29 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Wakil Bupati Kolaka, Bersimbah Air Mata

Laporan; Misran Ege Putera.
Editor; LM Amirul Nasiru.

timurmerdeka.com – Kolaka. Ketua Dewan Adat, Ahmad Jayadin (12/03), didepan kantor Polres Kolaka, dengan cucuran air mata, berorasi seraya meminta agar pihak berwajib terutama penegak hukum segera memproses pelecehan terhadap adat Tolaki-Mekongga.

Selain di Polres Kolaka, para demonstran terpantau bergerak menuju kantor Kementerian Agama, Kantor Bupati dan Kantor DPRD. Tuntutan mereka masih sama, agar Muzakir sebagai penceramah diproses secara hukum karena dianggap telah melecehkan dan menistakan adat Tolaki Mekongga.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, Ketua Dewan Adat, Ahmad Jayadin, berurai air mata saat orasi. Photo; Misran/timurmerdeka.com

Pelecehan dan penghinaan Muzakir dalam ceramahnya telah yang viral di berbagai media sosial itu, tidak diterima masyarakat Tolaki Mekongga yang berbuntut – rakyat turun ke jalan berunjuk rasa.

Dalam unjuk rasa itu, para demonstran menuntut pertanggung jawaban Muzakir yang – dalam ceramahnya mengklaim; “tradisi dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat pribumi ini, dengan nama Mosehe dan semacamnya dianggap – perbuatan sirik akbar yang mengundang azab dari Allah SWT (videonya sudah tersebar dan viral).

Ketua Dewan Adat, Ahmad Jayadin dari mimbar orasi diatas mobil tronton, seraya berurai air mata menegaskan; “kalau Kami dihargai, dihormati sebagai putra daerah maka Kami juga akan menghargai. Tapi ini tidak, bahkan Kami sudah tidak dianggap berharga sama sekali”.

“Tuntutan pelecehan ini, Kami serahkan kepada pihak yang berwajib agar menindak lanjuti dengan catatan, bilamana tidak sesegera mungkin maka – Kita bersama akan mengambil sikap untuk lebih merapatkan barisan dan kita akan turun menguasai Kolaka”.

“Ini demi menghargai leluhur suku Tolaki Mekongga. Kepada Kapolres, Kami meminta dengan segala kerendahan hati untuk – segera ditindak lanjuti persoalan ini dan jangan di diamkan – sebelum, Kami membuat aksi yang eskalasinya lebih besar lagi – seluas tanah adat yang ada di bumi Mekongga tercinta ini”.

Ahmad Jayadin melanjutkan; “Saudara-saudaraku, Saya mohon kepada Kita semua agar jangan ada yang bertindak anarkis karena aksi Kita ini adalah tuntutan damai. Jangan ada yang merusak perjuangan kita ini, kecuali sudah tidak ada jalan maka hari inipun Kita akan bertindak”.

“Sebagai wakil bupati, Saya ikhlas untuk dicopot dari jabatan – demi adat, budaya dan suku Kami – Tolaki Mekongga tercinta !!! Kami sangat sayangkan, kenapa terjadi seperti ini padahal sesungguhnya Kita bersaudara”.

Seraya menyeka air mata yang membanjir, Ahmad Jayadin menambahkan; “dan juga bukan hanya Kita – suku Tolaki Mekongga ini – yang dilecehkan tetapi sudah termasuk juga dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka ini”.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, Kanan: Kapolres AKBP Saiful Mustof S.IK.M.Si Tengah: Baju Putih Ketua Adat H. Muh. Jayadin, S.E, M.E, Tengah baju biru kuning Bupati H. Ahmad Safei, SH,MH. Photo; Misran/timurmerdeka.com

Setelah laporan diterima Kapolres untuk ditindak-lanjuti, pasukan demonstran menuju kantor Departemen Agama. Menanggapi perbuatan Muzakir itu, Kakandepag H. Abd. Azis Baking merespon timurmerdeka.com; “Itu merupakan pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan, justru sebaliknya prosesi adat yang selalu dilakukan oleh majelis adat dianggap benar – baik Pemerintah maupun agama hal Itu dapat diterima”.

@ Disediakan oleh Bandar Betoambari, pegang pakai mikrophone Kakandepag kolaka: H. Abd. Azis Baking, Photo; Misran/timurmerdeka.com

Dari halaman kantor Bupati, terpantau H. Ahmad Safei, SH.MH merespon; “Saya mengapresiasi keberatan dan tuntutan ini bahwa Mosehe itu sangat tidak bertentangan dengan agama. Ketua majelis ulama sudah menyampaikan itu bahkan menyampaikan dalil-dalilnya”.

“Justru Saya menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Mosehe – yang Insya Allah akan Kita atur waktu dan mekanismenya – Mosehe Wonua ini akan Kita laksanakan ditahun 2020 ini”.

Lanjut Ahmad Safei, “Saudara-saudara para demonstran agar mengetahui bahwa tuntutan Kalian sudah direspon baik oleh Kapolres maupun Kapolda Sultra dan proses hukum akan berjalan terus – ini Kita kawal dengan baik. Kita akan lakukan dengan cara arif dan bijaksana, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum”.

Di kantor DPRD, juru bicara menyampaikan tanggapan; “Kami siap mengawal dalam proses hukum sesuai aturan yang berlaku, karena Muzakir telah menodai suku Tolaki Mekongga – bukan lagi se Kabupaten Kolaka tetapi se Nusantara umumnya”.

“Karena proses tuntutan ini telah selesai dan berjalan lancar sesuai harapan Kita bersama maka selanjutnya – setelah proses Pemerintah dianggap selesai, berikutnya adalah proses adat yang akan diterapkan pada Muzakir”.(***)

%d blogger menyukai ini: