27 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Presiden: Masyarakat Optimalkan SK IPHPS

Surabaya, TimurMerdeka.com – Presiden  Joko Widodo meminta kepada seluruh penerima SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Soasial  (IPHPS) untuk mengoptimalkan sebaik-baiknya. Sebab  melalui IPHPS,  petani mendapat ijin pemanfaatan lahan selama tiga puluh lima tahun. Petani diharapkan bisa mengolah lahannya menjadi produktif.

Presiden Jokowi mengatakan pada acara penyerahan SK IPHPS di Probolinggo, Kamis (2/11/2017).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto yang dihubungi, sore tadi menyebutkan Presiden Jokowi berpesan kepada petani untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan sebaik-baikanya. Jika tidak, SK-nya akan dicabut. Tapi,  jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ijinnya akan ditambah lagi 35 tahun, sehingga totalnya 70 tahun, “kata Jokowi.

Untuk mengelola lahan yang telah diberikan tersebut, petani dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hanya saja petani berhati-hati dan benar-benar berhitung terlebih dahulu sebelum,  meminjam modal.

“Contohnya jika ada yang mau menanam sengon, itu kan panennya enam tahun. Selama enam tahun itu, harus dipikirkan bagaimana mencicil angsuran. Jadi harus bisa mengangsur, jangan cuma bisa pinjam tapi tidak bisa mengembalikan, ”ujarnya.

Kata Jokowi,  melalui program pembagian SK IPHPS dan Kulin KK ini diharapkan pertanian Indonesia makin produktif, sehingga bangsa ini bisa mewujudkan swasembada pangan.

“Negara kita sangat besar, jika semua mau memanfaatkan lahan dengan produktif, maka negara kita tidak perlu mengimpor pangan, tapi mestinya bisa mengekspor. Mari manfaatkan lahan ini sebaik-baiknya, ” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Jokowi membagikan 2.287 ha SK IPHPS dan 1.179 KK LMDH

Sementara itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengatakan, SK IPHPS yang diberikan kepada  kelompok tani di Kabupaten Probolinggo meliputi   lahan hutan seluas 2.287 ha dan Kulin KK yang diberikan untuk LMDH sebanyak 1.179 KK.

Siti Nurbaya menambahkan, agenda Perhutanan Sosial di Pulau Jawa sangat penting, mengingat jumlah penduduk amat padat. Begitu pula  kebutuhan lahan garapan cukup besar.

“Pemerintah melakukan ini secara paralel di seluruh Indonesia, kegiatan ini diharapkan mendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan senantiasa menjaga kelestarian hutan, ”  katanya. HM

%d blogger menyukai ini: