23 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Kejagung Usut Sosok DK Dalam Kasus Jaksa Pinangki

Berita ini diberdayakan untuk medcom.id
Oleh; Siti Yona Hukmana

© Siti Yona Hukmana Jaksa Pinangki, pengacara Anita Dewi Kolopaking (ADK), dan Djoko Tjandra sering menyinggung DK dalam rencana pengurusan fatwa MA.

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mencari seseorang berinisial DK. Dia diduga terlibat dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra (JST).

“Yang lain belum ada, baru DK yang kita cari,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Ardiansyah di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 11 September 2020.

Sosok DK pertama kali disebut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman. Boyamin menyebut jaksa Pinangki, pengacara Anita Dewi Kolopaking (ADK), dan Djoko Tjandra sering menyinggung DK dalam rencana pengurusan fatwa MA.

“KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK, dan JST dalam rencana pengurusan fatwa yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD,” kata Boyamin melalui keterangan tertulis.

Informasi itu disampaikan Boyamin agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa di MA. Pasalnya, KPK mengekspos perkara kasus Djoko Tjandra bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejagung, Jumat ini.

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di MA. Fatwa itu bertujuan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejagung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Pinangki diduga menerima suap US$500 ribu atau setara Rp7 miliar. Dia disangkakan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

Teranyar, Pinangki disangkakan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia diduga menyamarkan uang suap yang diterimanya menjadi sejumlah barang mewah.

%d blogger menyukai ini: