24 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Membongkar, Mata Rantai Pertambangan Di Daerah? Sulteng, Sultra dan Malut.

Muhammad Risman bersama Hasan Ara dan 5 lainnya di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

25 Desember pukul 08.51 · Kota Kendari · 

Membongkar, Mata Rantai Pertambangan Di Daerah? Sulteng, Sultra dan Malut. 
__
Hasil pertemuan: Menyikapi pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, tentang dugaan oknum petinggi Polri dan TNI yang menjadi ‘bekingan’ pertambangan ilegal? Sehingga, kami meminta penegasan pihak penegakan hukum yaitu Polri dan TNI, menyampaikan jawaban atas pernyataan salah satu pimpinan KPK-RI.

Wilayah yang usaha tambang atau kebun ilegalnya paling banyak dilindungi oleh petinggi Polri dan TNI, mulanya di Kalimantan dan Sumatera. Sekarang pindah ke Sulawesi, nikel, ke pulau-pulau kecil, Halmahera, Maluku, dan bahkan Papua,” kata L.M Syarif/ Wakil Ketua KPK-RI (Viva. Co.id 5 desember 2018).

Ini yang harus di jawab juga oleh kepolisian daerah (Polda) yang memiliki wilayah pertambangan bermasalah? Misalkan, di Sulawesi Tenggara yang banyak dugaan pertambangan ilegal, karna masalah ini sudah menjadi polemik masyarakat khususnya di daerah lingkar tambang.

Di ketahui permasalahan tambang cukup komplit, persoalan Corporate Sosial Responsibility (CSR)? Persoalan pencurian Or? Permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA)? Persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP)? Dan masih banyak lagi.

Maka untuk tidak memunculkan opini negatif terhadap intansi hukum yang kita sama-sama jaga marwahnya sebagai penegak hukum untuk berani bersikap, ada atau tidak oknum yang di maksudkan pada pertambangan ilegal? Di sulawesi tenggara.

Harus di bersihkan jika ada yang bermain dibelakang pertambangan ilegal. Penegak hukum sudah saatnya bersama-sama dengan penggiat aktivis/ pemerhati pertambangan untuk sosialisasikan tentang dampak-dampak pertambangan kepada masyarakat khususnya warga di lingkar tambang.

Dari isu yang sudah sering di ungkapkan oleh kawan-kawan aktivis tambang terkait permasalahan tambang tetapi tidak pernah di tindaklanjuti oleh pihak terkait misalkan pihak kepolisian atau instansi terkait lainnya.

Jika tidak dapat d tindaklanjuti maka publik wajib pertanyakan kinerja pihak penegakan hukum di wilayah sulawesi tenggara dan pihak terkait lainnya.

Di Sultra sendiri, data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui selama ini terdapat 528 IUP yang telah terbit. Namun belakangan, di tahun 2018, angka tersebut mengerucut hingga tersisa 328 IUP (Pena Sultra. Com. 23 September 2018).

Oleh karena itu, tidak salah kami pemerhati Tambang (Kawan/senior Kasman HasburNizar Fachry dan saya Muhammad Risman) membentuk Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Wilayah Indonesia Timur.

Konsorsium ini diperkarsai oleh kami dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara atas kegelisahan masyarakat terhadap pertambangan karna memiliki kasus yang hampir sama.

Demikian***
Senin, 24 Desember 2018

%d blogger menyukai ini: