29 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Komisi II Akan Kaji Putusan MK soal Pilpres dan Pileg Serentak

Berita ini diberdayakan untuk kompas.com

Oleh; Krisiandi

© Disediakan oleh Kompas.com Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengkaji lagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, DPR dan DPD mendatang tetap digabung.

Kajian juga dilakukan untuk kemungkinan menguji lagi putusan MK tersebut.

“Kami akan pelajari lagi ya kita lihat apakah memang putusan MK itu sudah bisa dipastikan untuk tidak lagi bisa membuat ada peluang pemisahan antara pilpres dan pileg,” kata Doli di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

“Misalnya soal waktunya ya kan apakah misalnya terjemahan dari serentak itu di tahun yang sama gitu misalnya, itu yang kita lagi kaji,” sambungnya.

Doli menegaskan bahwa pada prinsipnya Komisi II menghormati semua keputusan MK.

“Tapi prinsipnya karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Dasar 45 yang kami hormati dan itu akan menjadi prinsip yang akan kami pakai nanti dalam revisi undang-undang pemilu,” ungkapnya.

Sebelumnya, majelis hakim MK menyebutkan bahwa keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Artinya, ketiga pemilihan wakil rakyat itu tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden,” kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim MK menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD bertujuan untuk menguatkan sistem presidensiil di pemerintahan Indonesia.

“Keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiil,” ujar Saldi.

%d blogger menyukai ini: