26 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Pembalakan Liar ; Koptan Wadalima Surati Kapolri

Syarifuddin Ihu, S.H., melayangkan surat pengaduan No. 01/II/2018 yang ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kapolri, berkenaan dengan ilegal loging di wilayah bekas perkampungan lama “Wasambua gunung” dan perkampungan lama “Busoa gunung” dalam kawasan Hutan Negara (HPT) Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Pengacara Koptan Wadalima itu, menstressing 12 point diantaranya ; pada tanggal 27/10/2017 mereka telah melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Batauga namun tidak mendapat pelayanan dengan alasan yang tidak jelas. Karena tak dilayani maka pada tanggal 27/1/2018 dilaporkan ke Polres Buton, namun juga tak mendapatkan respon.

Sejumlah advokat dan tokoh masyarakat yang dikonfirmasi mengklaim bahwa sikap Polsek dan Polres itu sudah termasuk dalam kategori tindak pidana pembiaran dan itu sangat berbahaya.

Sementara itu, Kapolres Buton, AKBP Andi Herman saat di wawancarai Jumat (8/3/2018) mengatakan; “Kalau kita sih aparat penegak hukum, ketika ada pidana disitu kita bergerak. Disitu kalau sama-sama yang melaporkan ada pencurian sebenarnya mencuri juga. Alasan kemitraan sudah ini dengan Kementerian tapi sebenarnya belum keluar. Saya pernah diajak pak Bupati masuk (ke lokasi Poktan Wadalima – red).

Andi Herman lebih jauh menjelaskan; “Disini (Wilayah Polres Buton – red) Pak, surat itu tinggal ke Tuhan saja tidak diteruskan. Seandainya ada alamatnya Tuhan, surat itu dia buatkan juga – jadi kita tidak kaget dengan surat-surat yang ditembuskan. Yang penting kita bisa menjawab, soalnya inikan orang bersurat atas kepentingannya sendiri. Disini saja, orang ke Tuhan saja tidak bersurat pak. Jadi kalau bapak mau tanggapi surat sampai ke Kapolri… banyak sekali itu, banyak sekali.”

Masih Andi; “Kasat reskrim kan sudah jelaskan bahwa dia sudah ketemu dengan Arifin Pandu-nya (Ketua Poktan Wadalima – red). Arifin pandunya kan..?? Berarti kan, kalau Dia mengatakan bahwa itu adalah pencurian, sekarang itu betul nda mereka sudah punya izin dari Menteri lingkungan. Kan belum ada. Kasat reskrim bilang ke Dia, kalau memang sudah ada (legal standing – red) pak, Saya pasang badan. Bilang begitu dia, Saya pasang badan tapi kan belum ada.

“Pasang badan kita untuk melindungi Dia karena kan memang namanya sudah ada payung hukum yang mengingkat dia bahwa itu memang punyanya, kita berdosa kita – kalau tidak tanggapi laporannya orang. Saya sih begini pak terkait masalah ini, Kami dari Polres itu namanya untuk pembiaran melakukan tindak pidana itu – tidak ada. Kami juga harus hati-hati menanggapi laporan yang masuk, ketika ditemukan disitu ada unsur pidana – kami tindak lanjuti.

Tapi laporan yang masuk itu kan tidak harus lansung melakukan penyidikan pak, kita akan melakukan penyelidikan dulu. Ada tahapan-tahapannya, dari hasil penyeledikan itu, apakah memenuhi unsur untuk dinaikan kepenyidikan atau tidak. Sampai sekarang ini belum ada unsur terpenuhi dan sudah ketemu juga pelapor tapi secara resmi mereka juga belum lapor. Karena kenapa.., kalau Dia melapor secara resmi, dilapor balik – kena Dia. Kan belum ada haknya disitu.”

“Belum ada laporan masuk terkait ini (ilegal loging – red), nda ada..!!! Jadi apa yang mau ditindak lanjuti, dengan penyelidikan apa, laporan resmi tidak ada.”, Jelas Andi.

Atas perintah Kapolres, Andi Herman, Kasat Reskrim, AKP Sugiri, S.H.,S.Ik menjelaskan; “Jadi begini pak, ini yang bersangkutan juga atas nama Arifin Pandu. Sudah berhadapan juga bersama saya pak, untuk mencoba komunikasi. Ada 1 bulan yang lalu-lah, Ia mengatakan Dia mengelola HKM namanya, atas nama kelompok Wadalima. Ini ada ke kita tembusannya memang, tapi setelah saya tanyakan kemudian apakah sudah ada HKM untuk dari Kementerian itu ?? Ia, kan belum ada pak..!? Dari Kementerian belum ada tapi secara Provinsi dari Dinas Provinsi Kehutanan itu sudah melakukan cruising ke lokasinya mereka.”

Masih Sugiri; “Kemudian 28/2 kemarin itu, Bupati bersama Muspida (disitu ada kapolsek), ada Danramil, nggak salah saya disitu. Dia (Bupati Agus –red) kelapangan meninjau kesana, memang disana ada yang bekerja kelompok ini, itu disuruh diminta berhenti, diberhentikan oleh Bupati. Beberapa hari kemudian, dia (Arifin Pandu – red) melayangkan surat kepada Kepolisian juga ke Kapolri, ke Kementerian Lingkungan Hidup bahwasanya Bupati secara sepihak memberhentikan kegiatan mereka. Bukan hanya ini, Bupati juga diadukan, dari pihak kepolisian juga diadukan.”

Lebih jauh, Sugiri menjelaskan; “Yang jadi pertanyaan kami sebetulnya makanya kami mau panggil Arifin Pandu itu. Kemarin itu, hari Senin kemarin sudah bertemu dengan Pemda. Hasilnya apa pembicaraannya dengan Pemda Busel karena disini Arifin Pandu ini, memang seharusnya yang melegalitaskan pekerjaan mereka adalah provinsi. Kenapa tidak bertanya ke Provinsi… iya kan…???

Seharusnya dari pihak Provinsi menyurati atau mendatangi pihak Bupati, menjelaskan bahwa klarifikasi-klarifikasi seperti ini. Karena di P83 itu memang ada kategori yang mengatakan Amdal itu tidak termasuk namun disini memang kita (saya – red) masih pelajari Pak. Karena di HKM ini kan… yang sudah tidak bisa menghasilkan lagi hutan itu tapi permasalahannya, ini diselewengkan dalam artian, Dia mengambil lokasi itu dengan hasil hutannya.

Dia mengelola hasil hutannya, kemudian setelah hasil hutannya sudah rapi baru mereka bercocok tanam. Memang ada rencana kegitan mereka, misalnya menanam  pala, memanam jagung, ada disitu Pak namun permasalahannya disni. Dia harusnya itu, pengolahan kayunya yang saya mau ingin tanyakan, dokumen apa yang harus dilakukannya itu.

Kemarin Dia belum bisa jawab, tiba-tiba ada informasi dari Kapolsek, ada di Gunung Putih namanya ada pengolahan. Coba Bapak cek kesana, ternyata setelah ada informasi sudah dicek sama Bupati dan Bupati sudah menghentikan sementara. Pemikirannya Bupati, kalau memang kalian itu sah secara legal, silahkan datang ke kantor bawa surat-surat kalian ke Saya. Itu… itu pembicaraannya Bupati.”

Santernya pembiaran yang ditimpakan ke Polres Buton, Anggota DPRD Buton, Farid Bachmid menanggapi ; “Jadi kan ini kita harus bicara 2 versi, versi kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan versi yang mengatas namakan masyarakat, jadi kan begitu. Jadi ada para pengusaha-pengusaha yang juga sebenarnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan usaha ilegal loging, usaha-usaha dibidang kehutanan yang ternyata itu ilegal loging.”

Farid melanjutkan; “Ini bukan berarti Saya harus berpihak ke Polres, tidak ! Tetapi juga, Kita ini adalah representase dari masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang kadang tidak memahami aturan… begitu sehingga pada akhirnya, sasarannya adalah pihak Kepolisian.

Tetapi Saya yakin bahwa Polres Buton sudah melakukan penegakan hukum terkait fungsi dan tugas mereka secara maksimal, cuma lagi-lagi saya lihat Polres Buton sangat terbatas dengan fasilitas. Inikan kan hanya ambisi kelompok orang yang kemudian membuat suasananya tidak nyaman, begitu kalau menurut saya.”, (AS/Kaimuddin/Ansar).

%d blogger menyukai ini: