31 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Jakarta-Timurmerdeka.com. Kehadiran Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) di Indonesia, merupakan wujud kesetaraan negara-negara didunia. Karena itu, dalam mengantisipasi adanya radiasi nuklir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu saja Bapeten sangat berperan, terutama menilai ancaman masuknya potensi radiasi nuklir. Apalagi ancaman yang sangat berbahaya ini, dari 172 pintu masuk pelabuhan di Indonesia, yang memiliki Radiation Portal Minitor (RPM) itu, hanya ada 6 yang dimiliki Negara yang besar ini.

Ironinya, 6 (enam) RPM itu, hanya yang miliki masing-masing; Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Soekarno-Hatta (Makassar), Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Batu Ampar (Batam), dan Tanjung Emas (Semarang). Demikian dikatakan Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto dalam jumpa persnya di Jakaarta belum lama ini.

Ditegaskan Kepala Bapeten, kebutuhan memiliki RPM itu, sangat mendesak, ditengah ancaman terorisme yang menguat, maka seharusnya Indonesia, membutuhkan peningkatan keamanan terhadap potensi penggunaan nuklir untuk terorisme. “Ancaman Nuklir itu nyata”, kata Jazi jumpa persnya tersbut.

Sebagaimana contoh nyata ancaman radiasi nuklir adalah kejadian bom di Bandung belum lama ini. Dalam kasus tersebut tambah Jazi, pelaku memanfaatkan kos lampu petromax yang mengandung zat radioaktif thorium.

“Sesungguhnya ancaman nuklir itu kadarnya kecil, namun ini menjadi kewajiban kita untuk menjadi waspada juga, karena mereka (teroris), pasti akan terus belajar,” katanya.

Melihat kondisi itu, Jazi dalam paparannya, sesuai infrastruktur keamanan nuklir nasional perlu dibangun, diantaranya dengan peraturan perundang-undangan, koordinasi, dan kerjasama antar institusi pemerintah terkait.

Oleh karena itu, tambah Jazi, perlu kerjasama regional maupun internasional, peralatan fasilitas, sumber daya manusia guna melakukan pencegahan, serta deteksi atau penanggulangannya.

Untuk itu, papar Jazi, untuk meningkatkan keamanan dari potensi bahaya radiasi nuklir. Presiden Joko Widodo, juga sudah meminta agar ada pemasangan RPM diseluruh pintu masuk diwilayah NKRI.

Selain itu tambah Jazi, peningkatan keamanan Indonesia juga, membutuhkan program peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dibidang keamanan nuklir, serta pertukaran data dan informasi dalam bidang keamanan nuklir.

Sementara itu, Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten Khoirul Huda, menambahkan dalam kasus petromax di Bandung itu, dalam hal ini pemerintah sudah melakukan pembatasan produksi kaos lampu petromax.

“Pada dasarnya kebutuhan lampu petromax juga makin kecil penggunanya dimasyarakat kita,” katanya.

Dia menyebutkan, dengan adanya kasus Bandung itu, selain merupakan pembelajaran dan kajian khusus bagi bangsa kita juga, pelaku memang sengaja membuat bom dengan memanfaatkan potensi radiasi, atau bisa jadi bukan unsur kesengajaan.

Karena itu, sebagai Deputi perizinan dan Inspeksi Bapeten, menekankan potensi penyalahgunaan matari radio aktif, menurut khoirul, pemerintah perlu segera memasang RPM diseluruh pintu masuk di wilayah NKRI. Kedepan, dengan pemasangan RPM sangat perlu dilakukan dipintu keluar, sebab, banyak Negara yang sudah mewajibkan barang yang di impor melewati RPM terlebih dahulu sebelum masuk kenegaranya. Sehingga Indonesia yang maha luas ini, sepantasnya diadakan. (Gin/Uky).

%d blogger menyukai ini: