31 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Artikel ini diberdayakan untuk hanoman.web.id

Wilayah Kekuasaan Buton
Ibukota Baubau
Bahasa Pancana, Ciacia, Kaumbeda, Moronene dan Wolio
Agama Islam
Pemerintahan Tak diceritakan Sejarah

1332–1960

@ disediakan oleh www.timurmerdeka.com Bendera Kesultanan Butuuni
@ Salah satu istana Sultan Buton yang masih mampu dijumpai di Kota Baubau

Kraton Buton pada tahun 1910-1940

Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton – Provinsi Sulawesi tenggara, di jazirah tenggara Pulau Sulawesi.

Pada zaman dahulu mempunyai kerajaan sendiri yang bernama kerajaan Buton dan berganti dibuat menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton.

Nama Pulau Buton dikenal semenjak zaman pemerintahan Majapahit, Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Daftar isi
1 Sejarah Awal
2 Raja Buton Masuk Islam
3 Pemerintahan
4 Politik
5 Masyarakat
6 Perekonomian
7 Hukum
8 Bahasa
9 Pertahanan
10 Proses Pertahanan
10.1 Pranala luar

Sejarah Awal

Mpu Prapanca juga menyebut nama Pulau Buton di dalam bukunya, Kakawin Nagara Kartagama. Sejarah yang umum dikenal orang, bahwa Kerajaan Bone di Sulawesi lebih dulu menerima agama Islam yang dibawa oleh Datuk ri Bandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 M.

Sebenarnya Sayid Jamaluddin al-Kubra lebih dulu sampai di Pulau Buton, yaitu pada tahun 815 H/1412 M. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam.

Lebih tidak cukup seratus tahun kemudian, dilanjutkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang diceritakan masuk dari Johor. Dia sukses mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 H/ 1538 M.

Riwayat lain menceritakan tahun 1564 M. Walau bagaimana pun masih jumlah pertikaian alasan mengenai tahun kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton. Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikatakan beberapa perbandingan.

Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al- Fathani, diriwayatkan bahwa di Callasusung (Kulisusu), salah suatu kawasan kekuasaan Kerajaan Buton, didapati seluruh penduduknya beragama Islam.

Selain alasan yang menyebut bahwa Islam masuk di Buton berasal dari Johor, ada pula alasan yang menyebut bahwa Islam masuk di Buton berasal dari Ternate.

Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai kawasan sudah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya mampu dibuktikan bahwa walaupun Bahasa yang dipakai dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Wolio, namun dalam masa yang sama dipakai Bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor dan Patani.

Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton, sebaliknya orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga.

Orang-orang Buton semenjak lama merantau ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan memakai perahu berukuran kecil yang hanya mampu menampung lima orang, sampai perahu besar yang mampu memuat benda/barang sekitar 150 ton.

Raja Buton Masuk Islam

Kerajaan Buton secara resminya dibuat menjadi suatu kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang-Timbangan atau Lakilaponto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang masuk dari Johor.

Menurut beberapa riwayat bahwa Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Berikutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). Kemudian beliau sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton.


Sultan Buton ke 38, Muhamad Falihi Kaimuddin bersama Presiden RI Pertama Soekarno

Di Pulau Batu atas – Buton, Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton.

Syeikh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Sesudah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung dinobatkan dibuat menjadi Sultan Buton oleh Syeikh Abdul Wahid pada tahun 948 H/1538 M.

Mengenai tahun tersebut, masih dipertikaikan karena sumber lain menyebutkan bahwa Syeikh Abdul Wahid merantau dari Patani-Johor ke Buton pada tahun 1564 M. Sultan HaluOleo diasumsikan sebagai Sultan Buton pertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan memakai gelar yang khusus yaitu Sultan Qaimuddin. Maksud perkataan ini ialah Kuasa Pendiri Agama Islam.

Dalam riwayat yang lain menyebut bahwa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syeikh Abdul Wahid tapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja HaluOleo sesudah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum.

Ketika diadakan Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18 – 20 Julai 2000 di Pekan Baru, Riau, salah satu kertas kerja membicarakan beberapa aspek tentang Buton, yang dibentang oleh La Niampe, yang berasal dari Buton. Hasil wawancara saya kepadanya adalah sebagai berikut:

Syeikh Abdul Wahid pertama kali sampai di Buton pada tahun 933 H/1526 M. Syeikh Abdul Wahid sampai ke Buton kali kedua pada tahun 948 H/1541 M.

Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua di Buton pada tahun 948 H / 1541 M bersama guru beliau yang bergelar Imam Fathani.

Ketika itulah terjadi pengislaman beramai-ramai dalam lingkungan Istana Kesultanan Buton dan sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton pertama.

Maklumat lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul Kabanti Kanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Buton, menyebut bahwa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M – 1537 M.

Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahwa Kesultanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah.


Kesultanan Buton.jpg

Jika kami bandingkan tahun yang saya sebutkan (1564 M), dengan tahun yang diceritakan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang diceritakan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), berfaedah dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M, Sultan Murhum tak dibuat menjadi Sultan Buton kembali karena masa beliau sudah berhenti pada tahun 1537 M.

Sesudah meninjau pelbagai aspek, nampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan.

Yang menarik pula menjadi dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahwa : Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton pada tahun 948 H/1541 M itu bersama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton, sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama.

Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani? Dan apa pula sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani terdapat satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.

Kampung Parit Murhum berhampiran dengan Kerisik, yaitu pusat seluruh aktivitas Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Seluruh yang tersebut itu sukar menjadi dijawab. Apakah seluruhnya ini secara kebetulan saja atau pun memang sudah terjalin sejarah selang Patani dan Buton semenjak lama, yang memang belum dikenal oleh para penyelidik.

Namun walau bagaimanapun jauh sebelum ini sudah ada orang yang menulis bahwa ada hubungan selang Patani dengan Ternate. Dan cukup terkenal legenda bahwa orang Buton sembahyang Jum’at di Ternate.

Jika kami bandingkan dengan seluruh sistem pemerintahan, sama ada yang bercorak Islam maupun sekular, terdapat perbedaan yang sangat kental dengan pemerintahan Islam Buton. Kerajaan Islam Buton berdasarkan Martabat Tujuh.

Daripada kenyataan ini mampu diambil kesimpulan bahwa kerajaan Islam Buton lebih mengutamakan nasihat tasawuf daripada nasihat yang bercorak zahiri. Namun demikian nasihat syariat tak diabaikan.

Seluruh perundangan ditulis dalam bahasa Walio memakai huruf Arab, yang dinamakan Buri Wolio seperti kerajaan-kerajaan Melayu memakai bahasa Melayu tulisan Melayu/Jawi.

Huruf dan bahasa tersebut selain dipakai menjadi perundangan, juga dipakai dalam penulisan silasilah kesultanan, naskhah-naskhah dan lain-lain. Tulisan tersebut mulai tak berfungsi kembali menjelang kemerdekaan Indonesia 1945.


Bangsawan Buton

Pemerintahan

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona.

Sesudah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja mulae, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, karenanya Raja Murhum bergelar Sultan Murhum.

Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang masuk secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit.

Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka.

Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang dibuat menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa diceritakan kalau seorang raja ditunjuk bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan pilihan di selang yang terbaik.

Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga mempunyai tugas menjadi mengumpulkan bibit-bibit unggul menjadi dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para yang akan menjadi raja mempunyai bekal yang cukup ketika berkuasa nanti.

Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini. Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa diceritakan lebih maju dari jamannya.

Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan.

Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sbg lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sbg lembaga yudikatif.

Beberapa ahli berani mengerjakan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica.

Peraturan hukum dilakukan tanpa diskriminasi, berlangsung sama bagi rakyat jelata sampai Sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di selangnya – diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati.

Majelis rakyat Kesultanan Buton adalah lambang demokrasi Kesultanan Buton. Di sini dirumuskan berbagai program kesultanan dan juga tempat menjadi menerapkan proses pemilihan sultan berdasarkan aspirasi masyarakat Buton.

Dan hukumannya termasuk hukuman mati majelis rakyat Kesultanan Buton adalah lambang demokrasi Kesultanan Buton. di sini dirumuskan berbagai program kesultanan dan juga tempat menjadi menerapkan proses pemilihan sultan berdasarkan aspirasi masyarakat Buton.

Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sbg berikut:

Eksekutif = Sara Pangka
Legislatif = Sara Gau
Yudikatif = Sara Bitara

Ada 114 proses majelis Sara buton yang terdiri atas 3 fraksi

Fraksi rakyat = Mempunyai proses 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton.

Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.

Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukumu yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton.

Politik

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama proses Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna.

Demikian juga proses ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan memakai uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal dibuat menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional dibuat menjadi kain).

Masuk ke dalam masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan diantaranya proses politik dan pemerintahan dengan diputuskannya Undang-Undang Landasan Kesultanan Buton yaitu “Martabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam menerapkan pemerintahan serta diputuskannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan mewujudkan 72 Kadie (Wilayah Kecil).

Masyarakat

Masyarakat Buton terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka bisa mengambil nilai-nilai yang menurut mereka baik menjadi di formulasikan dibuat menjadi suatu adat baru yang dilakukan di dalam pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton itu sendiri.

Berbagai kelompok adat dan suku bangsa diakui di dalam masyarakat Buton. Berbagai kebudayaan tersebut diinkorporasikan ke dalam kebiasaan mereka. Kelompok yang berasal dari Tiongkok diakui dalam adat mereka.

Kelompok yang berasal dari Jawa juga diakui oleh masyarakat Buton. Di sana terdapat Desa Majapahit, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa para penghuni desa tersebut memang berasal dari Majapahit.

Mereka sampai di sana karena perdagangan rempah-rempah. Dengan membuat pemukiman di sana, mereka mampu mempermudah akses dalam memperolah dan memperdagangkan rempah-rempah ke pulau Jawa.

Beberapa peninggalan mereka adalah berupa gamelan yang sangat mirip dengan gamelan yang terdapat di Jawa.

Imam-imam yang menjabat di dalam dewan agama juga dipercaya merupakan keturunan Arab. Mereka dengan pengetahuan agamanya diterima oleh masyarakat Buton dan dipercaya sebagai pemimpin di dalam proses agama.

Berbagai suku dan adat tersebut bisa bersatu secara baik di dalam kerajaan/kesultanan Buton.

Apabila kami melihat kerajaan/kesultanan lain, perbedaan itu seringkali memunculkan konflik yang berujung kepada perang saudara, bahkan perang agama. Sedangkan di Buton sendiri tercatat tak pernah terjadi perang selang satu kelompok dengan kelompok lain, terutama bila menyangkut masalah suku dan agama.

Mampu diceritakan bahwa seluruh golongan di Buton merupakan pendatang. Mereka mengerjakan sistem yang berdasarkan musyawarah.

Para perumus sistem kekuasaan atau sistem adat di Buton juga berasal dari berbagai kelompok suku dan agama. Ada yang berasal dari semenanjung Malaysia, Si Tamanajo yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Ada pula yang berasal dari Jawa yaitu Sri Batara dan Raden Jutubun yang merupakan putra dari Jayanegara.

Seluruh golongan tersebut berasal dari kerajaan yang otoriter dan mengerjakan sistem putera mahkota. Hampir seluruh peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan kudeta. Di kerajaan Buton hal tersebut tak pernah terjadi.

Asumsinya, berdasarkan pengalaman pahit dalam jatuh-bangunnya pemerintahan tersebut, karenanya mereka yang berkumpul di tanah Buton tersebut merumuskan suatu sistem yang bisa mengerjakan peralihan kekuasaan tanpa harus melintasi pahitnya kudeta maupun perang saudara.

Mereka berkumpul di tanah Buton semenjak Gajah Mada mengumumkan sumpah palapa-nya. Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Begitu juga Kerajaan Singosari. Seluruh raja-raja dan panglima yang tak takluk pada Kerajaan Majapahit akan dibuat menjadi budak.

Pilihan mereka adalah dengan melarikan diri menuju tempat yang aman. Pulau Buton dibuat menjadi salah satu lokasi dimana beberapa pelarian tersebut singgah dan menetap.

Perekonomian

Wilayah kerajaan/kesultanan Buton sangat strategis. Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih menjadi melintasi jalur selatan Kalimantan menjadi mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku.

Bila melintasi Utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang jumlah berkeliaran di sana.

Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi.

Masyarakat Buton sudah memakai alat tukar uang yang disebut Kampua. Kampua Sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 sentimeter. Pajak juga sudah dilakukan di negeri ini.

Tunggu Weti sebagai penagih pajak di kawasan kecil ditingkatkan statusnya dibuat menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).

Hukum

Hukum dijalankan sangat tegas dengan tak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton.

12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu di selangnya yaitu Sultan ke – VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan menjadi dihukum mati dengan cara leher dibelit-belitkan dengan tali sampai meninggal yang dalam Bahasa Wolio dikenal dengan istilah digogoli.

Bahasa

Etnik/Suku Buton sebutan bagi masyarakat yang berasal dari Kerajaan dan Kesultanan Buton, mempunyai sebanyak bahasa yang berlainan tiap wilayah.

Secara umum, setidaknya ada 4 bahasa yg dipakai oleh 4 kelompok/etnik masyarakat yakni Bahasa Pancana, Bahasa Ciacia, Bahasa Pulo (Wakatobi), dan Bahasa Moronene.

Selain 4 bahasa tersebut masih terdapat pula beberapa bahasa yang dipakai oleh kelompok masyarakat yang lebih kecil, seperti bahasa Laompo/Batauga, Bahasa Barangka/Kapontori, Bahasa Wabula, Bahasa Lasalimu, Bahasa Kolencusu, Bahasa Katobengke dan sebagai bahasa pemersatu dipakai Bahasa Wolio. Bahasa Wolio ini merupakan bahasa resmi kesultanan.

Pertahanan

Proses Pertahanan Keselamatan diputuskannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu :

“Yinda Yindamo Arata somanamo Karo” (Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)

“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu” (Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)

“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara” (Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)

“Yinda Yindamo Sara somanamo Agama” (Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)

Disamping itu juga diwujudkan sistem pertahanan berikat yaitu empat Barata (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan).

Selain bentuk pertahanan tersebut karenanya oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun benteng dan kubu–kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman.

Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berhenti tahun 1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya sudah jumlah meninggalkan warisan masa kemudian yang sangat gemilang, sampai masa ini masih mampu kami saksikan berupa peninggalan sejarah, kebiasaan dan arkeologi.

Wilayah bekas Kesultanan Buton sudah berdiri beberapa kawasan kabupaten dan kota yaitu : Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, dan Kota Baubau.

Pranala luar
(Indonesia) Sejarah Kerajaan Buton di MelayuOnline.com
Kerajaan di Sulawesi

Sulawesi jazirah Utara
Bolaang Mongondow · Bolangitang · Gorontalo · Siau

Sulawesi jazirah Tengah
Banawa · Banggai · Mori · Bungku · Buol · Dolo · Kulawi · Moutong · Napu · Palu · Parigi · Poso · Sigi · Tawaili · Tojo · ToliToli · UnaUna

Sulawesi jazirah Selatan
Bone · Gowa · Luwu · Soppeng · Wajo

Sulawesi Tenggara
Buton · Muna · Kendari

Sumber :
id.wikipedia.org, ilmuwan.web.id, ensiklopedia.nomor.net, dsb.

Tags (tagged):

Kesultanan Buton, hanoman, ialah bahasa, wolio, namun dalam masa, sama digunakan, tahun, 948 h 1541, m itu, bersama, imam fathani mengislamkan, buton sini, dirumuskan, berbagai program kesultanan, kudeta perang, saudara, mereka berkumpul tanah, kumpulan referensi, dunia, bolangitang gorontalo siau, sulawesi bagian, tengah, kesultanan, buton, program kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, ensiklopedi, bahasa, indonesia, ensiklopedia

%d blogger menyukai ini: