29 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Agus Feisal Hidayat; Jangan coba-coba…!!!

Batauga – timurmerdeka.com. Kamis, (01/03) sekitar pukul 14.00 diruangannya, Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat mengatakan ; “Jadi gini, Saya kan dapat laporan terkait dengan kegiatan disana (Poktan Wadalima – red). Ibaratnya kan, namanya orang masuk dirumah orang itu harus mesti permisi. Kita juga disini itu punya aturan, kita ini turunan dari Pemerintah Pusat sudah mendelegasikan masing-masing yang mana menjadi kewenangan tingkat Provinsi, tingakat Kabupaten Kota. Dan seluruh perizinan yang hirarkinya dari atas sampai kebawah atau sebaliknya itu saling berkaitan.”

Masih Agus; “Tidak ada satu produk hukum yang dibuat oleh Persiden, oleh Menteri, oleh Gubernur yang mematikan peraturan hukum yang ada di Daerah Kabupaten Kota, mau Menterinya siapapun. Dengan adanya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sertingkat lebih tinggi diatasnya itu tidak akan meniadakan atau mematikan seluruh proses perizinan yang ada di Daerah tingkat Kabupaten Kota, itu akan terintegrasi. Supaya juga terlegitimasi itu produk yang dikeluarkan oleh Presiden-pun atau Menteri-pun tentu di Daerah juga punya satu regulasi ataupun aturan main, karena ini menyangkut kewilayahan, kita yang mempertanggung jawabkan diwilayah ini. Saya sebagai Pemerintah, orang paling serius berurusan persoalan lingkungan. Bicara urusan lingkungan hidup, kita Pemerintah Daerah punya aturan main. Segala penggunaan ruang yang ada dibuminya Buton Selatan ini harus pengetahuan Bupati. Saya agak kaget kemarin dengan kegiatan disana, ini kok’ kita nda tau tiba-tiba ada jalan yang  dibikin, kemudian ada penebangan.”

Agus lebih jauh menjelaskan; “Saya hanya mau memastikan bahwa seluruh kegiatan di wilayah Saya itu, diketahui oleh Pemerintah Daerah dan terlegitimasi. Yaa… bapak (Laode Sehe Ma’ruf – red) kan nanti melampirkan seluruh dokumen yang bapak miliki terkait dengan rencana kegiatan di Buton Selatan, jangankan bapak merubah fungsi hutan, Saya saja ini bikin, saya gali tiang listrik untuk pasang lampu jalan – itu ada amdalnya pak..!!”.

Saya bikin saja taludnya Batauga ini, padahal untuk menyelamatkan rumahnya masyarakat ada amdalnya, apalagi Bapak-bapak melakukan/merubah fungsi kawasan hutan yang ada dilokasi saya. Padahal tiang listrik segini (seraya mengangkat tangan dengan bulatan kecil – red) lebih besar lubang kuburan dari pada tiang listrik itu – ada amdalnya”.

Agus menambahkan ; “Saya bikin talut yang nyata-yata untuk menyelamatkan rumah-rumah masyarakat padahal nda ada pohon, tapi saya amdal juga dan itu menjadi syarat. Artinya, syarat produk hukum kita sebagai pemerintah dalam melakukan kegiatan itu tidak serta merta semau-mau kita.”

Harus ada pijakan karena UU lingkungan hidup ini, UU yang paling tinggi dari semua kebijakan produk kita, karena itu menjadi payung hukum kita. Setiap tindakan kita untuk melakukan aktifitas pembangunan – apalagi Bapak sebagai pihak swasta. Sehingga ajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, permohonan itu bisa cq langsung ke Lingkungan Hidup, nanti kita minta dilampirkan seluruh dokumen itu sehingga kita juga tidak salah memberikan izin – bahwa izin yang kita keluarkan ini dasarnya jelas, ada payung hukumnya, ada keputusan yang lebih tinggi diatasnya. Karena kalau saya keluarkan izin juga yang tidak ada dasarnya, saya juga bisa kena walaupun itu sesuai dengan mekanisme kita bahwa itu sudah amdal. Jadi kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh bapak juga bisa punya landasan dan Saya-pun juga bisa mempertanggung jawabkan segala aktifitas yang ada diwilayah saya”.

Ketua Kelompok Tani Wadalima, Arifin Pandu menuturkan; “Begini menurut pemahaman kami ini pak, kami juga menunggu ini pak dari ke Menterian bahwa ada yang dalam konsep Perhutanan Sosial ini, kalau petani berkebun itu menggunakan amdal atau tidak, dan sepanjang kami lupa, kami salah atau bagaimana tapi kami belum di isyaratkan, karena ini program Perhutanan Sosial sekaligus pelestarian hutan dengan cara masyarakat berkebun dan menanam pohon kayu.”

Ditempat yang sama, direktur CV Pola Sejahtera, La Ode Sehe Ma’ruf, S.H. menanggapi ; “Begini pak Bupati, Kita tinggal luruskan aja kan…!? Pemahaman lingkungan disini harus ada amdal sedangkan dalam P83 ini Pak, kan tebang tanam itu merupakan bagian dari amdal sehingga dalam P83 tidak disyaratkan. Tapi kalau memang pendapatnya lingkungan disini begitu kita akan konsultasikan lagi, kita cari jalan terbaiklah”.

Karena, lanjut La Ode Sehe ; “Didalam ketentuan UU penjelasan dari lingkungan itu tidak mutlak bagi petani sehingga dalam pola kemitraan itu tidak di syaratkan. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Kepala dinas lingkungan hidup itu – bagi swasta, bagi kelompok tani, kan… hanya 2 hektar pak.

Begitu tanam, begitu mengelolah langsung tanam, tanaman itu dipagar dulu dengan tanaman-tanaman jangka panjang tidak tanam tebang kemudian baru misalnya programnya jagung, jagung ditengah-tengah tapi dikelilingi dulu tanaman jangka panjang sesuai petunjuk dari ke Menterian. Tapi andaikan itu tim dari lingkungan hidup (Pemda Buton Selatan – red) disini berpendapat demikian, kita kan minta petunjuk juga dari pusat”.

Masih La Ode Sehe, “Yang jelasnya Pak Bupati, semua saran dari Bupati itu terima kasih. Kita kan membangun petani masyarakat Busel ini”.

Dipenghujung dialog, Agus menegaskan; “Dan… saya minta sampai ini belum jelas, jangan coba-coba ada kegiatan !! Sampai ini belum jelas, jangan !!! Karena saya sudah warning itu masyarakat yang dari Kolaka itu”. (AS/Kaimuddin/Ansar)

%d blogger menyukai ini: