25 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Kisah Tuan Guru Diancam Parang Saat Hentikan Perkawinan Anak

Berita ini diberdayakan untuk https://www.viva.co.id

Selain masih minimnya perangkat hukum positif yang mengatur tentang perkawinan anak, budaya dan tradisi di beberapa daerah di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab perkawinan anak sulit untuk ditekan. Sebut saja budaya merarik atau ‘menculik’ perempuan agar bisa dinikahkan.

Seperti dikisahkan oleh tokoh masyarakat dari Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru L Abus Sulkhi Khairi. Dia mengatakan bahwa dalam budaya masyarakat Lombok, banyak orangtua yang merasa malu ketika anak perempuannya masih berada di rumah laki-laki selepas Magrib. Sebagai penebus rasa malu, banyak orangtua yang akhirnya menikahkan keduanya.

“Jadi ketika tidak dipulangkan sebelum Magrib, maka harus dinikahkan karena mereka lebih baik mati daripada melawan adat,” kata Khairi saat ditemui di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Tuan Guru L Abus Sulkhi Khairi

© VIVA Tuan Guru L Abus Sulkhi Khairi

Hal inilah yang kemudian membuat Khairi tergerak untuk mengedukasi tentang budaya tersebut dan dampak dari perkawinan anak. Bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak Desa Kuta, ia terus berupaya mengubah budaya tersebut, yang menurutnya memberikan dampak negatif bagi anak, khususnya anak perempuan.

Namun, saat ia pertama kali terjun ke masyarakat, banyak tantangan yang dihadapi. Bahkan banyak ancaman yang datang kepadanya dengan tuduhan melawan adat istiadat.

“Jujur saja, kami tidak mudah diterima. Kami disambut dengan parang, dengan golok, kami disambut dengan cacian. Tapi bagi kami, kalau mati tidak apa karena memperjuangkan jalan yang benar,” tutur dia.

Usahanya pun tidak sia-sia. Selama kurang lebih dua tahun mengedukasi masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, kini ia berhasil mendampingi 22 kasus dan anak-anak bisa kembali bersekolah. Bahkan banyak pula yang akhirnya bisa kembali lagi bersama dengan orangtuanya.

“Jadi LPA (Lembaga Perlindungan Anak) ini kami anggap sangat penting karena kami merasakan sebelum terbentuknya (LPA) tidak ada yang berani menyelesaikan permasalahan. Tapi setelah itu, semua kalangan datang dan memberikan informasi,” kata Khairi. (art/Jujuk Ernawati,Bimo Aria)

%d blogger menyukai ini: