Bupati Halmahera Selatan – Pecat Kades Sunarjo, Segera !!!

  • Bagikan
Ketua Pengurus LPMD

LEMBAGA PEMERHATI MASYARAKAT DESA (LPMD)
AKTA NOTARIS Nomor 07, Tanggal 21 Mei 2021
MUHAMMAD JAFAR GORO, SH.M.Kn
SK. MENKUMHAM R.I No.AHU/451.AH.02.01 Tahun 2011
W.a : 0822-5155-6133
Sekretariat: Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara – 97792

Perihal : Jumpa Pers
Atas Dugaan Pelanggaran Asas Keterbukaan Oleh Oknum Aparat
Desa Pasir Putih, Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sejak T.A 2017 s/d 2020,

Kepada Yth,
Pimpinan Redaksi, Media Elektronik, Cetak, Lokal dan Nasional
Di – Tempat

Asalamu Alaikum Wr.Wb. Salam hormat anti korupsi,
Dengan ini kami sampaikan semoga kita semua dalam Lindungan Allah SWT, serta sukses selalu dalam menjalankan aktifitas, Amin.

Bahwa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : MOHTAR ARIEF, S.H.
Jabatan : Ketua Pengurus LPMD
Tempat Tgl. Lahir : Buton, 2 April 1984
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Warga Negara / Agama : Indonesia / Islam
Pemegang KTP No. : 7404110204840001
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Saat ini di Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan

Bahwa, dalam kesempatan ini kami hendak ingin melaporkan tindakan aparat desa yang telah meresahkan warga desa khususnya desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara dalam hal penggunaan anggaran dana desa sejak tahun anggaran 2017 s/d 2020, sebagaimana surat pengaduan kami layankan tanggal 15 Juni 2021 kepada Bupati Halmahera Selatan, Inspektorat Kab. Halmahera Selatan, DPMD Kab. Halmahera Selatan, DPRD Kab. Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha, Pores Kab. Halmahera Selatan Masing-masing di Tempat, tentang Informasi dan Permohonan Audit Keuangan Desa, sebagaimana berikut;

I. TERLAPOR:
Nama : Sunarjo Lanihu, S.Pd.
Jabatan ` : Kepala Desa Pasir Putih
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Pasir Putih Kec. Obu Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara.

II. PERISTIWA YANG DIADUKAN
Waktu Kejadian : Sekitar tahun 2017 s/d tahun 2020
Tempat Kejadian : Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan,

PERBUATAN YANG DI LAKUKAN / DI TEMUKAN

1. Bahwa, sesuai pengaduan masyarakat desa pasir putih kecamatan obi utara datang silih berganti, meberikan laporan dugaan pembodohan di tubuh pemerintah desa, menjelaskan pengakuan Kepala Desa Pasir Putih “SUNARJO LANIHU, S.Pd.”, Terlapor, tidak konsisten dalam meberikan pernyataan, setelah berjanji akan berikan dokumen APBDes pada masyarakat dan BPD – justru tidak di tepati diamana ia berkata bahwa dokumen desa berupa APBDES dan Laporan Reaisasi peranggung jawaban keuangan desa yang bersumber dari APBDes tidak bisa di perlihatkan pada masyarakat dan BPD terkecuali ada perintah dari Inspektorat dan BPMD, (sumber informasi masyarakat desa (Nurdin) sehingga dokumen APBDes dan LPJ APBDes terkesan adalah rahasia negara dan hanya Inspektorat dan BPMD yang berhak untuk memilikinya,

2. Bahwa, sehingga setiap kali masyarakat meminta informasi APBDes dan penggunaannya di desa selalu di tolak. Kami menanggapi hal ini adalah Tindakan Pembodohan dan bisa menimbulkan kepala desa tidak terkontrol olehnya karena merasa tidak boleh di awasi oleh masyarakat, dan BPD, semetara UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PERKI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengisyaratkan APBDes dan LPJ APBDes bukanlah rahasia negara dan masyarakat berhak untuk mendapatkannya, UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 82:
(1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;
(2) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
(3) Masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa wajib memberikan informasi Perencanaan dan Pekasanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Pasal 2 PERKI No. 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik desa. (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (1) kali dalam setahun, dari hal tersebut atas perbutan Terlapor I patut di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat desa pasir putih;

1. Bahwa, selanjutnya, sejak tahun 2017 hingga 2020 dalam tiap kali pengelolaan keuangan desa pemerintah desa dalam hal ini Terlapor selalu bertidak sendiri-sendiri dan tidak melibatkan Lembaga BPD, terutama dalam hal merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini merupakan pelanggaran dan merugikan BPD karena kehilangan hak dan kepercayaan diri dari masyarakat, padahal BPD juga memiliki fungsi sebagai tempat Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, sekaligus sebagai lembaga pematau kinerja Kepala Desa, sebagai bukti BPD tidak pernah di berikan dokumen keuangan desa dan APBDes, sejak tahun 2017, sepertinya Pemerintah desa takut di awasi oleh BPD;

2. Bahwa, BPD tidak pernah di libatkan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan anggaran, sejak tahun 2017,bukti autentik dan aktual adalh dokumen yang menjadi sengketa antara masyarakat (BPD) dan Pemerintah Desa seperti halnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Anggaran berupa (Rencana Anggaran Biaya RAB), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Tagihan Pajak dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran dan lain-lain), ini sejak tahun 2017 s/d 2020;

3. Bahwa, dana satgas covid 19 T.A 2020 sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di duga telah di selewenkan oleh Terlapor, dengan bukti dananya hingga saat ini tidak pernah terealisasi sehingga dipastikan ada kerugian negara ± sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiha);

4. Bahwa, ada pendapatan aset desa yang bersumber dari hasil sewa kapal transportasi laut milik desa yang disewa oleh para nelayan penangkap ikan KM Ingat Janji) sebanyak ± Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), namun dananya sampai saat ini penggunaannya tidak jelas di duga telah di selewenkan oleh Terlapor, hal itu di benarkan oleh La Kader salah satu warga masyarakat desa yang kebetulan sebagai bendaharan Kapal ikan KM Ingat Janji telah mengaku uang sewa transpotasi desa tersebut telah di bayarkan dan diserahkan langsung kepada aparat desa melalui sekertaris desa bernama Marwan Lataher, semuanya terkumpul dan punya bukti perinciannya, akan tetapi hingga saat ini uang transportasi tersebut keberadaannya tidak jelas lagi.

Masyarakta desa sempat mempertanyakan hal tersebut akan tetapi tidak di tenggapi, sehingga kerugian saat ini bertambah ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hal ini kami telah bersurat kepada Bupta Halmahera Selatan untuk perintahkan Inspektorat dan DPMD agar mengambil langkah audit anggaran APBDesa desa Pasir Putih mulai T.A. 2017 s/d 2020;

5. Bahwa, ada kejanggalan dalam prose penyaluran BLT DD, Bansos dan PKH, T.A. 2020 ketua BPD menyampaikan, selama ini BPD tidak pernah di berikan dokumen oleh pemerinta desa dalam hal ini Terlapor tentang daftar nama-nama penerima bantuan BLT-DD, Bansos Tunai dan/atau Sembako, serta PKH, dan bantuan – bantuan lainnya yang masuk di desa, sehingga di hawatirkan terdapat overlapping (tumpang tindih), yaitu nama-nama penerima BLT-DD bisa saja di masukkan kedaftar laporan pengeluaran penerima PKH dan Bansos, atau sebaliknya.

Pada faktanya penerima BLT DD tahap I (satu) tahun 2020 yang seharusnya jumlahnya adalah 106 KK dan per KK adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus) karena dana desa tahun 2020 adalah sebanyak ± Rp.760.613.000,-(tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dengan perihungan 25% untuk BLT DD sesuai Permendes No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Peggunaan Dana Desa tahun 2020, sehingga di pastikan seharusnya penerima BLT DD adalah 106 KK setelah di bagi dari jumlah DD, namun ini tidak, penerima BLT DD yang menerima Rp.1.800.000,-/KK hanyalah berkisar ± 60 KK yang lain di berikan sembako.

Menurut kami, jika sembako yang di berikan berarti ini bukan BLT DD akan tetapi Bansos Non Tunai, itu artinya bantuan sembako bisa berasal dari Bansos non DD / bukan BLT DD, semoga kita tidak ikut terkecok, kalau pun itu adalah BLT DD non Tunai lantas mana daftar dana penerima Bansos dan PKH? (tahap I) 2020?, Mana penerima BLT DD Tahap 2 dan 3 di T.A 2020?, Mana penerima Bansos dan PKH tahap 2 dan 3 T.A 2020.

Ini yang harus di jawab oleh pemerintah desa setempat, namun apa kenyataanya pemerintah desa selalu berusaha menghindar dan cuek pada situasi yang ada, kondisi masyarakat saat ini sangat gelisah dan penuh kecewa atas sikap aneh kepala desa ini, ketika di tanya soal penggunaan keuangan desa kepala desa tidak menanggapi justru pergi ke Bacan sampai nekat tidak pernah berkantor di desa dengan berbulan – bulan lamanya, 2 (dua), 3 (tiga) bulan tinggal di sana.

Perasaan gelisah masyarakat desa sampai saat ini tidak berakhir, kepala desa tetap pada pendiriannya cuek dan tetap tinggal di Bacan – dirumah orang tuanya di desa Gandasuli, nanti setelah 3 bulan bahkan lebih baru sesekali kembali di desa itupun tidak pernah berkantor di desa.

Selama di desa hanya 2,3, 4 hari pergi lagi di bacan, sikap kepala desa ini sangat merugikan dan bertentangan dengan pengetahuan umum, saat ini harapan masyarakat desa Pasir Putih melalui Lembaga Pemerhati Masyarakat Desa (LPMD) kiranya mohon kepada Bapak Bupati Halmahera Selatan untuk segera tindak tegas agar Kepala Desa yang tidak taat aturan ini – perintahkan pihak terkait lakukan pemeriksaan keuangan Desa Pasir Putih mulai dari tahun anggaran 2017 s/d 2020 dan mohon untuk segera copot jabatan kepala desa tersebut, untuk hal ini kami tetap memantau jalannya proses pemeriksaan keuangan desa di istansi terkait.

Selanjutnya dokumen desa adalah menjadi hak pemohon selaku perwakilan Masyarakat sehingga data-data berupa dokumen APBDes segera di berikan agar hasil akhir tidak menimbulkan kecurigaan serta mohon copot dan cari kembali pengganti Kades Pasir Putih yang telah terbukti melanggar asas pemerintahan desa ini.

Inilah harapan masyarakat desa saat ini, sesuai amanat Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 24 yang mengatur asas penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah Keterbukaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah di atur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) karena: ayat (2) huruf (c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa atau; huruf (d) melanggar larangan sebagai kepala desa, dan; huruf (f) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa, atas dasar inilah Pelapor pengajuan permohonan pemberhentian Kepala Desa Pasir Putih.

Sebagaimana Kewajiban Larangan bagi Kepala Desa di atur juga pada pasal 26 ayat (4) Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pasal 29 huruf (l) menjelaskan salah satunya adalah “meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan”, dari beberapa dalil yang di ajukan oleh Pelapor menjadi bukti terpenuhinya syarat pemberhentian sebagaimana diatur dalam :
– Undang-Undang Dasar 1954 Pasal 28 (F) tetang Keterbukaan Informasi,
– Undang – Undang nomor 14 tahn 2008 tentang Keterbukaan Informasi; Publik; juga di langgar oleh kepala desa.

6. Bahwa, BPD tidak di berikan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Kegiatan Pembangunan Desa, Realisasi Kegiatan Pembelanjaan Desa terkait sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, atau tahun anggaran berjalan yang di alokasikan dari APBDes.

Ini juga termasuk pelanggaran, tidak menutup kemungkinan di perkirakan ada sisa anggaran yang tidak terpakai habis yang tidak tersealisasi di belanjakan seperti halnya Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat, Kegiatan Kerukunan Umat Beragama, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang, Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll (pemuda Pasir Putih pernah mengadakan kegiatan menyambut hari Raya Idul Fitri anggaranya tidak di berikan,) anggaran pemuda selama tahun 2017 s/d 2020 tidak sedikitpun terealisasi, mohon di kroscek dokumen pengeluaran anggaran keuangan desa di khawatirkan laporannya terealisasi, Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa, Penanganan Keadaan Mendesak, di hawatirkan terdapat perbedaan antara laporan pengeluaran dengan realisasi dilapangan, perkiraan sejak tahun anggaran 2017 s/d 2020, mohon berikan bukti salinan pengeluaran desa kepada PELAPOR untuk bahan bukti.

7. Bahwa, setiap kegiatan pembangunan fisik desa dari tahun ke tahun hanyalah fokus pada pembangunan talu dan jalan setapak, masyarakat menilai ada pemborosan anggaran dalam penggunaan dana desa karena Desa Pasir Putih bukan termasuk kawasan wilayah tanah becek (lumpur) atau batu-batuan seperti halnya yang terdapat di desa Manatahan, Alam Pelita, Jikohai Kecamatan Obi Barat, harus di butuhkan jalan setapak, justru masyarakat desa menginginkan jalan tani sebagai salah satu akses sarana perekonomian masyarakat desa karena masyarakat desa pasir putih adalah masyarakat PETANI KEBUN, sehingga jalan tani saat ini menjadi prioritas utama, bukan jalan setapak, kalau jalan setapak masyarakat menilai tidak menyentuh pada kebutuhan dan justru terkesan PEMBOROSAN ANGGARAN.

8. Bahwa, setiap kegitan pembangunan setapak dan taluk desa dilakukan tanpa memakai papan proyek. Padahal menurut hemat kami yang namannya setiap kegiatan yang memakai anggaran APBN dan APBD dan/atau sebutan lain harus memakai papan proyek sebagai bentuk keterbukaan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, akan tetapi di desa Pasir Putih justru mengabaikan hal tersebut, dari sinilah kami berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat di kategorikan sebagai pelanggaran yang tidak sesuai dengan amanat undang – undang dan peraturan lainnya.

Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan terdapat pelanggaran asas pemerintahan desa ada pada Undang Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa, diantaranya termasuk kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntablitas, dan efektivitas.

9. Bahwa, Firma (warga masyarakat desa) mengatakan menurut pengakuan kepala desa Pasir Putih saat musyawarah desa bulan April 2001, dana desa (DD) tahun 2020 sebagian telah di cabut untuk pembayaran lahan PT. PLN milik pemerintah di desa Pasir Putih yang saat ini dalam proses pembangunan, sehingga BLT-DD tahap II 2020 tidak tersalur, sesuai pengamatan kami kegiatan pembangunan listrik atas nama PT. PLN bukanlah tanggung jawab masyarakat desa sehingga pembayaran lahan harus membebankan anggaran dana desa seharusnya anggarannya tersendiri yang sudah di perhitungkan khusus oleh pemerintah lewat pembahasan APBN bukan lagi tanggung jawab desa, kalaupun ia, seharusnya dibuatkan Perdes antar desa dan pembayaran lahan tersebut harus juga di bebankan ke desa tetangga yaitu desa Tapa – Obi Barat, karena di pulau Tapa terdapat dua desa yaitu desa Pasir Putih dan Desa Tapa, kenapa hanya desa Pasir Putih yang dibebankan sementara desa Tapa tidak?

Bahwa, anggaran dana desa tahun 2020 dari ± Rp.760.613.000,-(tuju ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), seharusnya 25% di alokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap I (satu), 15% alokasi untuk Tahap II, jika betul anggaran BLT-DD tahap II sebagian telah terpakai untuk pembayaran lahan milik PT. PLN, hal ini merupakan penyalagunaan anggaran.

10. Bahwa, di temukan dugaan pelanggaran penyalagunaan anggaran dana desa tahun 2020, yang mana dana untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II (dua) bukan di salurkan kepada masyarakat justru di pakai untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan jalan setapak, tepatnya di RT 1 Desa Pasir Putih yang panjangnya ± @ 200 meter hal ini di lakukan tanpa musyawarah dengan BPD selaku Badan Permusyawarata Desa.

Bukan hanya itu, kegiatan pembangunan jalan setapak tersebut tidak menggunakan papan proyek sebagai bentuk keterbukaan, transparan, hal lain pertanggung jawaban kegiatan yang seharusnya telah rampung sebelum akhir Desember 2020 akan tetapi justru pelaksanaan kegiatannya sampai saat ini 14 Juni 2021 kegiatannya molor dan terbengkalai, sementara petunjuk dalam UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, setiap laporan pertanggung jawaban keuangan desa harus di lakukan paling lambat akhir Desember.

Selanjutnya banyak masyarakat ingin bekerja, namun pemerintah desa dalam hal ini Terlapor 1, 2 dan 3 membuat kesepakatan sendiri dan menyuruh para pedagang sayur untuk merebut pekerjaan tersebut termasuk di dalamnya adalah KAUR Pembangunan desa pasir putih yang punya kontribusi sebagai ipar kandung kepala desa, dengan alasan untuk membayar mesin transportasi laut milik desa yang jatuh kedasar laut akibat mengangkut penumpang pedagang sayur dari desa pasir putih menuju Laiwui kecamatan Obi untuk berjualan disana, padahal kendaraan tersebut adalah milik desa Pasir Putih yang pembuatannya menggunakan anggaran dana desa tahun anggaran 2018, yang seharusnya ada dana untuk biaya perawatan ataupun musibah yang di ambil dari separuh dana desa namun hal ini tidak di laksanakan.

Yang lebih parahnya lagi tanpa di landasi dengan kekuatan hukum yang jelas para Terlapor telah membuat kesepakatan sendiri-sendiri, hal mana transportasi laut milik desa di jadikan lahan bisnis tanpa musyawarah dengan pemangku desa lainnya, hal ini menunjukan adanya dugaan pelanggaran kekuasaan yang di lakukan oleh para Terlapor.

11. Bahwa, di temukan dugaan peyelewengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap I (satu) maupun tahap II (dua) tahun anggaran 2020 sebagaimana uraian kami :

Menurut Perhitungan Kami :
Jumalah DD : Rp.760.613.000,-

I. TAHAP I (satu)
25 % untuk BLT : Rp.190.153.250,-
Jumlah Penerima BLT-DD Yang Seharusnya : 106 KK
Per Kepala Keluarga : Rp. 1.800.000,-
Yang Menerima BLT-DD per Rp.1.800.000./KK : 60 KK
Tidak Menerima BLT-DD Per Rp.1.800.000./KK : 46 KK

Uraian:
Seharusnya Jumlah KK Penerima BLT-DD adalah 106 (seratus enam) KK, namun yang mendapat total Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya berkisar 60 (enam puluh) KK sisanya 46 KK tidak mendapat uang tunai BLT Dana yang di prioritaskan per KK Rp.1.800.000,- (x) 45 = Rp.82.800.000,-
(delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiha),

II. TAHAP II (dua)
Jumlah DD Rp.760.613.000,-
15% BLT DD tahap II (dua) = Rp.114.01.950,-
Jumlah KK = 106
Per / KK = 1076.339

Yang harus disalurkan habis oleh pemerintah desa, akan tetapi hal ini tidak di salurkan, sehingga bertambah kerugian negara untuk anggaran 2020 = Rekapitulasi kerugian negara T.A 2020 belum termasuk anggaran 2017, 2018, 2019.

1. BLT DD tahap I = Rp. 82.800.000,-
(depalan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
2. BLT DD tahap II = Rp. 114.091.950,-
(seratus empat belas juta sembilan Puluh satu ribu sembilan ratus
Lima Puluh rupiah)
3. Dana Satgas Covid 19 = Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah)
4. Dana Aset Desa (Transportasi Desa) = Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah)

Jumlah kerugian semetara adalah = Rp. 219.891.950,-
(dua ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembian ratus lima puluh rupiah). Perhitungan ini belum termasuk Anggaran Tahun 2017 s/d 2019

III. TUNTUTAN / PERMOHONAN :

1. Mohon terima dan tindak lanjut pengaduan Pemohon, dengan memanggil para Terlapor, dan BPD untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

2. Mohon menarik dan memeriksa APBDesa serta segala dokumen desa terkait pengelolaan keuangan Desa Pasir Putih yang di susun oleh Para Terlapor mulai dari tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 di tangan para Terlapor, sebagai bahan bukti;

3. Mohon memberikan salinan foto copy APBDesa dan segala dokumen desa terkait pengelolaan keuangan Desa Pasir Putih yang di susun oleh Para Terlapor mulai dari tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 di tangan para Terlapor sesuai aslinya kepada Pelapor sebagai bahan bukti agar tidak saling curiga;

4. Mohon berikan informasi kepada Pelapor setiap kali perkembangan;

IV. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

2. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

3. Undang Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa,

4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

6. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

7. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BAB II, tentang Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat.

Ketua Pengurus LPMD

Demikian informasinya, sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih.
Labuha, 23 Juni 2021
Hormat Kami
Ketua Pengurus LPMD

Tertanda

( Mohtar Arief, S.H. )

 

Tembusan :
1. Arsip

 

 

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: