29 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Penjelasan Susi soal Disclaimer dari BPK

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Our Ocean Conference, Bali, Menteri Susi Pudjiastuti

© Disediakan oleh Kumparan Our Ocean Conference, Bali, Menteri Susi Pudjiastuti

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa kali mendapat predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian tersebut terkait dengan laporan keuangan KKP.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membeberkan beberapa hal yang menyebabkan KKP kerap kali mendapat disclaimer dari BPK. 

Kata Susi, kurangnya prosedur yang transparan untuk kontrak pengadaan baik barang maupun jasa selama ini membuat KKP mendapat penilaian disclaimer.

“Pembayaran juga saya lihat di semua kontrak itu juga masih sangat lemah. Begitu panjang proses dan prosedur, namun beberapa simpul yang harusnya jadi safety dari pada proses itu sendiri tidak ada. Akhirnya kita bayar terlalu banyak dibandingkan delivery-nya. (Ini) yang menyebabkan akhirnya semacam default akhirnya kita kena disclaimer,” katanya saat ditemui di sela-sela Gelar Rencana Pengadaan Barang atau Jasa 2019 di Gedung KKP, Jakarta, Kamis (20/12).

Susi Pakai Keranjang Belanja Ramah Lingkungan

© Disediakan oleh Kumparan Susi Pakai Keranjang Belanja Ramah Lingkungan

Susi menambahkan, minimnya transparansi prosedur ini telah terjadi sejak 15 tahun lalu. Padahal jika prosedur dapat berjalan secara efektif dan transparan, anggaran yang didapat KKP bisa lebih tinggi setiap tahunnya. 

“Saya tidak mengerti karena sebelum saya masuk KKP itu sudah ada (prosedur) 15 tahun, bahkan sebelum KKP masih di pertanian juga sama kenapa proses-proses seperti ini tidak menjadi lebih baik. Kalau kita dari awal (bisa) Rp 13 triliun naik jadi Rp 17 triliun naik jadi Rp 20 triliun, sekarang mungkin posisi kita dalam 4 tahun sudah membelanjakan at least Rp 40 triliun,” lanjutnya.

Predikat disclaimer dari BPK seakan telah melabeli Susi pribadi. Padahal hal tersebut terjadi di luar pribadi dirinya. 

“Akhirnya di luar karena saya menterinya, kalau bapak-bapak ibu semua ikut WA grup, orang yang enggak suka kebijakan penenggelaman kapal, itu penuh dengan cemoohan bagaimana Menteri KKP tidak mampu mengelola anggarannya,” terangnya.

Menurut catatan KKP, pada tahun 2015 anggaran pengadaan barang dan jasa sekitar Rp 6,8 triliun, lalu pada tahun 2016 naik menjadi Rp 13 triliun, selanjutnya pada 2017 kembali turun menjadi Rp 9 triliun, lalu pada tahun 2018 sekitar Rp 7 triliun dan pada tahun 2019 Rp 5,8 triliun.(Michael Agustinus)

%d blogger menyukai ini: