25 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Atik Dwi Utami: Serahkan DIPA KPPN Baubau, Rangkaikan Penghargaan

Baubau-Timurmerdeka.com. KPPN Kota Baubau telah menyerahkan DIPA APBN Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada 94 Satker sebesar RP. 826.951.592.000 dikantor KPPN Baubau. Penyerahan DIPA tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Satker terbaik di lingkup 6 Kabupaten/Kota. Demikian dikatakan Kepala KPPN Kota Baubau, Atik Dwi Utami ST MT, ketika memberikan sambutan pada acara tersebut, di Aula kantor KPPN Kota Baubau, Senin (8/12/2017).

Ditegaskan Atik Dwi Utami, DIPA sebesar Rp. 826.951.592.000 tersebut, memiliki rincian 91 kewenangan daerah, dan 3 kewenangan pusat, terdiri dari dana DAK Fisik dan Dana Desa. Ada 5 langkah pengelolaan DIPA.

Pertama, percepatan penetapan pejabat perbendaharaan KPA, PPK, PPSPM. Kedua, penyusunan time frame of budget execution atau kalender satker. Ketiga, proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa berasal dari barang dan modal. Keempat, pengajuan Uang Persediaan tambahan sesuai perkiraan kebutuhan riil. Kelima, penyiapan/pemutakhiran SDM pengelola keuangan guna merespons berbagai perkembangan IT, dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN.

“Ada Lima langkah pengelolaan data; Pertama, percepatan penetapan pejabat bendahara, KPA, PPK, PPSPM. Kedua, penyusunan time frame of budget execution kalender kegiatan setiap satker. Ketiga, proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa yang berasal dari belanja barang modal. Keempat, pengajuan uang tambahan sesuai perkiraan kebutuhan riil. Kelima, penyiapan/pemutakhiran kapasitas SDM kelola keuangan merespons berbagai perkembangan IT, dan perubahan peraturan mekanisme pencairan APBN yang dinamis”, ujar Atik.

Alumnus Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, dan Paska Sarjana ITB itu, juga memaparkan Satker yang telah menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelolah anggarannya, maka diberikan penghargaan berupa sertifikat. Seperti Man Wakatobi, Busel, Buteng. Demikian pula yang terjadi pada Satker lainnya. Namun belum berhasil agar dapat menyesuaikannya.

“Sebagaimana petunjuk Menteri Keungan-RI (Menkeu-RI), satker yang berhasil mengerjakkan laporan pertanggung jawaban keuangan sangat baik, maka diberikan pengharagan berupa sertifikat. Namun sebaiknya, kami siap untuk membantunya”, papar Atik.

Acara penyerahan DIPA Petikan tahun 2018 tersebut, merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut DIPA Induk Tingkat K/L oleh Presiden RI, 6 Desember 2017 lalu, di Istana Bogor. Menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Satker 12 Desember 2018 lalu di Kendari, maka proses pelaksanaan anggaran lebih awal diberikan.

Penyerahan DIPA merupakan rangkaian siklus perencanaan penganggaran APBN 2018, dan menjadi langkah awal kegiatan pemerintah di 2018. APBN TA 2018 yang ditetapkan pada 22 November 2017 lalu. Melalui Undang-Undang no.15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018. Pengesahan APBN TA 2018 siap dilaksanakan.

Sesuai rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 tentang Sembilan agenda program pemerintah tertuang dalam Nawacita, posisi APBN TA 2018 semakin strategis menjadi instrument sasaran pembangunan, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini stimulant perekonomian Indonesia.

Fokus kebijakan Fiskal di 2018 ini, memantapkan pengelolaan anggaran dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan Tema; Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran untuk Pembangunan yang Makin Berkualitas. Tema itu, betujuan dapat fokus hingga tercapai output dan outcome dari inti/pokok, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.

Berkaitan dengan rincian DIPA TA 2018, dana transfer di 6 Kabupaten/Kota lingkup kerja KPPN Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi dan  Kota  Baubau yakni: DAU sebesar Rp. 2,509,622,020,000.00, DBH sebesar Rp. 76,300,974,000.00, DID sebesar Rp. 78,250,000,000.00, DAK Non Fisik sebesar Rp. 306,084,206,000.00, DAK Fisik sebesar Rp. 652,314,348,000.00, Dana Desa sebesar Rp. 285,237,122,000.00. dan total dana transfer yang dialokasikan pada Pemda sebesar Rp. 3,907,808,670,000.00.

Harapan Atik, mereviuw pelaksanaan anggaran 2017,  sebentar lagi akan berakhir. Sesuai evaluasi KPPN selaku kuasa bendahara umum didaerah menunjukkan penyerapan anggaran Satker Kementerian/Lembaga melalui KPPN Baubau, progress secara proporsional, sekalipun masih terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV. Hal ini sesuai penyerapan anggaran proporsional pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah ketertiban Satker dalam menyelesaikan tagihan negara sesuai norma waktu, mendaftarkan data kontrak ke KPPN, serta pelaporan keuangan, kedepan sejak diterima DIPA 2018, pengelola anggaran dalam menyusun rencana kegiatan. sehingga pelaksanaan berjalan efektif dan efisien.

“Yang menjadi perhatian utama adalah pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, diharapkan sudah ditanda tangani, awal bulan Januari 2018. Dalam memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja Kementerian/Lembaga, mengingatkan seluruh pimpinan Satker dan KPA agar melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran”, ujarnya.

Lima langkah awal tersebut tambah Atik, menjamin ketercapaian kegiatan Satker secara tepat dinikmati masyarakat. Terkait sisa waktu beberapa hari anggaran 2017, Satker segera menyelesaikannya mengajukan pembayaran ke KPPN. Sehingga menyusun laporan keuangan lebih berkualitas, optimal sebagaimana LKPP TA 2016, agar mendapat opini WTP.

Diakhir sambutnya Atik memberikan pesan, apresiasi kepada para kepala daerah dan tim penyaluran DAK fisik dan Dana Desa 2017, yang telah menjalin koordinasi dengan KPPN Baubau, karena penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa merupakan tahun pertama, dan dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran semula terpusat di Jakarta. Dengan komunikasi baik dukungan dari Pemda dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, semua permasalahan diselesaikan dengan baik.

Untuk TA 2018 proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Baubau. Untuk itu Pemda menaati persyaratan dan ketentuan norma waktu yang telah ditetapkan sesuai aturan Kementerian Keuangan-RI.

Atik menghimbau, dalam suasanah peringatan hari Anti korupsi sedunia, KPPN Baubau mendapat predikat Wilayah Bebas korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi. Dan anggaran di 2018, hendaknya memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi di 6 Kabupaten/Kota lingkup. (Gino Samsudin).

%d blogger menyukai ini: