31 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Menyimak Penelusuran Dan Mengamati, Kalangan Penegak Hukum Di Indonesia

Di Era Roformasi Dewasa ini, semestinya semua elemen birokrasi, harus memegang teguh agenda Reformasi, tidak terkecuali kalangan “penegak hukum”. Karena itu, menyimak Komentar Komisioner Ombudsman Dr La Ode Ida, sangat disayangkan. Karena ada dugaan oknum-oknum penegak hukum  di Indonesia, memperdagangkan hukum.

Bagaimana kisah La Ode Ida.

Laporan Ketua Tim Timurmerdeka.com : Gino Samsudin Mirsab.

Dr La Ode Ida, dalam penelusurannya di seluruh Indonesia, selain sangat menyayangkan kalangan oknum penegak hukum, juga sepatutnya Presiden yang terhormat H Ir Joko Widodo, turun tangan. Pasalnya. Bilamana kalangan oknum penegak hukum masih tetap gentanyang di bumi pertiwi ini, tentu saja pencari keadilan, termasuk para investor akan kabur dari Indonesia.

Melalui pernyataan releasenya La Ode Ida menyebutkan, sangat khawatir dan memprihatinkan lembaga peradilan kita. Karena dalam penegakkan hukum demi keadilan, banyak oknum hakim mentrasaksikan kasus-kasus sebagaimana tugas negara yang diemban dan ditanganinya.

“Tertangkapnya Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang Bengkulu, dan pengadilan negeri lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentu saja memperpanjang barisan oknum hakim dan penegakkan hukum yang mengalami krisis integritas, korup dan tamak. Situasi ini sudah sangat gawat”,  kata Komisioner Ombudsman Dr La Ode belum lama ini.

Contoh konkrit, KPK pada 23 Mei 2016 lalu, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang Provinsi Bengkulu, demikian pula dibeberapa tempat juga terjadi banyak oknum penegak hukum di daerah, terjerat OTT KPK. Ini tentu saja menambah panjang daftar aparat penegakkan hukum yang ditangkap KPK.

Selain itu tambah La Ode, KPK juga telah melakukan penangkapan terhadap panitera Jakarta Pusat, yang juga melakukan suap dari pihak swasta, terkait pengamanan perkara Peninjauan Kembali (PK). Perilaku oknum penegak hukum seperti ini, tidak bisa lagi dianggap kasuistik, melainkan sudah menjadi bagian dari kultur pamri bagi insan yang tergabung dalam korps penegak keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kalangan hakim yang telah tertangkap tangan oleh KPK, keseluruhannya bisa dianggap sebagai bukti atau butir-butiran, “Gunug es”, yang menutup permukaan sementara didalamnya sangat maha dasyat.

Melirik kondisi Sekretaris Mahakamah Agung (MA) dalam kasus suap dengan harta yang melimpah atau dengan OTT Kasubdit Pranata Perdata di MA sudah jelas, bahwa bagian kepala lembaga peradilan itu sudah, “berbau busuk”.

“Sebagaimana kata pepata, Bagaikan Ikan, kalau bagian kepalanya sudah busuk, maka otomaris seluruh badannya juga pasti rusak. Dan itu merupakan bagian dari potret lembaga pengadilan kita yang telah berbau busuk,” papar La Ode Ida.

Mengamati kondisi itu, tentu akan semakin parah jika mitranya yakni; jajaran kejaksaan dan kepolisian juga memiliki kultur yang sama pula. Maka tak heran jika KPK juga akhirnya turun gunung, bahkan melakukan OTT kepada para koruptor di banyak daerah, termasuk penegak hukum lainnya. Padahal kasus-kasus kejahatan adanya didepan mata mereka sendiri.

Ida juga mengungkapkan, kondisi ini, sudah sepantasnya Presiden Ir H Joko Widodo, segera mengambil langkah kongkrit, guna mewujudkan gerakkan revolusi bukan saja rovolusi mentak, melainkan revolusi dikalangan penegak hukum.

Artinya, membabat habis dan harus dihukum berat bila perlu “Hukuman Mati”, para penegakkan hukum yang main-main, dalam mentransaksikan kasus-kasus, sebagaimana fungsi tugas yang diemban dan ditanganinya,  ungkap La Ode dalam resealisnya. (*****).

%d blogger menyukai ini: