27 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Mengamati Sosialisasi Kadarkum, Maraknya Sengketa Tanah, Berpotensi Pidana dan Korupsi

Maraknya persoalan sengketa tanah di wilayah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), selain berpotensi menjadi pidana murni, juga berpotensi Pidana, bahkan bisa menjadi kasus korupsi. Sebagaimana adanya oknum pemerintah yang menyalahgunakan tanah negara, maka itulah yang bisa di kenai kasus korupsi.

Berangkat dari Kadarkum tersebut, media ini melakukan pemantauan secara langsung dalam sosialisasi tentang, Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) diselenggarakan Aula Kantor Wali Kota Baubau Palagimata belum lama ini.

Bagaimana kisahnya.

Laporan: Gino Samsudin (Baubau). 

 

Dibalik konflik kepemilikan tanah menyimpan banyak potensi yang dapat membuat orang harus berhadapan dengan hukum. Selain menjadi kasus perdata, juga berpotensi timbulnya tindak pidana murni. Demikian halnya bisa menjadi perbuatan tindakan “korupsi”. Hal ini diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau, Ruslan ketika memberikan pemaparannya, ketika membawahkan materi penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Acara Kadarkum tersebut, sesuai temanya, “Penangan Konflik Tanah di Kota Baubau berpotensi pidana. Melirik menariknya acara Kadarkum tersebut, hingga menyedot banyak orang yang hadir di Aula Palagimata, tepatnya pada Selasa (28/11/2017) lalu.

“Maraknya kasus sengketa tanah di Kota Baubau, tidak menutup kemungkinan sengketa hak kepemilikan sebidang tanah itu, bisa menyebabkan terjadinya tidak pidana. Seperti penyerobotan. Perbuatan ini, bisa dijerat pasal 167 KUHP, dengan ancaman 9 bulan penjara”, jelas Ruslan.

Menyinggung tentang kasus tanah perdata menjadi pidana, Ruslan menjelaskan, selain pidana umum, dibalik konflik tanah pun, bisa terjadi tindak pidana, bahkan pidana khusus atau korupsi. Contohnya, ganti rugi tanah Negara yang dimanfaatkan pihak tertentu, untuk mencari keuntungan, dari uang negara tersebut tindakkan oknum pejabat yang telah mengalihkan suatu tanah negara tanpa dengan dasar hukum.

“Masalah konflik pertanahan ini, begitu kompleks sekali dimasyarakat. Konflik tanah, bukan saja mengandung kasus perdata saja, melainkan bisa jadi pidana, bahkan juga akan terjerat kasus korupsi. Hal ini saya katakana bilamana ada oknum yang menjual tanah Negara. Itu jelas korupsi”, ujarnya.

Ruslan dalam pemaparannya, juga menghimbau agar masyarakat segera mendaftarkan hak kepemilikkan tanahnya untuk didaftarkan dan di sertifikatkan. Sehingga tanah hak miliknya itu, memiliki kedudukan secara kuat dimata hukum.

“Saya berharap kepada masyarakat di Kota Baubau, bagi yang telah memiliki tanah, hendaknya segera didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanahnya.  Sertifikat itu, menjadi jaminan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang”, ungkap Ruslan.

Pada kesempatan terpisah tokoh masyarkat Kota Baubau, H Zaeru, mengamati tentang Kadarkum yang selama ini diselenggarakan pihak berwajib, hendaknya acara-acara tersebut, bukan saja dilakukan digedung-gedung pemerintah, melainkan juga selayaknya diadakan di kelurahan.

“Saya menghimbau pihak berwewenang adakan acara Keluaraga Sadar Hukum (Kadarkum), hendaknya dilakukan ditempat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan Desa-desa”, Imbuhnya.

Hadir dalam acara Kadarkum tersebut, sejumlah pihak Yudikatif, eksekutif dan sejumlah lembaga LSM dan sebagaian kecil masyarakat kota baubau. Selain berlangsung hikmat, juga menampakkan antosiasnya para peserta Kadarkum. (*****).

%d blogger menyukai ini: