawa DR (HC) LM Syarif kepada media ini di Sampolawa Minggu (31/12/2017).

Menurutnya, Investigasi penjarahan jati, selain terjadi pembiaran oknum, juga disesalkan kebijakan Menhut-RI. Ada dugaan Menhut-RI, salah mendapat laporan bawahannya. Sehingga 3 bulan saja jati Sampolawa rata-rata dengan tanah. Padahal masyarakat telah menjaganya selama 70-an tahun lamanya.

Lokasi-Jalan-yang-sengaja-di-buat-guna-memuluskan-oknum-oknum-dan-erusahaan-penjarah-Jati-Sampolawa.-Foto.-Gino

Mengingat hutan jati Sampolawa, sebelum terjadi penjarahan dikiri-kanan jalan, tercatat sangat rimbun adanya jutaan pohon jati. Sesuai data kehutanan Buton hamparan jati itu luasnya 24.524,89 hektar, saat ini, hancur rata dengan tanah, ujar LM Syarif.

Perjuangan mencari keadilan tambah Syarif, terbilang 2 tahun lamanya. Karena itu patut di ucapkan terima kasih pada Bupati Baru Busel Agus Feisal Hidayat, membuat keputusan moratorium, dilokasi itu semua pihak tidak boleh ada aktivitas, menunggu keputusan para pihak, ujarnya.

Bupati Busel Agus Feisal Hidayat yang dihubungi media ini, menjelaskan, dalam rapat koordinasi Forkompinda di Aula rujab Bupati Busel belum lama ini, semua pihak yang berkompeten terutama yang berwajib agar mengusut kasus penjarahan jati Sampolawa dan Batauga.

Agus menegaskan, komitmen untuk menyelamatkan hutan Busel, meskipun terbilang telah hancur dan gersang ditumbuhi rumput kusu-kusu saat ini. sebagai penentu kebijakkan di Pemda Busel tetap berupaya untuk merehabilitasinya, misalnya penanaman kembali.

salah satu bukti bahwa kayu jati Sampolawa sudah miliki usia produktif. Foto ini diambil didepan Baruga rumah adat Baruga Lapola Kec. Sampolawa (Foto. Gino. SM)

Kedepan tugas pengawasan hutan, tim terpadu, kontrol melekat, dicek kondisi hutan, terutama sisa-sisa pohon jati yang masih ada. Tugas tim terpadu itu, bukan saja melakukan pengawasan dan pencegahan illegal loging, melainkan memberikan pengertian pada masyarakat disekitar hutan.

Demikian pula tapat batas antara Desa, antar kabupaten/Kota, termasuk wilayah diperairan Busel, Pemkab Selayar dan lainnya, juga menjadi target pemerintah.

Kembali pada kerusakan hutan Busel lanjut Agus sapaan akrab mantan anak Bupati Buton 2 periode LM Syafei Kahar, menjelaskan, sesungguhnya tidak sepenuhnya kesalahan itu, ada dimasyarakat, para pihak lain sepatutnya semua pihak harus bertanggung jawab.

Rusaknya juta pohon jati itu, bukan saja selain karena adanya iming uang besar dari oknum pengusaha jati, demikian pula dengan kebijakkan menhut. Yang perlu ditinjau ulang kebijakkan kita semua, terutama tentang perubahan adanya perubahan status hutan, menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Karena setelah ditelisik Kepmen Kehutanan-RI No. 465/Menhut-II/2011, Bahwa Kabupaten Buton yang saat ini, menjadi wilayah Kabupaten Busel, dilakukan perubahan status, dari kawasan hutan menjadi APL.

Perubahan itu, seharusnya ditindak lanjuti dengan pengawasan secara bijak, karena bila dilihat hancurnya jutaan pohon jati ini, kuat dugaan adanya oknum yang ingin memperkaya diri. Dengan adanya jutaan kubik kayu jati akan mendapatkan pundi-pung yang sangat banyak.

Padahal, secara ilmia tanpa memperdulikan kerusakan alam yang juga akan berdampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan manusia dan biota lainnya disekitarnya. Tumbang jati dan tidak jelasnya dimana barang buktinya saat ini, tentu sangat perlu pendalaman guna kasus ini tidak terjadi lagi dihari esok.

Hancurnya hutan jati produktif dengan luas hamparan rimbunan pohon jati sebesar 22.524,89 hektar itu, tentu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali sebagaimana sedia kala. Kenapa malah di babat habis jati seperti ini, kesal Agus.

Padangan Agus, hutan jati di Sampolawa yang luasnya sebesar 11.480,84 hektar, dan di Batauga 13.76.05 hektar itu, menunjukkan peluang besar kita untuk merehabilitasi kembali, tentu saja membutuhkan berbagai upaya dan rencana strategi guna menyakinkan berbagai pihak. Agar kedepan puluhan juta pohon jati Sampolawa kembali sebagaimana yang diidamkan bersama, ujar Agus sembari menghimbau.

Dari hasil investigasi hancurnya jati yang dikelolah PT Setya Abadi, selain harus dimintai tanggung jawab, juga pejabat pemerintahan sebelumnya harus diuji petik sesuai aturan hukum. Karena dalam aturan IPK itu, wajib melakukan penanaman kembali, bukan kabur seperti ini.

Mengakhiri komentarnya Agus yang terbilang gesit membangun Busel, mengingatkan semua pihak, meskipun hutan kewenangan provinsi, namun lokasi bekas jati itu, untuk sementara adalah wilayah status “Quo”, semua pihak tidak boleh ada yang melakukan aktivitas.

Selanjutnya Ia memintah PT. Satya Jaya Abadi, dengan nomor surat keputusan IPK No. 110 tanggal 20 Juni 2015, dan pemangku adat Sampolawa agar segera memintai pertanggung jawaban perusahaan tersebut, terhadap kerusakkan lingkungan saat ini, ungkapnya. (Gin/Nur).

%d blogger menyukai ini: