27 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Dr La Ode Ida: Penegak Hukum Dipertanyakan Integritasnya

Jakarta-Timurmerdeka.com. – Dr La Ode Ida, dalam pernyataan releasenya menyebutkan, sangat khawatir dan memprihatinkan lembaga peradilan kita dewasa ini. Pasalnya. Dalam penegakkan hukum demi keadilan, banyak oknum hakim yang mentransaksikan kasus-kasus sebagaimana tugas negara yang diembannya.

“Tertangkapnya Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang Bengkulu oleh KPK lalu, tentu memperpanjang barisan oknum hakim. Karena itu penegakkan hukum yang mengalami krisis integritas, korup dan tamak. Situasi ini sudah sangat gawat”, kata Komisioner Ombudsman Dr La Ode belum lama ini.

Contoh konkrit, KPK 23 Mei 2016, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang Provinsi Bengkulu, demikian pula dibeberapa daerah juga terjadi. Banyaknya oknum penegak hukum terjerat OTT KPK tentu saja menambah panjang daftar aparat penegakkan hukum yang ditangkap KPK.

Selain itu tambah La Ode, KPK juga telah melakukan penangkapan terhadap panitera di Jakarta, juga melakukan suap dari pihak swasta terkait pengamanan perkara Peninjauan Kembali (PK). Perilaku ini, tidak bisa lagi dianggap kasuistik, melainkan menjadi bagian dari kultur pamri bagi insan yang tergabung dalam korps penegak keadilan di NKRI.

Kalangan hakim yang telah tertangkap tangan oleh KPK, keseluruhannya bisa dianggap sebagai bukti atau butir-butiran “gunug es”, yang menutup permukaan sementara didalamnya sangat maha dasyat.

Melirik kondisi Sekretaris Mahakamah Agung (MA) dalam kasus suap dengan harta yang melimpah atau dengan OTT Pranata Perdata di MA sudah jelas bahwa bagian kepala lembaga peradilan itu sudah “berbau busuk”.

“Sebagaimana kata pepata, Bagaikan Ikan, kalau bagian kepalanya sudah busuk, maka otomaris seluruh badannya juga pasti rusak. Itu merupakan bagian dari potret lembaga pengadilan kita yang telah berbau busuk,” papar La Ode Ida.

Mengamati kondisi itu, tentu akan semakin parah jika mitranya, yakni jajaran kejaksaan dan kepolisian juga memiliki kultur sama. Maka tak heran jika KPK akhirnya melakukan OTT kepada para koruptor dibanyak daerah. Padahal kasus kejahatan ada didepan mata mereka.

Ida juga mengungkapkan, kondisi ini, sepantasnya Presiden Joko Widodo, mengambil langkah guna mewujudkan gerakkan revolusi untuk membabat habis para penegakkan hukum yang main-main dalam mentransaksikan kasus, sebagaimana fungsi tugas yang ditanganinya,  ungkap La Ode dalam resealisnya. (Gin/Uky).

%d blogger menyukai ini: