16 Juli 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Layanan Internet 4G LTE Bolt Dilaporkan Tutup

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Penyedia Layanan Internet, Bolt

© Disediakan oleh Kumparan Penyedia Layanan Internet, Bolt

Ada kabar buruk untuk industri telekomunikasi Indonesia. Dalam waktu dekat, PT Internux yang menyelenggarakan Internet 4G LTE dengan merek dagang Bolt, bakal menutup layanannya.

Internux telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap banyak karyawannya. Menurut sejumlah karyawan Internux yang diwawancarai kumparan, Jumat (28/12), saat ini para karyawan yang kena PHK dialihkan untuk bekerja di Link Net selaku penyedia layanan First Media, proyek yang menggarap Meikarta, dan beberapa anak usaha lain di bawah Lippo Group.

Sebagian besar menara BTS pun sudah tidak beroperasi lagi dan hal ini menyebabkan performa layanan Bolt sangat menurun.

Sejauh ini Internux hanya mengambil langkah untuk memelihara konsumen yang tersisa dan masih memakai Bolt.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melarang Bolt untuk menerima isi ulang pulsa Internet 4G LTE sebagai bentuk perlindungan atas hak konsumen

Bolt

© Disediakan oleh Kumparan Bolt

Kominfo hari ini akan menggelar konferensi pers terkait nasib Bolt. “Setelah melakukan konsolidasi demi kepentingan pelanggan selama kurang lebih sebulan, hari ini, Jumat (28/12) Kemkominfo akan menentukan nasib Bolt,” kata Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kominfo.

Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk mengawasi pemenuhan hak-hak pelanggan agar tidak terjadi pelanggaran yang telah disepakati, termasuk mengembalikan dana yang masih dimiliki pelanggan di Bolt.

Awalnya, Kominfo sudah berencana untuk mencabut izin frekuensi 2,3 GHz milik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) pada 19 November lalu.

Layanan internet Bolt dari Internux

© Disediakan oleh Kumparan Layanan internet Bolt dari Internux

First Media Tbk berusaha mempertahankan frekuensi tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap Ditjen SDPPI Kominfo yang meminta penundaan pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. Gugatan yang diajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tersebut akhirnya dicabut seiring pengajuan proposal damai yang dilakukan baik oleh First Media Tbk dan Internux ke Kominfo.

Dalam laporan evaluasi Kominfo, First Media Tbk menunggak BHP frekuensi tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan pokok dan denda sebesar Rp 364.840.573.118 untuk Zona 1 dan 4, yaitu wilayah Sumatera bagian utara, Jabodetabek, dan Banten.

Sementara, Internux juga belum membayar BHP frekuensi 2,3 GHz selama dua tahun terakhir yang nilainya mencapai Rp 343.576.161.625. Internux beroperasi di Zona 4, yaitu Jabodetabek dan Banten.

Selain kedua perusahaan tersebut, ada PT Jasnita Telekomindo yang memiliki izin frekuensi 2,3 GHz di zona Sulawesi bagian utara itu pada 2016 dan 2017, belum membayar BHP dengan total tunggakan pokok dan denda sebesar Rp 2.197.782.790. PT Jasnita Telekomindo memilih mengembalikan surat izin frekuensinya ke Kominfo dan tetap akan melunasi tunggakan BHP.(Bianda Ludwianto)

Bolt

© Disediakan oleh Kumparan Bolt

%d blogger menyukai ini: