26 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

“Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Saat Bencana Akan Dihukum Mati”

Berita ini diberdayakan untuk kompas.com
Oleh; Pythag Kurniati

© Disediakan oleh Kompas.com Ketua KPK Firli Bahuri bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah serta Penertiban Barang Milik Daerah di pendopo rumah dinas gubernur, Jumat (28/8/2020)

KOMPAS.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, pelaku korupsi terkait dana bencana seperti pandemi dapat dihukum mati.

Oleh karena itu, Firli meminta tak ada yang macam-macam dalam mengurus penanganan bencana, termasuk pandemi Covid-19.

“Pelaku tindak pidana korupsi di saat bencana akan dihukum mati,” tutur Firli dalam talkshow bertajuk Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19 di Medan, Jumat (28/8/2020).

Minta tak main-main

© Disediakan oleh Kompas.com Ilustrasi Covid-19

Firli meminta para kepala daerah dan pejabat tidak main-main dalam mengurus masalah bantuan Covid-19.

Sebab menurutnya, ada celah yang perlu diwaspadai di masa pandemi ini.

Misalnya dari banyaknya sumbangan masuk hingga pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut bisa menjadi titik rawan penyelewengan dana.

“Banyak titik rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggungjawaban keuangan, pemulihan ekonomi nasional dan penyelenggaraan bansos,” kata Firli.

© Disediakan oleh Kompas.com Ilustrasi korupsi

Masyarakat harus aktif

Menurutnya, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi anggaran pemerintah.

Salah satunya melalui aplikasi JAGA Bansos yang sudah diluncurkan sejak Juni 2020.

Melalui aplikasi tersebut, sudah ada sekitar 1.600 aduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait bansos.

“Tidak semua bersifat aduan, ada juga yang bertanya dan kita jawab dalam rangka menjalankan tugas KPK yang tidak hanya penindakan, tapi lebih mengedepankan edukasi masyarakat dan pencegahan,” kata Firli.

 

© Disediakan oleh Kompas.com Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi pemda se-Sumut dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Menteri ATR Surya Tjandra dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di pendopo rumah dinas gubernur, Kamis (27/8/2020)

Dalam acara yang sama, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan bupati dan wali kota di wilayahnya agar memperhatikan betul masalah bansos.

Bukan hanya soal korupsi, kepala daerah juga harus betul-betul menggunakan bansos secara tepat sasaran.

Sebab ada sekitar 1,1 juta warga yang membutuhkan bansos di Sumut, sementara Kementerian Sosial hanya memiliki jatah 600.000 orang. Sisanya harus ditanggung pemerintah kota dan kabupaten.

“Kita sinergi agar masyarakat tidak ada yang tidak dapat. Kita data, apalagi masyarakat miskin baru akibat Covid-19,” kata Edy.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Medan, Mei Leandha | Editor : Abba Gabrillin)

%d blogger menyukai ini: