26 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Bareskrim Kantongi Bukti Perannya di Gunung Botak Enam Kali Martha Dicecar

Berita ini diberdayakan untuk siwalimanews.com

Thursday, 28 February 2019

@ Martha M Nanlohy

Ambon – Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy kembali dipanggil penyidik Tipidter Bareskrim Polri, Rabu (27/2). Ini untuk keenam kalinya Martha dicecar terkait tindak pidana pertambangan emas di Kabupaten Buru.

Martha diperiksa di Kantor Bareskrim Polri pukul 10.00 hingga 17.00 WIB. Ia dicecar soal izin pengolahan emas di Gunung Botak, Gogorea dan Sungai Anahoni yang diberi­kan kepada PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), PT Prima Indo Persada (PIP), PT. Sinergi Sahabat Setia (SSS), PT Sky Global Energy dan PT Citra Cipta Pratama (CCP).

Sumber di bareskrim me­ngatakan, pemeriksaan Martha adalah pemeriksaan lanjutan dari sebelumnya yang dilaku­kan beberapa waktu lalu di Ambon.

“Ini pemeriksaan lanjutan karena setelah meneliti berkas dan dokumen yang disita dan BAP ibu kadis, masih butuh pen­jelasan dan keterangan tam­bahan dari yang bersang­ku­tan sehingga dipanggil untuk diperiksa lagi di bareskrim,” kata sumber itu, kepada Siwalima, Rabu (27/2).

Sumber yang tak mau namanya dikorankan itu mengungkapkan, selama pemeriksaan Martha dicecar puluhan pertanyaan.

“Intinya berkaitan dengan izin-izin pengolahan emas di Kabupaten Buru,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam penyeli­dikan dan penyidikan peran Martha da­lam pemberian izin pengolahan emas maupun hubungannya dengan PT BPS sudah terungkap jelas. “Jadi masih ditelusuri dan didalami terus,” ujar sumber lagi.

Sementara Ketua tim penyidik, AKBP Thomas Panji Susbandaru yang dikonfirmasi enggan berko­mentar.

Pejabat Pemprov Diperiksa

Sebelumnya, tim penyidik Bares­krim yang diketuai oleh AKBP Thomas Panji Susbandaru, beranggo­takan AKP Rezeki Revi Respati, AKP Teja Ismoyo dan Aipda Muhar­dianto memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Maluku.

Mereka yang diperiksa adalah Karo Hukum, Henri Far-Far dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Fauzan Chatib.

Keduanya diperiksa pada Selasa (12/2) di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Kemudian Kepala Dinas ESDM, Martha M Nanlohy, Rabu (13/2). Ia diperiksa selama tujuh jam. Selan­jutnya, tim penyidik kembali meme­riksa Martha pada Kamis (14/2). Martha diperiksa di kantornya Di­nas ESDM Maluku, Jalan Kebun Cengkeh Nomor 1, Batu Merah, Ke­ca­matan, Sirimau Kota Ambon dari 10.00 hingga pukul 20.30 WIT, de­ngan dicecar puluhan pertanyaan.

Mantan Kepala Dinas Lingku­ngan Hidup Provinsi Maluku, Vera Tomasoa juga diperiksa, Kamis (14/2) pagi. Ia diperiksa di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Selama pemeriksaan, Vera dicecar berkaitan dengan izin amdal bagi perusahaan yang mengolah emas di Gunung Botak. Izin amdal diduga bermasalah. Malah, bertahun-berta­hun perusahaan menggarap emas tanpa mengantongi amdal

Usai memeriksa Martha, tim pe­nyidik langsung menyisir dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.

Proses penyitaan berlangsung hingga pukul 23.55 WIT. Tak lama ke­mudian keluar tim penyidik mem­bawa puluhan dokumen yang disita, diantaranya soal permohonan hing­ga penerbitan perizinan/IUP PT BPS.

Sebelumnya, Martha dicecar sela­ma 6,5 jam oleh penyidik Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, pada Kamis (10/1) lalu, di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Saat kasus ini masih di tahap pe­nyelidikan, Martha diperika seba­nyak dua kali. Pertama pada Selasa (16/10). Kemudian Rabu (18/10).

Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit V/SDA Lantai 3A Ge­dung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Merdeka Timur Nomor 16 Gambir Jakarta Pusat.

Selain menyita dokumen di ruang kerja Martha, besoknya Jumat (15/2) sekitar pukul 10.00 WIT, tim penyidik Bareskrim mendatangi ruang kerja Kepala Biro Hukum Henri Far-Far, yang berada di Lantai V Kantor Gubernur Maluku.

Henri tidak berada di ruang kerja­nya. Kedatangan tim penyidik hanya diterima oleh stafnya. Sejumlah dokumen disita oleh tim penyidik.

Sekitar pukul 13.00 WIT, tim penyidik meninggalkan ruang kerja Henri, dan langsung bertolak ke bandara untuk kembali ke Jakarta.

“Benar ada dokumen-dokumen yang kita ambil dan kita cocokan dari Dinas ESDM dan Biro Hukum,” kata Ketua tim penyidik, AKBP Thomas Panji Susbandaru, saat dikonfirmasi Siwalima.

Namun Thomas tak mau menje­laskan dokumen-dokumen yang di­sita, dengan alasan kepentingan penyidikan. “Soal itu, saya tidak bisa jelaskan. Yang pasti kasusnya terus jalan,” ujarnya.

Bakal Periksa Gubernur

Gubernur Maluku, Said Assagaff bakal diperiksa oleh penyidik Tipid­ter Bareskrim Polri terkait izin pe­ngolahan emas di Gunung Botak, Go­gorea dan Sungai Anahoni, Kabu­paten Buru.

Izin yang dikeluarkan itu berma­salah. Dalam penyelidikan dan pe­nyi­dikan, tim penyidik Bareskrim menemukan bukti, kalau izin terse­but menabrak aturan. “Kalau gu­bernur sudah pasti, harus diperik­sa,” tandas sumber di Bareskrim Pol­ri, kepada Siwalima, Senin (18/2).

Sumber itu mengatakan, saat ini tim penyidik fokus untuk memeriksa dan menggarap keterangan dari anak buah Assagaff. Setelah ram­pung, Assagaff giliran diperiksa.

“Nanti disampaikan. Intinya saat ini masih fokus untuk kadis-kadis. Staf-stafnya dulu. Untuk gubernur se­gera juga akan dilakukan,” ujar­nya.

Sumber itu memastikan Assagaff akan diperiksa. Ia diduga menyalah­gunakan kewenangannya dalam pemberian izin pengolahan emas di Gunung Botak dan sekitarnya.

“Ini kan banyak. Kan ada yang ngurus izin, yang tanda tangan, yang keluarkan, yang terima izin dan yang laksanakan. Banyak ini. Se­mentara kita fokus, jadi bisa fokus soal pidananya bisa, soal admini­strasinya juga ada,” ungkapnya.

Selain itu, perusahaan yang ber­operasi di Gunung Botak tidak mengantongi amdal. Padahal sudah beroperasi bertahun-tahun.

“Sudah mengolah emas bertahun-tahun, tapi amdal baru diurus tahun lalu,” ujarnya.

Izin yang dikeluarkan oleh Assagaff juga bukan gratis. Uang Rp 4,6 miliar dikucurkan oleh PT BPS ke rekening Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy. Tak jelas berapa rupiah yang dikucurkan oleh perusahaan lain. Tapi PT BPS, angkanya jelas.

Kucuran uang miliaran rupiah itu, merupakan kompensasi dari kebe­basan yang diberikan Assagaff dan Martha kepada BPS untuk meng­garap emas. “Kita akan telusuri semuanya. Kan ada dugaan TPPU juga, itu didalami dan dikembangkan terus, selain juga tindak pidana lingkungan hidup,” ujar sumber itu. (S-27)

%d blogger menyukai ini: