31 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Minta Pilkada 2020 Ditunda Karena Corona

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com
Oleh; kumparanNEWS

© Disediakan oleh Kumparan Kotak suara untuk pilkada Tegal, Jawa Tengah. Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Usulan untuk menunda Pilkada 2020 semakin deras datangnya. Pandemi virus corona yang belum usai jadi penyebabnya.

Salah satu yang mengusulkan adalah Ketua Bawaslu RI Periode 2008-2011 Nur Hidayat Sardini.

“Saya sebenarnya tidak setuju penyelenggaraan pilkada digelar di tahun ini 2020 pada hari-H ini. Saya kalau boleh memilih opsi ketiga di awal itu,” kata Nur Hidayat, Sabtu (19/9).

© Disediakan oleh Kumparan Penurunan Atribut Kampanye saat H-1 Pilkada Sumut Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

Dia mengatakan, jika melihat langkah penerapan protokol kesehatan saat masa pilkada, dia merasa tak yakin. Terutama dengan sejumlah pencegahan dan protokol kesehatan yang dilakukan para penyelenggara pilkada.

Tuntutan serupa juga disampaikan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Temuan 243 bakal paslon melanggar protokol corona dan banyaknya penyelenggara juga kandidat yang positif corona menguatkan agar Pilkada ditunda lagi.

© Disediakan oleh Kumparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan. Foto: Dok. Istimewa

“Penundaan bisa jadi opsi yang ideal untuk kondisi saat ini,” kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada kumparan, Jumat (18/9).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sepakat dengan usulan Pilkada 2020 ditunda.

Dia menyarankan agar Pilkada 2020 diundur setidaknya sampai vaksin corona ditemukan.

© Disediakan oleh Kumparan Jusuf Kalla. Foto: Dok. Istimewa

“Saya sarankan ditunda dulu (Pilkada) sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan dan sampai vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu,” kata JK.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi corona ternyata disorot pula oleh Komnas HAM.

Mereka menyebut, penundaan dilakukan lantaran banyak bapaslon, anggota KPU RI, petugas KPU dan Bawaslu yang terpapar corona.

“Dengan belum terkendalinya penyebaran COVID-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini, maka penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat. Selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 semakin nyata,” kata Komnas HAM dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9).

Sampai saat ini sudah terdapat 240.687 kasus virus corona di Indonesia. Bahkan penambahan pada Sabtu (19/9) sebanyak 4.168 merupakan yang tertinggi selama pandemi.

%d blogger menyukai ini: