26 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Jati Busel Hancur akibat Kebijakkan Menhut-RI

Mengamati Dampak Sistemik Amblas Jutaan Pohon Jati di Busel

Amblasnya jutaan pohon jati yang telah berumur 60-an tahun lebih di Kabupaten Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara, di duga banyak pihak yang menarik keuntungan disana. Karena itu, pemeberi kebijakkan yakni; Kementerian Kehutanan-RI, melalu kebijakannya, bernomor. 465/Menhut-II/2011, tentang perubahan status hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL).

Bagaimana kisahnya, hingga jutaan kayu jati Busel amblas tanpa hadirnya pemerintah di Busel…?.

Berikut hasil Investigasi Tim timurmerdeka.com.

Laporan: Gino Samsudin.

Sejumlah kalangan yang ditemui Tim Investigasi diwilayah Busel, selain banyak pihak menyesalkan juga menyayangkan kebijakan Menhut-RI. Pasalnya. Ada dugaan pihak Menhut-RI, salah mendapat menterjemahkan laporan bawahannya. Sehingga dalam waktuidak cukup 3 bulan, jutaan pohon jati Busel rata dengan tanah. Padahal, jati tersebut berumur rata-rata 60-an tahun.

Mengingat hutan jati Sampolawa dan Batauga, selain sangat rimbun dikiri-kanan jalan raya, ketika melewati hutan Sampolawa dan Batauga, juga luasnya hamparan hutan jati itu, melampauhi 24.524,89 hektar. Namun saat ini hancur dan gersang. Demikian dipaparkan Bupati Busel Agus Feisal Hidayat dalam rapat koordinasi Forkompinda di Aula rujab Bupati Busel belum lama ini.

Dibawa kepimpinan Agus sapaan akrab Bupati Busel, Pemda Busel mulai tampak bergairah dewasa ini. Karena itu, diminta pihak berkompeten dan berwajib agar mengusut kasusu tersebut secara tuntas.

Pada rakor itu, Agus menyatakan, komitmen untuk menyelamatkan hutan Busel, meskipun telah hancur dan gersang bak padang gersang ditumbuhi rumput kusu-kusu. Artinya, meskipun telah rusak namun tetap berupaya untuk merehabilitasinya.

Kedepan tugas pengawasan hutan, harus tim terpadu, serta selalu mengontrol dan dicek kondisi hutan terutama sisa-sisa pohon jati yang masih ada dikawasan hutan itu. Tugas tim terpadu bukan saja melakukan pengawasan dan pencegahan illegal loging, melainkan memberikan pengertian pada masyarakat tentang manfaatnya hutan. Selain itu, juga tapal batas antar kabupaten/Kota, dan termasuk wilayah perairan antara Busel dan Pemkab Selayar.

Kembali pada kerusakan hutan, sesungguhnya tidak sepenuhnya disalahkan para pihak melainkan patut ditelusur siapa oknum-oknum yang memperkaya diri. Karena rusaknya juta pohon jati itu, bukan saja diawali kebijakkan Kemenhut-RI, tentang perubahan status hutan, menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Menelisik surat Menteri Kehutanan-RI No. 465/Menhut-II/2011. Bahwa Kabupaten Buton yang saat ini, menjadi wilayah Busel, telah dilakukan perubahan status, dari kawasan hutan menjadi APL.

Ironinya, perubahan kawasan itu, selain tanpa adanya pengawasan secara bijak, juga kuat dugaan ada oknum yang memperkaya diri. Karena dari ratusan jutaan kubik jati, dari luas hamparan 22.524,89 hektar itu, kenapa malah di babat habis…?.

Padangan Agus hutan jati, di Kecamatan Sampolawa saja luasnya 11.480,84 hektar, di Batauga luasnya  1376.05 hektar, artinya puluhan juta pohon jati amblas dikiri-kanan jalan tanpa membawa manfaat untuk rakyat. Padahal petugas Negara cukup banyak yang berlalu lalang diarea itu, kesal Agus.

Dari hasil investigasi jutaan kubikasi pohon jati yang dikelolah oleh perusahaan atas IPK Jati itu, selain membuat banyak pihak menjadi berang, juga kala itu, karena ketidak mampuan pemerintah mengontrol potensi alam itu.

Untuk itu, tampaknya kerusakan hutan jati terlihat disepanjang jalan di Kecamatan Sampolawa dan Batauga, di Desa Todombulu, Lapola, Saumulewa, Lipumangau, Gunung Sejuk, Rongi, Hendea, Kelurahan Jaya Bakti, Katilombu, Wawoangi, Watiginanda, dan Desa Bangun, semua hutannya dalam kondisi rusak parah saat ini.

Yang disesalkan pula hutan yang jaraknya, hanya 7 km dari jantung Kota Baubau, yakni di Kecamatan Batauga, mulai dari Desa Pogalampa, Bola, Lampanairi, Majapahit, Masiri, Molagina, Laompo, Lakambau, Busowa, Lawela dan Lawela Selatan, juga hutan jati tidak terlihat lagi ditepian jalan raya nan rindang seperti dulu.

Demikian pula di kecamatan Lapandewa, dari Desa Gaya Baru, Burangasi, dan Burangasi Rumbia, wilayah perbatasan dengan Sampolawa tepatnya di Kelurahan Bugi Sorawolio (Kota Baubau) pohon pinusnya juga rusak parah. Karena itu selain kita berharap tanpa menimbulkan bencana alam dihari esok, juga selayaknya wilayah ini, kembali direhabilitasi hutannya.

Sebagaimana kisah La Ufi yang dijelaskan pada Bupati sebelumnya, hancurnya jati Sampolawa dan Batauga, diawali dari tahun 2015, karena ada penawaran dari empat (4) perusahaan, masing-masing; PT. Talenta, CV. Insan Sakti, PT. Sartya Jaya Abadi, dan PT. Sumber Usaha Priman yang mengajukan IPK kayu jati.

Keempat perusahaan itu, hanya satu yang diberikan IPK, yakni; PT. Satya Jaya Abadi, dengan nomor surat keputusan IPK No. 110 tanggal 20 Juni 2015 dan berakhir Juli 2017 lalu. Selain itu, tokoh adat Sampolawa dan Batauga sebelumnya telah melakukan perlawanan hukum, melalui pengadilan PTUN.

Ironinya, kisah Zakir yang di sebutkan Agus, meskipun hutan itu, masih dalam status quo, karena adanya perintah pengadilan PTUN, namun pemilik perusahaan tetap beroperasi mengolah kayu jati, ada dugaan pemelik perusahan yang bandel itu, dibacking oknum aparat dan penguasa setempat.

“Saya telah menyampaikan diforum resmi, agar semua pihak tidak lagi mengolah kayu Jati di Sampolawa dan Batauga. Dan tidak akan ada lagi IPk Jati. Selain sudah habis jatinya, juga bilamana ada kayu jati itu, sumbernya dari kawasan hutan lindung dan itu illegal ”, ujarnya.

Kepada semua pihak tambah Agus, terutama KPH Lakompa perwakilan Dishut Provinsi Sultra, agar dapat melaksanakan fungsi tugasnya secara maksimal, dan buat permintaan resmi pada Pemkab, bilamana masih ada oknum yang main-main, supaya diterjunkan TNI-Polri, tegasnya.

Perhelatan tetang hutan Batauga dan Sampolawa, tentu saja melalahkan, dan ini akan terus berlanjut. Kedepan akan dihadirkan para kepala desa dan Lurah terutama yang dekat dengan wilayah kawasan hutan.

Harapan agus, wilayah Busel yang hanya 7 Kecamatan ini, dan hutan hanya di dua Kecamatan Batauga dan Sampolawa, sangat memalukan kalau tidak mampu diamankan. Karena di wilayah Kabupaten Buton yang luas hutannya cukup besar, namun mampu diawasi secara signifikan.

Sementara di Busel hanya di dua kecamatan itu, dalam bertugas akan sangat mudah pengawasannya. Karena jalur jalannya hanya ada 2 jalur jalan saja, kenapa malah kayu bebas dikeluarkan.

“Bilamana hutan kita habis, kita harus malu, hutan Busel begitu kecil…, jadi saya harap pemilik kewenagan agar persoalan ini, bisa dituntaskan. Jangan membiarkan hutan hancur, sama dengan menghancurkan lumbung udara bersih, demikian pula dengan sumber air akan menjadi habis,“  katanya.

Agus berkalkulasi, dari juta kubik jati bilamana dihitung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seharusnya signifikan jumlahnya, bukan hanya Rp 4 Miliayar. Artinya, secara ekonomi penebangan juta pohon kayu jati itu, tentu PAD kita diatas Rp 5 atau 6 Miliayar jumlahnya.

“Kayu jati yang diolah perusahaan tak memberikan manfaat. Dan perlu dilacak siapa yang di untungkan jutaan kubik jati itu?… saya himbau pihak berwajib agar bertanggung jawab. Demikian pula DPRD agar segera membuat Perda Pengelolaan Hasil Hutan”, ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni; Bupati Busel dan jajarannya, Kapolres Kota Baubau, AKBP Suryo Adji, Forkompinda, Danposal Baubau, Perwakilan Dishut Provinsi Sultra, tokoh masyarakat, tokoh adat Sampolawa, dan Batauga. (*****).

%d blogger menyukai ini: