5 Juli 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Kapolda Sulawesi Tenggara di Ujung Tanduk soal TKA China, IPW Minta Kapolri Copot Brigjen Merdisyam

Berita ini diberdayakan untuk tribunnews.com

Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam. Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, Rabu (18/3/2020), meminta Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam.

– Kapolda Sulawesi Tenggara di Ujung Tanduk Gegara TKA China, IPW Minta Kapolri Copot Brigjen Merdisyam

TRIBUN-TIMUR.COM – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam.

Sebab, dalam kasus kedatangan 49 TKA China di Kendari, Kapolda Sultra tidak hanya mempermalukan institusi Polri dan Pemerintah, tapi juga sudah melakukan kebohongan publik dan melanggar Undang-Undang ITE.

“IPW menilai, apa yang dilakukan Kapolda Sultra menunjukkan bahwa sebagai perwira tinggi dan pimpinan kepolisian yang bersangkutan tidak Promoter,” kata Neta, Rabu (18/3/2020).

Ucapannya, kata Neta, yang menyatakan bahwa 49 TKA China yang masuk ke Kendari adalah habis memperpanjang visa di Jakarta adalah kebohongan yang membuat keresahan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu Corona.

“Sebagai Kapolda, yang bersangkutan tidak cermat melakukan check and rechek. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasinya sebagai pimpinan kepolisian sangat buruk dan fungsi intelijen di Polda Sultra tidak berjalan,” katanya.

Akibatnya, kata dia, pernyataannya sebagai pejabat publik yang dipercaya menjaga keamanan di Sultra menjadi sarat dengan kebohongan, yang pada akhirnya bisa meruntuhkan kepercayaan publik tidak hanya pada Polri tapi juga pada pemerintah Jokowi.

“Di samping itu, pernyataan Kapolda Sultra itu telah melanggar janji di mana seorang pejabat publik tidak boleh berbohong dan manipulatif,” katanya.

Pernyataan Kapolda Sultra itu kata Neta, jelas mencoreng institusi.

“Sebab itu pimpinan Polri harus menegakkan aturannya sendiri, yakni Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri,” kata dia.

Pada Pasal 7 ayat 1 Perkap tersebut kata Neta, dikatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib antara lain:

a, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;

b.menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

c.menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

“Dalam kasus ini Kapolda Sultra juga bisa terkena UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” katanya.

Pasal 45A ayat 1, katanya menyebutkan setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

“Sedangkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 55 mengungkapkan, setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,” kata dia.

Kasus ini berawal dari masuknya 49 TKA China ke Kendari pada Minggu (15/3/2020) malam.

Kapolda Sultra mengatakan, TKA China itu baru memperpanjang visa dan izin kerja di Jakata.

Tapi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Sulawesi Tenggara, Sofyan mengatakan, ke-49 TKA itu baru datang dari Henan, China.

Dua pernyataan pejabat pemerintah yang bertolak belakang ini jelas membingungkan publik di tengah merebaknya isu Corona.

Kasus ini menunjukkan betapa buruknya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatasi isu Corona.

Polda Sultra sebagai penanggung jawab keamanan yang memiliki perangkat intelijen seharusnya bisa lebih akurat dalam menyikapi isu isu aktual di masyarakat.

“Untuk itu Kapolda yang bekerja tidak profesional, modern dan terpercaya seperti Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam harus segera dicopot dari jabatannya,” kata dia.

Fadli Zon: Ini Jelas Skandal, Usut Siapa di Belakangnya

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI, Fadli Zon, meminta supaya masuknya 49 Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok diusut tuntas.

Ia mempertanyakan, dalam situasi darurat corona seperti ini masih ada pihak-pihak yang membawa TKA asal China masuk ke Indonesia, sedangkan negara lain justru menghindari

Hal itu diungkapkan Fadli Zon melalui akun Twitternya, Selasa (17/3/2020)

“Harus diusut siapa dibelakangnya, apakah mungkin tanpa koneksi dan persyaratan 49 org dlm situasi darurat spt ini?,” tulis Fadli Zon, dikutip Warta Kota dari akun Twitternya, Selasa (17/3/2020).

Fadli Zon menyebut masuknya puluhan TKA asal China itu sebagai sebuah “skandal”. Apalagi, tulisnya, kedatangan para TKA itu informasinya simpang-siur.

Fadli juga meminta supaya TKA tersebut sebaiknya dikembalikan ke negara asalnya.

“Ini jelas sebuah skandal, di tengah wabah virus corona, masih ada pihak2 yang membawa masuk TKA dr daerah terdampak dg cara diam2 lewat belakang.”

“Informasinya pun simpang siur. Sebaiknya kembalikan TKA tsb ke negaranya. Usut siapa di belakangnya?”

Pada unggahan lain, Fadli membandingkan langkah antisipasi yang dilakukan beberapa negara lain untuk melindungi warganya dari paparan Corona.

Ia mencuplik sebuah berita yang mengabarkan Presiden Filipina, Duterte, tegas akan memecat pegawai yang terlibat meloloskan warga China masuk ke negara itu.

“Indonesia sebagai pemimpin tanpa hadapi wabah korona. Negara tetangga kita spt Malaysia, Singapura n Filipina berani n konsisten. Kita spt gagap n bingung. Malah masukin TKA. Duterte Pecat Semua Pegawai Imigrasi yang Loloskan Warga Cina Masuk ke Filipina.”

Bikin heboh

Kasus video viral kedatangan 49 Warga Negara Asing (WNA) China di di Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi heboh.

Pasalnya, keterangan dari pihak kepolisian berbeda dengan data dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara.

Di mana sebelumnya, pihak Polda Sulawesi Tenggara menyebut WNA itu merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang datang dari Jakarta.

Sementara dari pihak Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara justru TKA China itu datang dari Provinsi Henan untuk bekerja di Sulawesi Tenggara.

Seperti dikutip dari Kompas.com, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara menyatakan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (16/3/2020), bukan datang dari Jakarta untuk memperpanjang visa kerjanya.

Warga China itu adalah TKA baru yang berasal dari Provinsi Henan untuk bekerja di Sulawesi Tenggara.

Masuk lewat Thailand

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Sofyan mengatakan, TKA ini sempat transit di Thailand sebelum tiba di Indonesia.

Mereka sempat menjalani karantina di Bangkok, Thailand, sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

“Berdasarkan cap tanda masuk imigrasi Thailand yang tertera pada paspor mereka tiba di Thailand, pada 29 Februari 2020, tapi mereka juga telah dibekali dengan hasil medical certificate atau surat kesehatan, dari pemerintah Thailand,” kata Sofyan di rumah jabatan Gubernur Sultra, Senin (16/3/2020) malam.

Dalam surat kesehatan yang dimiliki 49 orang TKA itu tertera mereka telah melewati proses karantina selama 14 hari.

Surat kesehatan itu telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Indonesia di Thailand.

“Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta. Dan telah mengeluarkan kartu kewaspadaan kesehatan pada setiap orang tersebut,” bebernya.

Selanjutnya berdasarkan surat dari KKP itu, lanjut Sofyan, Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan menuju Kendari dengan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

“Jadi mereka ini orang baru dari China, bukan memperpanjang visa, tapi mereka TKA baru. Kalau soal dikarantina di Indonesia, itu bukan ranah kami itu ranah KKP,” terangnya.

Sofyan mengakui, 49 TKA asal China tersebut belum menjalani proses karantina di Indonesia.

Mereka hanya mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dari KKP Bandara Soekarno Hatta.

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Mencegah Masuknya Virus Corona, seluruh TKA yang masuk di Indonesia, wajib mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengaku khawatir dengan masuknya puluhan TKA asal China untuk bekerja dalam perusahaan tambang di Kabupaten Konawe.

Terlebih puluhan TKA itu masuk saat pemerintah tengah mengatasi penyebaran virus corona. “Jelas kita khawatir, ternyata WNA yang baru datang dari Cina,” ungkapnya.

Ali pun langsung memerintahkan Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara dan BPBD Sulawesi Tenggara untuk mengisolasi 49 TKA yang sudah berada di Konawe.

Hal itu dilakukan guna memastikan TKA tersebut bebas dari virus corona.

“Saya sudah turunkan langsung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra dan RSUD Bahteramas, mereka memang ada tim gugus tugas sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 7. Saya perintahkan untuk segera turun, sekitar pukul 04.00 WITA, subuh tadi,” terangnya.

Ali Mazi mengungkapkan, hanya berwenang mengarantina 49 TKA itu, dan tidak bisa melakukan lockdown kawasan tempat mereka bekerja.

“Hanya 49 orang saja, kalau satu kawasan saya tidak punya kewenangan. Fasilitas karantina mereka, saya masih tunggu kabar dari tim gugus tugas di sana,” kata Ali.

Sebelumnya, warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) digemparkan dengan video yang merekam kedatangan puluhan warga negara asing (WNA) China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020) malam.

Video berdurasi 58 detik itu menunjukkan sebanyak puluhan TKA lengkap dengan koper yang diderek dari sebuah ruangan kedatangan bandara.

Semua warga Tiongkok itu menggunakan masker di wajahnya. Puluhan TKA tersebut, bertolak dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta menuju Bandara Haluoleo, Kendari dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696 dan tiba pukul 19.30 WITA. (bum)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul DIANGGAP Bohongi Publik, IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam, https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/18/dianggap-bohongi-publik-ipw-minta-kapolri-copot-kapolda-sulawesi-tenggara-brigjen-merdisyam?page=all.

Editor: Ilham Arsyam

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Kapolda Sulawesi Tenggara di Ujung Tanduk soal TKA China, IPW Minta Kapolri Copot Brigjen Merdisyam, https://makassar.tribunnews.com/2020/03/18/kapolda-sulawesi-tenggara-di-ujung-tanduk-soal-tka-china-ipw-minta-kapolri-copot-brigjen-merdisyam?page=all.

%d blogger menyukai ini: