21 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Penjelasan Pemerintah Cina Soal Muslim Uighur

Berita ini diberdayakan untuk republika.co.id

Persoalan Muslim Uighur kembali menyita perhatian dunia. Dua pekan lalu, sejumlah media massa Barat mengangkat isu kamp reedukasi terhadap suku Uighur dan Kazakhs oleh Pemerintah Cina.

Banyak warga Uighur mengaku kehilangan keluarga akibat kamp reedukasi ini. Sejumlah laporan menyebutkan ada dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan oleh Pemerintah Cina terhadap kaum Uighur dan Kazakhs.

Di Indonesia, isu ini pun mendapat respons luas. Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian melanjutkan safarinya ke organisasi massa Islam di Indonesia. Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kali ini giliran Pengurus Pusat Muhammadiyah yang dikunjungi Xiao Qian untuk menjelaskan kondisi Muslim Uighur versi pemerintah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima langsung kunjungan Xiao Qian di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12) siang. Haedar menuturkan, Muhammadiyah memberi masukan kepada Xiao Qian agar Pemerintah Cina secara terbuka memberikan informasi apa adanya mengenai keadaan Muslim Uighur kepada masyarakat internasional.

Anak muslim Uighur

© EPA/Diego Azubel Anak muslim Uighur

Muhammadiyah, ujar Haedar, juga menyarankan agar Cina membuka akses sebesar-sebesarnya bagi masyarakat internasional untuk berkunjung ke Xinjiang. “Dengan adanya keterbukaan itu, akan diketahui juga apa yang terjadi sesungguhnya,” kata Haedar setelah melakukan pertemuan.

Haedar mengatakan Cina sebagai negara besar diharapkan bisa menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Uighur dengan pendekatan komprehensif, mengedepankan perdamaian, dan tanpa kekerasan. Menurut dia, pengalaman Indonesia dalam mengatasi gerakan separatis di Aceh dengan pendekatan persuasif layak ditiru.

Haedar dan Xiao Qian turut membahas investasi dan peningkatan hubungan kerja sama antara masyarakat Indonesia dan Cina. Haedar berpesan agar perusahaan Cina yang ada di Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja dalam negeri.

Haedar menyebut Xiao Qian menyambut baik permintaan tersebut dan akan menjadikannya sebagai masukan kepada perusahaan Cina. “Kami pun memberikan masukan agar perusahaan Cina yang ada di dalam negeri maupun kehidupan di dalam negeri Cina, ada kebebasan dalam beribadah,” kata Haedar.

Dalam penjelasannya, Xiao Qian mengklaim kehidupan di Xinjiang berjalan baik dari segi politik, ekonomi, ataupun sosial. Termasuk, kata dia, aktivitas masyarakat dari suku Uighur. Ia menegaskan, suku Uighur sangat menikmati kehidupan beragama.

“Namun, ada masalah ekstremisme, saparatisme. Itu selalu ada dan menjadi ancaman besar bagi keamanan dan kestabilan sosial setempat,” kata dia.

Pemerintah Cina, kata Xiao, tak pernah membatasi akses wisatawan untuk mengunjungi lokasi etnis Uighur di Xinjiang. Xiao Qian mengatakan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Xinjiang pada 2017 mencapai 100 juta wisatawan yang terdiri atas wisawatan domestik dan mancanegara.

“Siapa saja bisa ke sana. Tidak ada pembatasan,” kata Xiao Qian.

Ketika ditanya tentang banyaknya laporan lembaga internasional soal kamp reedukasi Muslim Uighur di Xinjiang, Xiao Qian tidak mau menjawab tegas. Ia berkelit dengan mengatakan Cina merupakan negara multisuku dan multiagama seperti Indonesia. Cina, kata dia, juga menghormati kebebasan beragama yang telah diatur dalam undang-undang.

Ada 10 suku di Xinjiang, kata Xiao menjelaskan, yang mayoritasnya menganut agama Islam. Jumlah penduduknya sekitar 14 juta.

Menurut dia, ada 24,4 ribu masjid di wilayah Xinjiang. Jumlah itu sekitar 70 persen dari jumlah total masjid di seluruh Cina. “Jumlah ulama ada 29 ribu orang dan ada 103 ormas agama Islam ada di sana,” kata dia.

Xiao Qian berharap kunjungannya ke Muhammadiyah dapat membuat masyarakat Indonesia bisa mengetahui lebih dalam mengenai kondisi sebenarnya di Xinjiang. Sebab, ujar dia, Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang memiliki sejarah panjang dan berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.

“Melalui dialog, saya harap Muhammadiyah maupun masyarakat Muslim Indonesia bisa mengenal lebih kondisi sebenarnya di Xinjiang,” kata dia berharap.

Xiao Qian sebelumnya sudah mengunjungi kantor PBNU pada Senin (24/12). Ia bertemu dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj dan sejumlah pengurus harian.

Kepada PBNU, Cina bersikeras menjelaskan bahwa persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan Cina. “Meski demikian, masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata dia. Terkait dengan kelompok-kelompok separatis seperti itu, kata Dubes Qian, Cina mengambil beberapa langkah kebijakan.

Di antaranya mengadakan program pendidikan dan vokasi sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mendapatkan kerja. “Dan memperoleh pendapatan yang stabil.” Dia mengklaim, program tersebut sukses karena banyak orang yang masuk program pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan memperoleh gaji. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, NU siap menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan antara Pemerintah Cina dan Muslim Uighur di Xinjiang.

NU memiliki rekam jejak menjadi juru damai antara dua kelompok yang berkonflik. Kemarin, Konsul Jenderal Cina di Surabaya, Jawa Timur, juga mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah NU Jatim. Dalam penjelasan Konjen Cina juga tetap mengatakan bahwa situasi di Xinjiang kondusif dan ada sebagian Muslim Uighur yang ingin memberontak. Konjen tidak menjelaskan soal kamp reedukasi bagi Uighur.

Sebelumnya, Amnesty International menegaskan Cina harus menghentikan represi yang sistematis kepada Muslim Uighur. Amnesty juga mendesak Cina memberikan penjelasan mengenai nasib sekitar satu juta orang yang mayoritas Muslim yang ditahan secara sewenang-wenang di daerah otonomi Uighur Xinjiang (XUAR). 

Menurut Amnesty, pemerintah setempat dalam setahun terakhir meningkatkan kampanye penahanan massal, pengawasan intrusif, indoktrinasi politik, asimilasi paksa terhadap etnis Uighur dan Kazakhs serta kelompok etnis lainnya. Mayoritas keluarga korban tidak mendapatkan informasi mengenai nasib orang-orang yang mereka cintai. Mereka juga ketakutan untuk berbicara mengenai penahanan tersebut. (ed: satria kartika yudha)

%d blogger menyukai ini: