“Kalau kemudian ada orang-orang yang punya sikap politik sendiri kemudian mengatasnamakan NU itu bukan menggambarkan organisasi secara besar tapi individu-individu saja,” kata Yenny ditemui disela-sela doa dan istighosah warga Nahdliyyin dalam rangka peringatan HUT Ke-73 RI di Masjid Jami’ Nurul Islam Koja Jakarta Utara, Minggu.

Karena itu, meskipun Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin maju sebagai calon wakil presiden, bukan jaminan suara kaum nahdliyin akan memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.  Menurut Yenni, warga NU bebas memilih siapapun calon yang ada. Bahkan dari dulu suara NU tidak pernah utuh ke salah satu calon dalam setiap kontestasi politik. Yenny mencontohkan saat Ketua PBNU almarhum KH HAsyim Muzadi maju sebagai cawapres bersama Megawati Soekarnoputer, tapi tetap saja kalah.

Warga NU punya prosesnya sendiri dalam membuat keputusan dan warga NU ada di banyak partai Ada di PKB, Golkar, PPP, Demokrat, Gerinda, Nasdem.

“Jika yang ada di parpol pendukung Jokowi, kemungkinan akan ke jokowi begitu juga sebaliknya,” kata dia.

Dia juga menegaskan, sebagai organisasi NU dari dulu sampai sekarang tidak berpolitik praktis.

“Warga NU boleh berpolitik iya, boleh memilih siapa calonnya, boleh jadi tim sukses dan dibebaskan untuk memilih.

Ini membuktikan NU itu tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana,” kata Yenny.

Menurut dia, Gusdurian butuh proses panjang dan menerapkan dua dalil dalam memilih calon pemimpin.

“Gusdurian itu memilih siapa yang akan diberi amanah perlu proses yang panjang. Ada dua dalil yang dipakai, yaitu Aqli dan Naqli,” ujar Yenny.

Menurut dia, warga NU memiliki hak pilih sendiri dan bebas memilih calon yang diyakini paling tepat dan terbaik untuk memimpin bangsa.

Dia menjelaskan, dalil pertama, yaitu secara rasional menilai sepak terjang maupun rekam jejak dari calon yang ada dan ini objektif dilakukan tanpa ada ikatan emosional.

“Yang terpenting apakah bisa membawa kesejahteraan dan kebaikan kepada masyarakat,” kata dia.

Kedua dalil Naqli, yaitu meminta petunjuk kepada Allah SWT mana calon yang paling tepat untuk memimpin.

“Nanti setelah proses itu dilakukan kita barulah berlabuh pastinya ke salah satu calon. Kalau bisa jangan golput,” katanya.(des/ant/imf)