1 November 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Sidang Eksekusi Lancar, Pemerintah Siap Cairkan Rp 3,9 Triliun Untuk Eks Pengungsi Maluku

Berita ini diberdayakan untuk kabardaerah.com

Perwakilan Eks Pengungsi Maluku berfoto bersama Tim Kuasa Hukum, La Ode Zulfikar Nur,S.H,M.H di Gedung PN Jakarta Pusat Jl. Bungur,Kemayoran Jakarta. (Foto: Domi Lewuk)

JAKARTA,KABARDAERAH.COM– Sidang Eksekusi Amar Putusan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait sisa dana eks pengungsi kerusuhan Maluku tahun 1999 yang lalu berjalan lancar.

Pihak pemerintah di antaranya perwakilan Presiden RI, Mensos, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), perwakilan Menteri Keuangan, dan perwakilan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal.

Gubernur Maluku, Maluku Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara juga mengirimkan tim perwakilan. Sedangkan eks pengungsi kerusuhan Maluku diwakili oleh Tim Hukum dan sejumlah perwakilan lainnya.

“Jadi, tadi itu panitera Eksekusi Amar Putusan PK membacakan kesediaan pemerintah untuk membayar dana tiap Kepala Keluarga (KK) eks pengungsi kerusuhan Maluku Rp18,5 juta. Soal totalnya berapa, nanti akan dihitung tim panel,” kata Koordinator Tim Kuasa Hukum eks Pengungsi Kerusuhan Maluku tahun 1999, La Ode Zukfikar Nur, SH, MH, usai sidang di PN Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2020).

Setelah mendengarkan panitera PN Jakarta Pusat, La Ode Zulkarnaen mengaku lega luar biasa.

“Terjawab sudah, bahwa perjuangan kita bukan hoaks seperti tuduhan sebagian kalangan. Pemerintah sudah siap membayar,” ujar nya bersyukur.

Adapun, berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung, pemerintah wajib membayar Rp18,5 juta untuk tiap kepala keluarga pengungsi eks kerusuhan Maluku Utara.

“Makanya dalam Sidang Eksekusi ini diputuskan pembentukan Tim Panel dengan koordinator Menteri Sosial. Nanti akan diverifikasi siapa saja yang mendapat dana dan besaran dana,” beber Direktur LBH Kepton, La Ode Zulfikar Nur.

Koordinator Tim Kuasa Hukum Eks Pengungsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, La Ode Zulfikar Nur saat memberikan keterangan pers usai sidang eksekusi di PN Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2020). Foto:Domi Lewuk/KD

Zulfikar, demikian pria berkumis tebal itu disapa, pihaknya memperkirakan pencairan dana akan membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 12 bulan ke depan.

“Jadi, ini tergantung kerja Tim Panel,” ujarnya.

Ia optimis bahwa proses pencairan akan berlangsung lancar. Hal itu karena PN Jakarta Pusat sendiri yang mengawasi langsung kerja tim Panel,” urai Zulfikar.

Dijelaskan, sebagian besar eks pengungsi dulu sudah mendapat sebagian dana. Para eks pengungsi di Sulawesai Tenggara pun sudah mendapat Rp3,5 juta. Sedangkan eks pengungsi di Maluku dan Maluku Utara berkisar Rp7-8 juta dan Maluku Rp 10 juta.

Sebelum dibayar, tim panel akan melakukan verifikasi, karena ada keluarga yang sudah meninggal dunia juga berpindah ke daerah lain.

“Harapan kami bagi masyarakat eks pengungsi yang berada di Maluku dan Sulawesi Tenggara mohon bersabar. jangan terpengaruh dengan isu-isu lain bahwa banyak masyarakat yang tidak akan mendapatkan haknya, bahwa kegiatan ini tidak benar dan bohong belaka, maka saya nyatakan itu tidak benar.” imbuh Zulfikar.

“Kerja-kerja kami selama ini sudah terjawab. Artinya, pemerintah telah siap membayar hak-hak masyarakat eks pengungsi Maluku yang tersebar di tiga provinsi itu. Jadi sekali lagi, pemerintah siap bayar sesuai dengan amar putusan hukum itu. Saya kira demikian harapan kami selaku tim kuasa hukum eks pengungsi Maluku,” tutup La Ode Zulfikar Nur dengan rautnya yang bahagia. ** (DL).

%d blogger menyukai ini: