28 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Makanan olahan UMKM binaan MUI Jatim seperti keripik samijali, kacang kedele, naget tempe dan kacang goreng yang telah mendapatkan label halal dari MUI dan dipajang di Sekretariat MUI Jawa Timur

Makanan olahan UMKM binaan MUI Jatim seperti keripik samijali, kacang kedele, naget tempe dan kacang goreng yang telah mendapatkan label halal dari MUI dan dipajang di Sekretariat MUI Jawa Timur

MUI Jatim Menduga Ada Pihak Sengaja Ingin Benturkan MUI Sama Pemerintah

H. Mochmad Yunus, Sekretaris MUI Jatim
H. Mochmad Yunus, Sekretaris MUI Jatim

Munculnya keresahan di masyarakat  terkait hadirnya negara dalam pemberian sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman serta kosmetik di tanah air, merupakan suatu kebutuhan. Hanya saja,  diduga ada pihak yang sengaja ingin membenturkan MUI dengan pemerintah. ‘’Seolah-olah kewenangan MUI terhadap pemberian sertifikat halal kepada makanan dan minuman serta kosmetik dicabut. Padahal, sama sekali tidak demikian, ‘’ujar H. Mochamad Yunus, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

Saat ditemui di Sekretariat MUI, Yunus mengatakan, saat ini negara sudah hadir dalam pemberian sertifikat halal. Itu artinya, masyarakat muslim yang menggunakan produk makanan dan minuman serta kosmetik  yang beredar di tanah air akan dijamin halal oleh negara. ‘’Ini langkah maju, ‘’tandas Yunus.

Badan Pengkajian (BP) Jaminan Produk Halal (JPH) yang dibentuk Kementerian Agama, baru akan efektif bekerja pada tahun 2019 mendatang. Sekarang ini pengurusan sertifikat halal masih berjalan seperti biasa yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian (LP) POM MUI hingga awal 2019.

Meski beralih lembaga yang mengeluarkan sertifikat produk halal, bukan berarti MUI tidak punya kewenangan karena semua sertifikat halal itu terlebih dahulu dimintakan Fatwa MUI. ‘’Finalnya di MUI, ‘’tutur Yunus.

Begitu pula sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh LP POM MUI, juga tetap berlaku, Tidak berarti dicabut.  Hanya saja, bagi masyarakat  yang akan mengurus sertifikat halal pada tahun 2019, tidak lagi di LP POM MUI melainkan sudah melalui BP-JPH.

Harapan kedepan adanya BP-JPH ini bagi MUI adalah sertifikat label halal itu menjadi lifestyle di tanah air. Tidak hanya sekedar produk makanan dan minuman serta kosmetik tetapi, berbisnis pun, sudah memanfaatkan sertifikat halal. Misalnya di perbankan sudah menggunakan bank syariah, berwisata halal serta hotel sudah menggunakan label halal.   (HM)

%d blogger menyukai ini: