21 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Kapolres Masohi Ingatkan Bhabinkamtimas Tak Bermain Dana Desa

Masohi-Timurmerdeka.com. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah bersama Polres Maluku Tengah (Malteng) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Kerja (Raker) sebagai tindak lanjut dari penanda tanganan Nota Kesepahaman  (MoU) Pencegahan, Pengawasan dan Pengamanan Permasalahan Dana Desa (DD), oleh Polri dan Kemendes.

Kapolres Maluku Tengah, AKBP Raja Artur Simamora, mengapreseasi respon pemerintah setempat yang bersedia menggelar rapat tersebut. Dikatakan rapat itu merupakan tindak lanjut dari MoU Polri dan Kemendes RI.

“Setelah penandatangan itu, kedepan nanti akan sama berkomitmen mengawal DD. Bapak Presiden sangat paham betul SDM yang ada di Desa belum siap untuk mengelolah anggaran yang besar. Padahal Presiden ingin pembangunan merata, berawal dari desa”, tandasnya.

Simamora juga menjelaskan, adanya MoU itu, maka Polres Malteng memiliki peran dalam mengawal maupun mengawasi penggunaan Dana Desa. Keterlibatan Polisi ini diharapkan, membuat pengelolaannya tepat sasaran, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, sesuai dengan tujuan dari program Dana Desa.

“Amanah ini, sangat penting dari Kapolri, sehingga kami sangat serius, mengawal Dana Desa ini”, ujarnya.

Olehnya Kapolres Menegaskan, agar seluruh personil yang telah diberikan tugas, agar tidak bermain-main dengan Dana Desa. Jika terbukti ada oknum anggota polisi yang melakukan penyelewengan, maka akan diberikan sanksi pemecatan.

Ia meminta Pemdes untuk mengawasi dan melaporkan anggota yang melakukan pelanggaran.

“Bilamana ada anggota Polri yang mencoba, bermain-main dengan DD, silahkan Bapak Raja laporkan kepada Polisi atau bisa langsung, kepada saya Kapolres”, pintanya.

Dia juga mengatakan, dalam melakukan pengawasan DD diwilayah hukum Polres Malteng, akan melibatkan seluruh Babinkamtibmas didesa-desa. Mereka akan bertugas mulai dari perencanaan ADD, sehingga jika ada permasalahan, dapat langsung dilaporkan Babinkamtibmas.

“Untuk mengawasi paling lama 3 bulan, sejak ditandatangani MoU, dan akan dimulai pada anggaran tahun 2018. Selama agaran itu transparan dan akuntabel dan humanis, kita terbuka tak usah takut akan dikriminalisasi. Maksudnya tak ada kasus melainkan diada-adakan”, tegasnya.

Ditempat yang sama juga pihak Kejaksaan Malteng, mengatakan agar Dana Dese tidak bermasalah kedepan, maka perlunya keterbukaan dalam pengelolaannya, harus sesuai ketentua yang berlaku.

Pihak kejaksaan berpesan agar dana yang dikelola dapat dimanfaatkan, sumber daya yang ada didesa, mengutamakan skala prioritas, sehingga anggaran yang dikelola benar-benar bermanfaat untuk masyarakat desa. “Kalau ada Sumber Daya didesa, jangan ambil lagi didesa tetangganya, nanti akan menjadi masalah lagi”, ujar pihak kejaksaan sembari menutup pembicaraannya. (Sum/Gin).

%d blogger menyukai ini: