25 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

431 Mantan Narapidana Jadi Caleg di Pileg 2019

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Tidak pernah dipidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih menjadi salah satu syarat menjadi caleg. Meski demikian, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan lampu hijau bagi caleg yang pernah tersangkut kasus hukum. Dengan ketentuan, mereka harus mengumumkan catatan kelamnya itu ke hadapan publik. 

Menariknya, dari 245.106 caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 431 caleg berstatus sebagai mantan narapidana. Bahkan 35 caleg hingga kini masih berstatus sebagai terpidana. Jumlah tersebut diperoleh dari 140.994 caleg yang membuka jejak rekamnya di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kpu.go.id. 

kumparan mengklasifikasikan data itu berdasarkan parpol peserta pemilu. Data dari KPU itu diambil, 17 Desember 2018. Hasilnya, Golkar tercatat sebagai parpol yang paling banyak menyodorkan caleg mantan narapidana. Disusul kemudian dengan NasDem dan PDIP. Sementara tiga dari empat partai lokal Aceh tercatat tidak menyodorkan calegnya yang tersangkut kasus hukum. 

Lebih lanjut, Partai Demokrat dan Partai Gerindra tercatat sebagai dua partai yang menyodorkan caleg berstatus narapidana terbanyak. Kedua partai itu masing-masing memiliki 5 caleg yang hingga kini tengah tersandung kasus hukum.

Ilustrasi caleg mantan napi di Pileg 2019

© Disediakan oleh Kumparan Ilustrasi caleg mantan napi di Pileg 2019

Bila dilihat dari rasio caleg mantan narapidana terhadap total caleg yang dimiliki parpol, Golkar tetaplah parpol yang paling banyak menyodorkan caleg mantan narapidana. Ada 0,47 persen caleg Golkar di seluruh Indonesia yang tersangkut kasus hukum.

Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 menyebutkan, seorang caleg harus membeberkan jejak kriminalnya itu di media lokal atau nasional. Di dalamnya, mereka harus merinci kasus hukum yang menimpanya. 

Setelahnya, caleg tersebut harus melampirkan bukti pengakuannya itu ke KPU. Tak hanya itu, caleg tersebut juga diwajibkan untuk meminta surat keterangan dari pimpinan redaksi media bahwa dirinya telah mengungkapkan riwayat kasus hukumnya itu ke publik.(Rizki Baiquni Pratama)

Lantas, bagaimana menurutmu?

%d blogger menyukai ini: