8 Agustus 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Membedah OJK Yang Dikabarkan Akan Kembali Ke BI

Berita ni diberdayakan untuk katadata.co.id
Oleh; Agustiyanti

Ketidakpuasan terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan kembali berembus. Permasalahan pada sejumlah perusahaan jasa keuangan yang kian pelik akibat pandemi corona dikabarkan membuat Presiden Joko Widodo kecewa terhadap OJK.

Buntutnya, Jokowi dikabarkan tengah menimbang untuk mengeluarkan ketetapan darurat untuk mengembalikan pengawasan perbankan dari OJK kepada Bank Indonesia.

Informasi ini diberitakan Reuters pada Kamis pekan lalu (2/7) dengan mengutip dua sumber yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut.

© Disediakan oleh Katadata

Katadata.co.id berupaya mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Juga kepada Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, serta Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta.

Destry dan Anto menyatakan belum mengetahui informasi terkait hal tersebut secara resmi, sementara Arif justru mempertanyakan asal kabar tersebut. “Informasi dari mana?” tanya Arif tanpa menanggapi lebih lanjut pertanyaan Katadata.co.id.

Meski mengaku tak mengetahui kejelasan informasinya, Anto menegaskan OJK saat ini hanya berfokus dalam menjalankan fungsi dan tugas lembaganya.

“Itu yang lebih penting dari berbagai hal. Itu yang harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan biaya untuk penanganan Covid-19,” kata Anto.

Kabar kekecewaan Jokowi terhadap OJK bukan baru terjadi kali ini. Pada Januari lalu, mantan Wali Kota Solo itu meminta pembenahan atas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan nonbank.

Hal ini dipicu oleh merebaknya kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Jokowi pun membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

“Ini momentum untuk mereformasi industri keuangan nonbank, baik asuransi maupun dana pensiun sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat. Bisa saja UU OJK juga direvisi karena dibentuk sejak 2012, sebelumnya Bapepam-LK,” ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (17/1).

Dewan Perwakilan Rakyat juga pernah menyatakan ingin mengevaluasi UU OJK, bahkan membuka peluang untuk membubarkan lembaga tersebut. “Apakah ini memungkinkan juga fungsi OJK akan dikembalikan ke BI, ya bisa saja,” ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Eriko Sotarduga beberapa waktu lalu.

Menurut dia, penetapan OJK sebagai pengawas untuk memastikan agar industri keuangan lebih fokus dan baik. Namun dalam pelaksanaannya, peran OJK dinilai kurang maksimal. Tak hanya mengevaluasi UU OJK, DPR dan pemerintah juga berencana merevisi UU Bank Indonesia.

Meski wacana tersebut sempat datang dari rapat DPR, Anggota Komisi Keuangan DPR Misbakhun belum mengetahui ada keinginan pemerintah untuk mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke BI.

“Kalau pemerintah ingin mengembalikan pengawasan bank ke BI, harus dipertimbangkan mekanismenya karena melalui amandemen UU,” katanya.

Anggota Komisi Keuangan lainnya, Hendrawan Supratikno, juga belum mengetahui jelas kemungkinan pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari OJK ke BI. Dia belum membaca draf revisi UU BI yang masih menunggu harmonisasi di Badan Legislatif DPR untuk kemudian diparipurnakan menjadi RUU lalu dikirim ke presiden sebagai inisiatif DPR.

Ragam Kasus Gagal Bayar

Kasus Asuransi Jiwasraya telah menyeret seorang pejabat aktif OJK. Kejaksaan Agung menetapkan Deputi Pengawasan Pasar Modal Fakhri Hilmi sebagai tersangka bersama 10 perusahaan manajer investasi. Sebelumnya sudah ada sembilan tersangka.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara akibat kasus Jiwasraya ditaksir Rp 16,8 triliun. BPK menyebutkan penyebab utama gagal bayar Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi lantaran membeli saham-saham berkinerja buruk.

Dalam audit investigasi awal, lembaga tinggi negara itu juga menemukan manipulasi pencatatan laporan keuangan atau window dressing dan pencatatan laba yang semu selama bertahun-tahun. Adapun hingga kuartal ketiga 2019, Jiwasraya mencatatkan ekuitas negatif Rp 24 triliun.

Masalah investasi juga menerpa PT Asabri. Perusahaan asuransi angkatan bersenjata ini mengalami kegagalan investasi saham. Mereka memiliki portofolio investasi di beberapa saham yang pernah dipegang Jiwasraya. Meski investasi jeblok, Asabri tak sampai mengalami gagal bayar klaim.

BPK juga tengah melakukan audit investigasi pada BUMN ini. Perkiraan sementara, terjadi kerugian negara mencapai Rp 10 triliun.

Namun berbeda dengan perusahaan asuransi lain, OJK tak mengawasi Asabri. Regulator pengawas jasa keuangan ini hanya berkoordinasi dengan lembaga terkait. “Ada Peraturan Pemerintah-nya, pengawasan eksternal Asabri dilakukan beberapa instansi. OJK tidak termasuk sebagai pengawas eksternalnya,” ujar Ketua OJK Wimboh Santoso pada Januari lalu.

Selain dua asuransi tersebut, masalah lain masih menyelimuti PT Asuransi Bumiputera. Satu-satunya asuransi mutual di Tanah Air ini terhimpit masalah gagal bayar bahkan sebelum OJK terbentuk. Namun, hingga kini belum ada titik terang atas penyelesaikan masalah perusahaan asuransi yang berdiri sejak 1912 itu.

Masalah gagal bayar juga menimpa industri reksa dana, yang terjadi pada PT Emco Asset Management dan PT Minna Padi Aset Manajemen. Kedua perusahaan manajemen investasi menerbitkan produk dengan guaranteed income yang sudah berjalan bertahun-tahun. Namun, OJK baru memutuskan untuk melikuidasi produk-produk tersebut akhir 2019.

Selain reksa dana, gagal bayar juga menyangkut Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Namun serupa dengan kasus Asabri, OJK menegaskan pengawasan KSP Indosurya di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Kendati demikian, KSP Indosurya merupakan entitas yang masuk dalam konglomerasi keuangan Grup Indosurya yang seharusnya di bawah pengawasan OJK.

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, lemahnya peran OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga pengawasan membuat banyak saham yang sebenarnya tak layak investasi beredar sehingga memicu berbagai kasus investasi. Ini terjadi antara lain lantaran OJK dan BEI memasang target perusahaan yang dapat melantai di bursa efek.

“Perusahaan-perusahaan tersebut melantai dan berhasil meraup dana di pasar modal, tetapi kemudian tidak perform. Hanya saja harga sahamnya dimainkan dan dijadikan sarana untuk berspekulasi bagi perusahaan asuransi dan reksa dana,” kata Anthony.

Sumber Katadata.co.id di industri asuransi menilai cakupan pengawasan industri keuangan nonbank dalam struktur kelembagaan OJK terlalu luas.

Tak heran, banyak bolong dalam pengawasan industri keuangan nonbank. “Semua industri keuangan yang bukan nonbank ada di satu departemen, mereka tentu kewalahan,” ujarnya. “IKNB ini banyak sekali, ada asuransi, pegadaian, pembiyaan, fintech, belum lagi koperasi.”

Ia juga menilai pekerjaan OJK terlalu banyak. Sudah saatnya OJK mendelegasikan sebagian kewenangannya ke asosiasi sehingga memudahkan pekerjaan mereka, seperti dalam menangani perizinan produk dan fit and proper test.

Sebagai contoh, perizinan produk asuransi diserahkan ke Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan asosiasi aktuaris. Ketika asosiasi yang melakukan bisa disertai perwakilan dari OJK untuk mengawasi.

Ia menilai OJK perlu diberi kesempatan untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas lembaga jasa keuangan. Pengembalian fungsi pengawasan perbankan ke BI belum tentu menjadi jalan keluar.

“Tapi saya sepakat kalau RUU OJK memang perlu direvisi. Peran OJK perlu ditambah dengan pembinaan, struktur kewenanganan kepala eksekutif juga perlu diperbaiki,” katanya.

Ia menilai kewenangan kepala eksekutif industri keuangan nonbank terlalu luas. Karena itu kewenangannya perlu dipecah agar tak berada di satu departemen.

Meski masih ada bolong di sana-sini, OJK juga melakukan sejumlah perbaikan dalam regulasi dan pengawasan industri keuangan nonbank. Beragam kebijakan telah diterbitkan, antara lain pengawasan konglomerasi keuangan, penilaian tingkat kesehatan asuransi dan perusahaan pembiyaan, serta ragam aturan terkait fintech.

Goyah di Industri Perbankan

Masalah juga mencuat di industri perbankan. PT Bank Bukopin Tbk, misalnya, terbelit permodalan dan likuiditas. Bank ini bahkan menghadapi penarikan dana nasabah.

Seorang nasabah Bukopin yang enggan disebut namanya menyatakan dana yang ia transfer ke rekening bank lain sejak pertengahan bulan lalu masih menggantung. Pengambilan dana di bank juga kian sulit.

“Hingga kini dananya belum masuk, padahal rekening di buku tabungan sudah terpotong. Di ATM, antrian panjang. Penarikan tunai di bank juga dibatasi,” katanya.

Sekretaris Perusahaan Bukopin Melawati dalam keterbukaan di Bursa Efek Indonesia menjelaskan, pihaknya tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah ketika menarik dana. Pembatasan antrian di kantor cabang Bukopin untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 yang disesuaikan dengan kapasitas jam operasional.

Saat ini, perseroan tengah menjalani proses penambahan modal untuk memperkuat fundamental, termasuk struktur likuiditas. Bukopin berencana menggelar penawaran umum terbatas guna menambah permodalan. Aksi ini bakal menjadi jalan masuk bagi bank asal Korea Selatan, Kookmin Bank, untuk menjadi pemegang saham pengendali dan mayoritas, serta menyelamatkan Bukopin.

Bukopin merupakan satu dari tujuh bank yang masuk dalam laporan BPK terkait lemahnya pengawasan OJK terhadap perbankan. Laporan tersebut merupakan hasil audit terhadap pelaksanaan pengawasan bank umum yang diselenggarakan OJK pada 2017-2019 dan termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019.

Selain Bukopin, BPK melihat pengawasan Bukopin yang lemah terhadap PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Yudha Bakti, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT BPD Papua, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan PT BPD Banten Tbk.

Pengawasan yang lemah terutama terkait kinerja keuangan bank-bank yang dianggap tak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada 2017-2019. Menanggapi hasil audit BPK, OJK berjanji untuk meningkatkan kualitas pengawasan, sembari menekankan bahwa pemeriksaan tersebut sudah tak mencerminkan kondisi saat ini.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, OJK juga pernah memberi kelonggaran terkait perhitungan modal bagi Bank Muamalat saat Mina Padi berencana masuk sebagai investor pada 2018. Dana Rp 1,7 triliun yang disetorkan Mina Padi sebagai ‘tanda jadi’ di rekening escrow diperhitungkan sebagai modal inti.

Meski gagal meminang, Mina Padi tak lantas dapat menarik dananya kala itu. Uang yang kemudian masuk dalam bentuk deposito di Bank Muamalat ini tetap diperhitungkan sebagai modal inti selama beberapa waktu.

Setelah proses panjang, OJK akhirnya memberikan restu pada konsorsium Al Falah, bentukan Ilham Habibie untuk menyelamatkan bank syariah pertama di Indonesia ini. Proses penguatan Bank Muamalat pun masih berlanjut.

Masalah-masalah di industri perbankan dikabarkan mulai membuat Presiden Joko Widodo makin gerah dengan kinerja OJK hingga dikabarkan ingin mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke BI.

OJK didirikan berdasarkan undang-undang tahun 2011. Sejak berdiri, pengawasan seluruh lembaga keuangan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan dan BI dialihkan ke OJK secara bertahap. Pengawasan perbankan menjadi yang paling akhir digeser dari BI ke OJK pada akhir 2013.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryo menilai kinerja OJK yang tak memuaskan dalam pengawasan bank sebaiknya tak lantas dieksekusi dengan mengembalikan kewenangannya ke Bank Indonesia. “Jangan lupa, sebagian besar pengawasan bank ini sebenarnya berasal dari BI juga,” katanya.

Pengawasan perbankan di bawah Bank Indonesia juga bukan berarti akan tanpa masalah. Pembentukan OJK justru antara lain dipicu oleh ketidapuasan terhadap kinerja BI dalam pengawasan bank, terutama terkait kasus Bank Century.

Ketimbang mengembalikan lagi fungsi pengawasan ke BI, menurut Paul, lebih baik jajaran manajemen yang dianggap kurang memiliki kinerja baik diganti. Pengawasan juga perlu ditingkatkan dari sisi jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

“Rentang pengawasan OJK memang terlalu luas, termasuk pasar modal. Barang kali justru pasar modal yang perlu dikembalikan ke tempat semula atau berada di bawah Kementerian Keuangan,” katanya.

Belajar dari Negara Lain

Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki lembaga pengawas seluruh industri jasa keuangan independen. Inggris menjadi negara pionir yang membentuk Financial Supervisory Agency pada 1998, dipicu oleh kasus kejatuhan beberapa bank. FSA kemudian mengambil alih tugas pengawasan perbankan dari Bank of England.

Namun kinerja FSA tak sesuai harapan. FSA Inggris tak dapat mendeteksi kondisi keuangan The Northern Rock, bank penyedia kredit perumahan skala kecil yang menempatkan dananya dalam porsi cukup besar di sub prime mortgage yang menjadi masalah di Amerika Serikat. Pemerintah Inggris pun terpaksa mengambil alih bank itu untuk menyelamatkannya.

Inggris memutuskan untuk mengembalikan sistem pengawasan bank ke Bank of England.

Meski gagal di Inggris, pengawasan perbankan oleh The Financial Supervision Agency berjalan mulus di Jepang. Sejak FSA dibentuk pada tahun 2000, Bank of Japan hanya menangani kebijakan, perumusan sistem moneter, dan implementasinya. Pada 2000 FSA resmi dibentuk bersamaan dengan reorganisasi pemerintahan Jepang.

Kesuksesan FSA di Jepang tak lepas dari koordinasi yang apik dengan BoJ. Kedua lembaga ini berbagi informasi terkait kondisi lembaga keuangan, kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan kebijakan moneter. Selain itu, FSA dan BoJ juga memiliki koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan.

Di Indonesia, koordinasi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan berada di bawah forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain ketiga lembaga tersebut, ada satu anggota lagi yakni Lembaga Penjamin Simpanan.

Koordinasi yang buruk antara-regulator keuangan pernah mendatangkan pelajaran bernama Bank Century. Namun saat ini koordinasi terus dipererat. Perintah untuk saling berbagi informasi, terutama terkait kondisi perbankan dan stabilitas sistem keuangan pun telah dituangkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

“Koordinasi kami erat, sangat terjaga, dan terus diperkuat. Kami dalam perahu yang sama, tidak ada namanya satu dengan yang lain dalam posisi yang berbeda,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua KSSK.

%d blogger menyukai ini: