25 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Jatim Kembali Terima Penghargaan Opini WTP

Surabaya, TimurMerdeka.com –  Pemerintah Provinsi kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP  yang keenam kalinya itu  diserahkan  R. Wiwin Istanti, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim kepada H. Soekarwo, Gubernur Jatim, Rabu (1/11/2017) di Gedung Negara  Grahadi, Surabaya.

Pengharagaan itu atas perolehan capaian standar tertinggi atau wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Pemprov Jatim telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK. Itu sebabnya, pantas diberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Karena itu Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI untuk ke enam kalinya.

Selain Pemprov Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada 30 kabupaten/kota se-Jatim yang terdiri dari 23 kabupaten dan 7 kota. Diantaranya Kabupaten  Malang, Kabuoaten Banyuwangi, Kabupaten  Blitar, Kabupati Bojonegoro, dan Kabupaten Gresik.
Tak hanya itu,  juga Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten  Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun.

Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur Jatim,  mengingatkan, terdapat empat permasalahan yang menyebabkan kabupaten/kota meraih opini WDP yakni pencatatan aset tetap seperti jalan dan tanah pemerintah daerah belum memiliki sertifikat. Kedua, sebagian sumber daya manusia pemerintah kabupaten/kota belum menguasai akuntansi dengan baik. Ketiga, permasalahan bansos dan hibah yang peruntukannya tidak tepat, Keempat, penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat  terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan masih kurang.

Karena itu  Pakde Karwo mengusulkan perlunya dibentuk help desk atau unit reaksi cepat (URC) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk 8 kabupaten/kota yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI.

“Yang  masih dapat WDP jangan dibiarkan, mereka harus ada yang mendampingi,” ujarnya.

Kata dia, help desk  terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, BPKAD Jatim, dan BPKP.  Ini berfungsi untuk memberikan pendampingan kepada  Kabupaten . Bangkalan Kabuoaten  Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulungagung, Kota Madiun, Kota Probolinggo.

” Harapannya, ke depan semua kabupaten/kota di Jatim bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian dari hasil LPKD. Harus ada kegiatan konsultasi help desk terhadap delapan kabupaten/kota. Kalau konsultasi sulit, harus ada yang membantu membenahi catatan terhadap LKPD mereka,” ujarnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices.

“Kalau pengelolaan keuangan daerah itu bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel, maka LKPD yang dihasilkan juga akuntabel,”katanya. HM

%d blogger menyukai ini: