21 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Bagian Kedua; Aroma Konspirasi Menyengat Tajam Di Pelabuhan Very Kendari.

Reporter; Team redaksi
Editor; LM Amirul Nasiru

timurmerdeka.com – Kendari. Kerugian negara dalam skala besar pasti akan terjadi jika terus menerus Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak melakukan perbaikan tata kelola di Pelabuhan khusus penyeberangan Very Kendari – Wawoni’i itu – sesegera mungkin, kata DR Ahmad SE MSi, Minggu malam (29/03) di rumahnya.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, DR Ahmad SE MSi sedang menelaah aturan tentang pelabuhan kategori khusus. Photo; timurmerdeka.com

Bukan hanya itu saja, lanjut Ahmad; “Saya mencium adanya aroma konspirasi menyengat tajam dikalangan para penegak hukum dan pejabat yang terkait dengan praktek bongkar muat ilegal di Pelabuhan khusus itu”.

“Indikator konspirasi itu sangat kuat karena disana ada Polisi sebagai penegak hukum yang secara khusus menangani masalah pelabuhan yang dikenal publik sebagai KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan). Polisi KPPP itu pada kemana semua, mengapa tidak melakukan tindakan pelarangan bongkar muat karena pelabuhan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada apa dengan Polisi-Polisi itu (KPPP-red), sengaja membiarkan kegiatan ilegal terjadi di depan mata Mereka”.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, DR Ahmad SE MSi menghitung potensi kerugian negara. Photo; timurmerdeka.com

“Diamnya Polisi KPPP selama ini merupakan indikator pertama adanya konspirasi sementara indikator kedua adalah keberadaan pihak Sahbandar. Sebagai pemangku hukum pelayaran dalam arti luas, Sahbandar itu memiliki kewenangan dalam hal menegakkan peraturan dan penertiban – tidak terbatas dan dalam hal ini termasuk – boleh tidaknya suatu kapal sandar dan bongkar muat di Pelabuhan termasuk pelabuhan khusus”.

“Selama kurang lebih 15 tahun praktek ilegal itu terjadi, pihak Sahbandar Kendari pada kemana? Seperti hilang ditelan bumi seraya meninggalkan kesan kuat konspirasi – telah menghalalkan praktek ilegal bongkar muat itu terjadi. Kekuatan indikator ini sangat luar biasa karena tidak ada satupun kapal yang akan berani berlayar tanpa dokumen yang ditanda tangani pejabat Sahbandar”.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, aktifitas bongkar muat di Pelabuhan khusus Very Kendari. Photo; timurmerdeka.com

Pada sesi ini, Ahmad mengarah pada dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai leading sektor dan pengelola tehnik pelabuhan khusus penyeberangan Very Kendari.

“Jika ini suatu kesalahan – kalau tidak bisa dikatakan kebodohan – maka yang paling bertanggung jawab adalah Hado Hasina sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Tidak mungkin kegiatan bongkar muat kapal motor kayu dari Provinsi Sulawesi Tengah itu – terjadi disana selama bertahun-tahun tanpa ada laporan dari Kepala UPTD”.

“Logikanya, kegiatan bongkar muat di pelabuhan khusus penyeberangan Very Kendari itu – pasti diketahui sebagaimana publik juga tahu bahwa untuk ke Salabangka dan sekitarnya harus melalui pelabuhan itu. Dan yang paling menyusahkan dicerna akal sehat dalam hal ini adalah kapal-kapal itu tidak mungkin gratis tanpa bayar biaya sandar”.

“Jika pelabuhan khusus Very ini sama statusnya dengan pelabuhan TNI Angkatan Laut atau Pelabuhan Pertamina dan atau pelabuhan khusus lainnya maka logika yang terbangun adalah selain kapal Very, kapal apapun tidak boleh menggunakan pelabuhan itu kecuali – dalam keadaan darurat yang bersifat insidentil”.

“Artinya, meskipun DPRD Sultra membuat Perda bongkar muat disana maka itu tidak akan ada gunanya karena akan berbenturan dengan peraturan diatasnya yang lebih tinggi dan Perda itu jika bernar ada secara hukum tata negara akan gugur dengan sendirinya. Dan ini yang paling bikin mumet pikiran, apa landasan hukum dinas Perhubungan Sultra membuka kegiatan bongkar muat disana?”

“Terus, pungutan yang diterima dari kapal-kapal itu – dimasukan dalam pos penerimaan dan pasal anggaran apa jika tidak ada landasan hukumnya? Ini aromanya jadi berbau pungutan liar (Pungli) yang dilarang Presiden Joko Widodo dan atau praktek korupsi yang menjadi incaran KPK”.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, salah satu kapal kayu dari Sulawesi Tengah yang bongkar muat. Photo; timurmerdeka.com

“Tapi semua itu biarkan sajalah, mana yang benar dan yang salah – Kita akan tahu setelah diuji di hadapan majelis Hakim Tipikor jika Kejaksaan tidak masuk angin. Yang pasti, praktek ilegal disana itu telah berlangsung lama sementara pelabuhan peruntukan seperti itu sudah lama ada di sebelah Timur atau biasa dikenal masyarakat dengan istilah pelabuhan Wanci”.

“Coba nanti timurmerdeka.com tanya ke anggota DPRD Provinsi, fungsi pengawasan yang mereka miliki diatas sumpah pada saat mereka dilantik – di taruh kemana? Mengapa kegiatan ilegal itu bisa terjadi ditengah-tengah ibu kota Provinsi ini”. Ahmad menutup pembicaraan sembari senyum menggoda.

Team redaksi berupaya keras untuk mengkonfirmasi DR Fajar Dg Ishak, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara namun sangat susah – dengan alasan apapun yang tidak perlu dibahas. Anggota DPRD yang lain sementara dihubungi untuk menjawab pertanyaan Ahmad, yang akan ditayangkan pada bagian ketiga dari investigasi ini.(****)

%d blogger menyukai ini: