25 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Baubau, TimurMerdeka.com – PT Bumi Inti Sulawesi (BIS), dalam melakukan kegiatan penambangan nikel, kembali mendapatkan penolakkan dari sejumlah warga di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penolakkan tersebut disampaikan dalam aksi demontrasi yang dilakukan puluhan warga disalah satu ruas jalan di jantung kota kecamatan Bungi (26/10).

Masyarakat Bungi Saat Rapat Dadakan di Aula Kantor Camat Bungi

Koordinasi aksi, Dayamin menjelaskan kepada media  timurmerdeka.com, sampai saat ini, pihak perusahan belum menunjukkan itikat baiknya kepada warga yang terkena dampak penambangan secara langsung.

“Warga sangat emosi mendengar bahwa PT BIS kembali beroperasi lagi, dan bahkan mengangkat bahan material Nikelnya, padahal pertemuan bulan lalu, kita sepakati tidak ada aktifitas apapun, terkecuali PT BIS memenuhi kesepakatan pertama,” tegas Dayamin.

Pihaknya meminta pada PT BIS agar menghentikan segala kegiatan penambangannya. Alasannya, selain sangat berdampak terhadap lingkungan juga bagi petani dirasakan langsung efek negatifnya oleh warga setempat.

“Sebagaimana yang kita saksikan disaat musim panas persawahan akan mengalami kering kerontong, dan bilamana disaat musim hujan akan megalami kebanjiran secara tidak beraturan”, kata Dayamin.

Dayamin, Kordinator Aksi Warga Liabuku, Saat Memberikan Tanggapan pada Rapat Dadakan di Aula Kantor Camat Bungi

Senada dengan itu pensiunan kepala sekolah SD Negeri 1 Bungi, Muhamad Hafis dalam keterangannya kepada media ini, kehadiran PT BIS ditengah banyaknya persawahan di daerah itu, selain membawah dampak negatif bagi kalangan petani persawahan padi, juga membuat para petani resah. artinya, keresahan warga petani di daerah ini, sepatutnya pemerintah hadir, karena berdampak sistemik terhadap perekonomian masa depan anak cucu petani. Karena itu, tiada kata lain PT BIS harus hengkan dari daerah ini.

“Rencana beroparasinya PT BIS, dalam mengolah penambangan Nikel di Bungi. Tiada kata lain harus kita hentikan. Pasalnya. Selain akan merusak lingkungan persawahan warga, juga akan berdampak ekonomi terhadap masa depan anak cucu. Sebagai tokoh masyarakat melihat dampak negative dan akan berpengaruh sistemik terhadap masa depan”, katanya.

Sementara itu salah seorang yang memiliki Sertifikasi Pertambangan Golongan 1, La Ode Ansar menyebutkan, PT BIS tidak bisa melakukan aktifitas produksi dan reproduksi, karena harus bisa memiliki Weast Plant (WP) itu yang pertama. Kedua dalam produksi dan reproduksi pertambangan tidak boleh menggunakan jalan umum kecuali memiliki jalan khusus atau By Pass. Artinya By Pass itu jalan yang dibuat khusus oleh perusahaan PT BIS. Bila mana menggunakan jalan umum maka secara otomatis ada kongkalingkong antara pihak perusahan dan pemerintah setempat.

Selanjutnya Ansar juga menjelaskan bila mana PT BIS tidak mengikuti aturan tersebut maka secara otomatis dikenai sanksi pidana dimana Undang-Undang Pertambangan itu apabila dilanggar maka sanksi hukumnya sangat berat diantaranya di TUTUP.

dari kiri ke kanan; Jimi teknisi PT BIS, Samsudin Humas PT BIS, Muslidin Camat Bungi, Kapolsek Bungi, Babinsa Bungi, Saat Rapat Dadakan di Aula Kantor Camat Bungi

Pihak PT BIS melalui juru bicaranya, Syamsuddin Al Fatah, menilai tidak semua masyarakat menolak aktifitas penambangan nikel itu. “Itu suatu suara sebagian masyarakat yang menolak, namun masih ada pasti yang menerima. Karena masyarakat di Kecamatan Bungi ada ratusan orang,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya setuju menghentikan sementara aktifitas perusahaan. Terkait persoalan izin, Syamsuddin tidak memberikan komentar secara rinci. Alasannya yang berhak memberikan komentar itu, adalah kalangan pimpinan PT BIS, paparnya. (Gino/Idwan).

%d blogger menyukai ini: