26 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Analisa dan Dampak Sistemik “Korupsi Dana Pendidikan di Indonesia”

Terjadinya tindak pidana korupsi disektor pendidikan di Indonesia, selain akan menjadi cermin buram, mencoreng dunia pendidikan di tanah air kita. Bahkan dikuatirkan “Ruh” Pendidikan melahirkan kalangan intelektual akan menjadi hilang.

Bagaimana dampak dan implikasinya kejahatan korupsi di dunia pendidikan kita.

Berikut hasil Investigasi, tim Timurmerdeka.com..

Laporan ketua Tim : Gino Samsudin Mirsab.

Melihat kondisi pendidikan Indonesia dewasa ini. Selain sangat memprihatinkan, juga dampak implikasinya tidak hanya merugikan negara, melainkan lebih dari itu. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan semakin menurun. Dunia pendidikanpun kehilangan “ruh” sebagaimana lembaga yang membangun, karakter dan kualitas moral anak bangsa.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Alinea Keenam, mencerdaskan kehidupan bangsa pun terabaikan. Padahal pemerintah telah berkomitmen dan terus berupaya meningkatkan anggaran pendidikan. Tujuannya tak lain, bagaimana kualitas pendidikan semakin baik, infrastruktur tercukupi dan partisipasi aktif masyarakat untuk menempuh pendidikan semakin tinggi.

Komitmen pemerintah dipertegas dalam amandemen UUD 1945, pasal 31 (4) menyebutkan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan, sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, guna memenuhi kebutuhan pendidikan nasional”.

Di tahun 2016 – 2017, anggaran pendidikan di APBN mencapai diatas Rp 419,2 Triliun dari total 20 persen APBN. Anggaran pendidikan itu, terus mengalami kenaikkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah yang signifikan itu, terlihat sebagaimana amanah UUD 1945, tidak dijiwai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam dunia pendidikan.

Besaranya anggaran, ternyata menjadi pemicu dan lahan subur korupsi. dilakukan semakin sistematik, tidak hanya ditingkat provinsi kabupaten kota, melainkan juga merambah kesekolah-sekolah sebagai penerima dana anggaran pendidikan.

Sesuai laporan Indonesia Coruption Wacth (ICW), periode 2015, 2016, dan 2017 sedang berlangsung tercatat, ratusan kasus korupsi terjadi didunia pendidikan. Dana pendidikan rawan dikorupsi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bantuan Sekolah (BOS), Infrastruktur Sekolah, Sarana Prasarana Sekolah, buku-buku pelajaran tak luput dari korupsi.

Ironinya, para pelakunya mulai dari Kadis, staf, hingga kepala sekolah. Tersangka kasus tersebut, tercatat ribuan orang jumlahnya. Kerugian negara ditimbulkan mencapai diatas Rp 2 Triliun. Modusnya beragam, dari penggelapan, penggelembungan, pemotongan, pungli dan penyalugunaan anggaran proyek fiktif.

Modus tersebut, sepertinya sudah diatur agar anggaran pendidikan terealisasi. Korupsi sistemik dan massif berulang kali terjadi. Kondisi itu sangat memiluhkan dan menimbulkan keprihatinan bangsa kita. Integritas penyelenggara pendidikan perlu dipertanyakan, ada apa ini…?. Atau adakah investasi yang luar biasa dari pemangku kepentingan terhadap pengusulan hingga proses realisasi dana anggarannya.

Intervensi mulai dari tingkat atas Dinas Pendidikan, hingga bawah kepala sekolah. Bisa jadi ada komitmen fee terhadap pencairan dana menjadi perjanjian tidak tertulis yang harus dipatuhi. Bilamana dugaan ini benar, mau dibawah kemana pendidikan kita…?. Sangat miris jika benar itu terjadi, karena akan semakin subur budaya korupsi dikalangan pendidikan.

Sinyalemen ini akan memperburuk citra penyelenggara pendidikan, sebagai potret buram pendidikan nasional. Hal ini terjadi, semakin memperparah dunia pendidikan. Padahal Ruh nya lembaga pendidikan mencetak manusia unggul, berdaya saing, inovatif, mandiri, serta miliki ahlak atau karakter yang baik.

Anggapan masyarakat terhadap dugaan budaya “Setor” atau komitmen fee harus dihilangkan sepenuhnya. agar mengembalikkan citra atau ruh pendidikan ketempat yang sebenarnya dan diharapkan pemerintah membuat regulasi yang tegas.

Regulasi itu, bisa dalam bentuk pengetatan pengawasan anggaran, pemberian sanksi tegas terhadap oknum atau sekolah. Selain itu perlu merestrorasi system adminitrasi, secara transparan kepada publik, dan apa saja yang dilakukannya, terkait penerimaan dana anggaran, ketika digelontorkan dana pendidikan tersebut. (Redaktur Pelaksana timurmerdekan.com).

%d blogger menyukai ini: