27 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

KPK Geledah Kantor Pusat Waskita Karya Terkait Proyek Fiktif

Berita ini diberdayakan untuk Kumparan.com

Gedung PT Waskita Karya

© Disediakan oleh Kumparan Gedung PT Waskita Karya

KPK menggeledah kantor pusat PT Waskita Karya yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Penggeledahan yang berlangsung dalam rentang waktu 6 Desember 2018 hingga 12 Desember 2018 dilakukan untuk mencari bukti dugaan korupsi bermodus proyek fiktif di BUMN tersebut. 

Selain menggeledah kantor pusat Waskita Karya, KPK juga menggeledah Divisi III PT Waskita Karya di Surabaya. Kantor beberapa subkontraktor yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bekasi pun ikut digeledah. 

Tidak sampai di kantor, KPK turut menggeledah tempat tinggal para tersangka dalam kasus ini. Ada 10 rumah dan apartemen di Jakarta, Bekasi, Depok dan Surabaya diperiksa. 

Dari sejumlah tempat itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti. “Disita dokumen-dokumen subkontrak yang diduga fiktif, kontrak-kontrak proyek konstruksi, barang bukti elektronik (BBE) dan dokumen lain yang relevan,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (17/12). 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

© Disediakan oleh Kumparan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi ll PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly sebagai tersangka. Keduanya diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, tapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan sub-kontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga 4 perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Karena pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya melakukan pembayaran. Uang itu diduga digunakan kepentingan pribadi Fathor, dan Yuly. Akibat ulah dua tersangka ini, negara merugi hingga Rp 186 miliar.

Atas perbuatannya, Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Teuku Muhammad Valdy Arief)

%d blogger menyukai ini: