29 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Uang Tour de Moluccas Dimakan Kadis Kominfo

Berita ini diberdayakan untuk siwalimanews.com


Sidang dipimpin maje­lis hakim yang diketuai R.A Didi Ismiatun, didam­pingi hakim anggota Chris­tina Tetelepta dan Leo Sukarno.

Ambon – Tak hanya pengadaan wifi dan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran, namun uang sumbangan untuk kegiatan tour de moluccas tahun 2017 se­besar Rp 25 juta juga tu­rut dimakan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupa­ten Seram Bagian Timur, Zainudin Keilola alias Nanang.

Hal ini terungkap da­lam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan wifi dan perjalanan dinas fik­tif tahun anggaran 2017, Kamis (24/1) di Penga­di­lan Tipikor Ambon.

Sidang dipimpin maje­lis hakim yang diketuai R.A Didi Ismiatun, didam­pingi hakim anggota Chris­tina Tetelepta dan Leo Sukarno.

Dalam sidang kali ini, JPU Kejari SBT, Asmin Hamza menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabu­paten SBT, Ali Tomagola dan ketua panitia lokal tour de Moluccas, Teddy Sibualamo sebagai saksi.

Teddy Sibualamo mengaku, untuk pelaksanaan tour de Moluccas tahun 2017 setiap dinas di Kabupaten SBT diminta untuk menyumbang Rp 25 juta. Namun sumbangan dari Dinas Kominfo dimakan oleh terdakwa Zainudin Keilola. Lalu dibuat pertanggungjawaban seolah-olah uang tersebut disumbangkan.

“Jadi dalam kegiatan tour de moluccas itu setiap dinas menyum­bangkan Rp 25 juta. Nah, untuk Dinas Kominfo dalam laporan juga turut menyumbang. Namun belaka­ngan diketahui ternyata dinas tersebut tidak menyetor karena uangnya dipakai,” ujarnya.

Ali Tomagola dalam ketera­ngan­nya mengatakan, selama ia menjabat Kepala Badan PPKAD, tercacat se­banyak 12 kali Dinas Kominfo me­ngajukan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk kegiatan per­jalanan dinas.

Semua dokumen yang diajukan untuk SP2D juga sudah memenuhi syarat, sehingga dana bisa dicairkan sesuai permintaan. “Setahu saya ada 12 kali permin­taan SP2D dari Dinas Kominfo, tetapi soal jumlah yang diminta saya lupa. Intinya, ada permintaan dana untuk pembiayaan perjalanan dinas,” ujar Tomagola.

Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa dalam sidang, Kamis (17/1) lalu, juga memberatkan terdakwa.

Seperti diberitakan, berdasarkan daftar pelaksana anggaran (DPA) murni tahun 2017, Dinas Kominfo SBT mendapatkan alokasi perjala­nan dinas bulan Agustus-Desember 2017 sebesar Rp 46 juta lebih untuk perjalanan dinas dalam daerah, dan perjalanan luar daerah Rp 82 juta lebih, serta pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp 163 juta.

Namun anggaran sebesar Rp 370 juta lebih itu, dipakai untuk ke­pentingan pribadi jalan-jalan ke Surabaya. Setelah itu, terdakwa membuat laporan pertanggung-jawaban fiktif seolah-olah uang tersebut benar dipakai untuk per­jalanan dinas sebagai termuat dalam DPA. (S-49)

%d blogger menyukai ini: