30 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Mengamati Komentar PLT Sekda Busel, Dana Bos dan Aset Masih Menjadi Duri

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), merupakan aset dan jadi “Duri”. Karena itu, bilamana disalah gunakan tentu akan menjadi duri, namun sebaliknya akan menjadi aset daerah. Demikian paparan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Busel Kostantinus Bukide belum lama ini.

Bagaimana amatannya.

Laporan: Gino Samsudin.

Menurut Kostantinus Bukide, sebagaimana hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sultra, di tahun 2016, dari 17 Kabupaten/Kota, Kabupaten Busel mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, kabupaten ini yang hanya mendapat WDP dari BPK atas laporan keuangan, tentu saja merupakan preseden buruk. Artinya, di Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Busel dapat disebutkan merupakan predikat tertinggi, juga preseden “buruk”. Sehingga selayaknya harus bekerja keras lagi terutama dalam laporan keuangannya.

“Saya minta para pelaksana dana BOS harus juga berjuang untuk mendapat Wajar Tanpa Kecuali (WTP)”, ujar Kostantinus ketika ditemui beberapa pecan lalu.

Sebagimana hasil laporan dilapangan Pemkab Busel mendapatkan kendala, akibat masih adanya catatan terkait pelimpahan dari Kabupaten Induk (Buton) ke Busel.  “Saya merasakan tentang penilaian Opini WDP, karena ada 2 (dua), kendala, pertama masih ada catatan terkait dengan dana BOS, kedua, masalah aset”, papar Kostantinus.

Plt Sekda juga menjelaskan, jika hal ini bisa segera diselesaikan, diyakini Busel akan mendapat WTP. Karena persoalan dana BOS ini, selain memang ada oknum yang bermain-main, juga akibat pelaporan keuangannya antara data dokumen di Dinas Pendidikan dengan disekolah mengalami perbedaan yang signifikan.

Demikian pula mengenai aset, pelimpahan dari Kabupaten Buton, ke Busel juga masih menjadi catatan, salah satunya persoalan jalan sebagaimana yang kita saksikan di seputaran antara Desa Sandangan Pangan hingga Sampolawa.

“Sebagaimana hasil pemeriksaannya dana BOS, itu terkait dengan data. Data yang dimiliki Diknas dengan yang ada disekolah itu berbeda. Demikian pula aset tetap juga ada jalan yang harus diserahkan oleh Buton sebagaimana daerah induknya. Artinya, tinggal kondisi lapangan saja”, katanya.

Kostantinus menambahkan, dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sudah bagus. Namun perlu adanya perbaikan terutama dalam perencanaan, penggunaan, pertanggung jawaban, terutama kedepan, pihaknya telah memberikan instruksi ke Badan Keuangan Busel untuk melakukan perbaikkan, pembenahan terkait catatan itu.

Hal ini pihak Busel di Era Kepimpinan Agus-Arusani, bukan saja pihak Diknas yang dibenahi, melainkan juga SKPD lainnya, juga harus berbenah diri. Karena suskesnya suatu daerah otonomi bukan saja Diknasnya melainkan juga SKPD lainnya.

“Kami berharap semua SKPD bisa mengelolah anggaran dan asetnya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini saya maksudkan, agar Busel mendapat predikat WTP pada tahun-tahun berikutnya”, harap Kostantinus.

Amatan media Timurmerdeka.com dilapangan, selain membenarkan komentar Plt Sekda Busel, juga melihat masih adanya oknum kepala sekolah yang mencari keuntungan di dana BOS, dan tanpa memperdulikan kualitas pendidikan di Busel kedepa. Demikian pula di SKPD lainnya, budaya korup, peninggalan masa lalu, masih nampak dilapangan, terutama dalam operasional dibanyak proyek di Busel. (*****).

%d blogger menyukai ini: