19 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Oleh: Agritama Prasetyanto

Berurusan dengan desa siluman bukan perkara gambang. Camat Lambuya, Jasmin, pusing tujuh keliling. Sejak beberapa bulan lalu, ia turun ke lapangan, bertanya ke penduduk setempat, membuka peta wilayah, sampai mengecek kode-kode desa yang terdata di Kemendagri. Namun desa siluman yang dalam pencatatan pemerintah pusat berada di wilayah pemerintahannya, tak pernah ia temukan.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network

Jasmin berhenti mengelap peluh yang menyisakan minyak di wajahnya ketika mendengar nama desa Ulu Meraka. Camat Lambuya, Konawe, Sulawesi Tenggara, itu terdiam sejenak begitu mendengar nama desa itu. Baginya, Ulu Meraka bak desa siluman—namanya ada tapi keberadaannya tak ada.

Tim kumparan bertandang ke Kantor Kecamatan Lambuya kala matahari sedang terik-teriknya. Desa siluman jadi pangkal masalahnya, dan kepada Jasmin tanya dilontarkan.

Jasmin tak butuh waktu lama untuk mengingat nama Desa Ulu Meraka. Desa itu pernah menggelayuti pikiran Jasmin saat ia baru tiga hari menjabat sebagai Camat Lambuya pada awal Maret 2019.

Kala itu pun sudah beredar desas-desus soal desa siluman penerima dana desa. Empat bulan kemudian, 27 Juli 2018, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Laporan Hasil Klarifikasi Penyaluran Dana Desa di Konawe. Di dalamnya, Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya dan Desa Uepai serta Desa Moorehe di Kecamatan Uepai terdata sebagai penerima dana desa.

Namun, penyaluran dana desa sebesar Rp 5 miliar untuk ketiga desa itu sepanjang 2015-2018 mandek karena ketiga desa tersebut tak pernah ditemukan. Betapa ganjil

Jasmin tak berpangku tangan. Ia terus mencari desa siluman itu dengan bertanya kepada pegawai kecamatan lain. Sayangnya, mereka semua hanya menggelengkan kepala.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Camat Lembuya, Jasmin di kantor Kecamatan Lambuya, Sulawesi Tenggara. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Desa Ulu Meraka tak terdapat dalam peta wilayah Kecamatan Lambuya. Desa itu tak dikenal satu pun warga setempat. Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe juga memberikan jawaban serupa: tidak tahu.

“Kenapa Pak Camat mau ke sana? Memang di situ ada wilayahnya? Memang ada masyarakatnya? Memang ada (Desa) Ulu Meraka? Kan nggak ada,” ujar Jasmin mengisahkan ulang perbincangannya dengan penduduk Lambuya saat berbincang dengan kumparan di kantor kecamatan, Kamis (7/11).

Ulu Meraka, dalam data kode desa di Kementerian Dalam Negeri, tertulis sebagai bagian dari Kecamatan Lambuya. Desa itu berkode 74.02.01.2016. Meski tercatat di pusat, pengecekan di lapangan yang dilakukan Jasmin tetap nihil.

Nyatanya, tak ada Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya. Wilayah pemerintahan Jasmin itu memiliki 10 desa bernama Wonuaho, Asaki, Lambuya, Awuliti, Tetembomua, Amberi, Meraka, Watarema, Tanggobu, dan Waworaha.

Memang, ada satu desa yang punya nama mirip dengan Ulu Meraka, yakni Desa Meraka (tanpa Ulu). Nama “Meraka” diambil dari nama sungai yang melintasi desa itu, yaitu Sungai Meraka. Namun, berdasarkan data Kemendagri, Ulu Meraka dan Meraka berbeda. Desa Meraka memiliki kode sendiri bernomor 74.02.01.2027.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Peta Kecamatan Lembuya (di peta tidak tercantum Desa Ulu Meraka). Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Penelusuran terus dilakukan. Ternyata, kecamatan tetangga di sebelah barat Lambuya, Onembute, memiliki desa bernama Ulu Meraka. Masalahnya, lagi-lagi, bukan desa itu yang dimaksud. Sebab, Ulu Meraka yang ada di Kecamatan Onembute punya kode berbeda di Kemendagri. Desa itu bernomor 74.02.37.2005.

Kecamatan Onembute sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Lambuya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2008. Menurut Jasmin, ketika Onembute masih masuk dalam wilayah administratif Lambuya, Desa Ulu Meraka—yang masuk kecamatan baru itu—bernama Desa Tanggobu.

Sejarah desa itu tak luput dari perhatian Jasmin. Ia menegaskan, Desa Ulu Meraka di Onembute yang dulu bernama Desa Tanggobu itu berbeda dengan desa siluman yang kemudian ia cari-cari.

“Saya langsung konfirmasi ke dinas terkait, dalam hal ini pemerintah desa, tentang Ulu Meraka. Tapi jawaban dari sana juga memang sudah begitu: tidak ada yang namanya Desa Ulu Meraka (di Lambuya). Katanya, mungkin kesalahan pencatatan atau apa sehingga dobel,” ujar Jasmin.

Bukan cuma Jasmin yang pusing soal desa siluman. Lurah Uepai, Arifin, juga dibuat kaget dengan desa siluman. Arifin bahkan baru tahu persoalan itu beberapa jam sebelum kumparan menyambangi rumahnya di Lambuya, Rabu sore (6/11).

Arifin baru beberapa hari menjabat sebagai lurah dan tak tahu detail duduk perkara desa siluman yang disebut-sebut berada di wilayah pemerintahannya—Kecamatan Uepai


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Suasana di Desa Uepai, Sulawesi Tenggara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan

Laporan Klarifikasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan dua desa, Uepai dan Moorehe, sebagai penerima dana desa 2015-2018. Artinya, ratusan juta rupiah dikucurkan untuk kedua desa tersebut. Padahal desa-desa itu tak ada dalam daftar desa di Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai.

“Yang jelas, Desa Uepai itu tidak ada. Yang ada Kelurahan Uepai,” ujar Arifin.

Wilayah Uepai, sebelum berstatus kecamatan, masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Lambuya. Baru pada 2003, berdasarkan Perda Kabupaten Kendari Nomor 15 Tahun 2002, Desa Uepai mekar menjadi Kecamatan Uepai. Kemudian, berdirilah Kelurahan Uepai.

Sementara Desa Uepai yang siluman, berdasarkan catatan Kemendagri, memiliki kode 74.02.18.2001. Desa itu, tegas Arifin, tak ada di wilayahnya.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Suasana di Desa Morehe, Sulawesi Tenggara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan

Desa siluman yang berikutnya, Desa Moorehe, tergolong unik. Wilayah desa ini merupakan kawasan perkebunan yang tak dihuni manusia.

Jasman, Camat Uepai, menyebut Desa Moorehe sudah tak lagi berpenghuni sejak 2016 karena menjadi kawasan hutan lindung. Penduduk Moorehe dipindah ke dua desa lain, yakni Desa Rawua dan Desa Anggopiu di Kecamatan Uepai.

Walau tak memiliki wilayah, eks penduduk Moorehe masih menganggap diri sebagai warga Desa Moorehe. Mereka bahkan mendirikan Sekolah Dasar Moorehe di wilayah Rawua.

“Sebenarnya mereka memang warga di sini, di Rawua. Hanya ketika terbentuk Desa Moorehe, mereka punya lahan di sana. Makanya sempat pindah jadi warga di sana (Moorehe). Tapi kalau rumah, memang asli dari Rawua sini,” ujar Dewi, Sekretaris Desa Rawua, kepada kumparan.

Desa Moorehe, menurut catatan Kemendagri, masih menjadi bagian dari Kecamatan Uepai. Namun, desa itu tak memiliki kode desa.

Perkara desa siluman tak sekadar soal keberadaannya yang misterius, tapi juga soal anggaran berlimpah yang dikucurkan untuk mereka. Data Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, alokasi dana untuk desa-desa ini mencapai Rp 5 miliar sepanjang 2015-2018.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Suasana di Desa Ulu Meraka, Sulawesi Tenggara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan

Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya mendapat alokasi setiap tahun sejak 2015 sampai 2018. Rp 249.820.000 pada 2015, meningkat menjadi Rp 576.945.000 pada 2016-2017, dan naik lagi ke angka Rp 680.607.000 pada 2018.

Sementara Desa Uepai dan Moorehe masing-masing mendapat alokasi dana sebesar Rp 749.698.000 dan Rp 744.804.000, dan tahun berikutnya berkurang menjadi Rp 668.840.000 dan Rp 665.680.000.

Laporan Klarifikasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa alokasi dana desa sebesar Rp 5.084.543.000 telah ditransfer pemerintah pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Konawe.

Namun, dana itu tak disalurkan ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) karena tiga desa tersebut tidak memiliki wilayah administratif sehingga tidak bisa disebut sebagai desa. Sampai saat ini, dana desa itu mengendap di kas Pemerintah Kabupaten Konawe.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan

Pasal 147 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyebutkan, seharusnya laporan perbedaan jumlah desa ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sehingga alokasi dana desa dapat direvisi.

Selain itu, masih ada PMK No. 49 Tahun 2016 yang mengantisipasi potensi perbedaan data jumlah desa dan kelebihan penyaluran dana desa. Beleid mewajibkan kepala daerah kabupaten/kota untuk melapor kepada Menteri Keuangan bila terdapat perbedaan jumlah desa atau kelebihan dana desa di wilayahnya. Laporan itu kemudian akan menjadi bahan evaluasi Menkeu dalam penyaluran dana desa tahun berikutnya.

Desa memang tidak secara otomatis menerima dana desa dari pemerintah pusat. Prosedur penyaluran dana desa dari kabupaten ke desa diatur lewat PMK No 225/PMK .07/2017.

Untuk bisa mendapat dana desa tahap I sebesar 20 persen, desa harus menyusun peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Setelah itu, dana desa tahap II sebesar 40 persen, desa mesti melaporkan realisasi penyaluran penyerapan dana desa dan output pelaksanaan dana desa tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk mencairkan dana desa tahap III, desa harus melaporkan realisasi penyaluran dana desa dengan minimal penyerapan mencapai 75 persen. Selain itu, desa juga harus membuat laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I dan tahap II.

Desa yang mempunyai sisa anggaran lebih dari 30 persen, mengacu Peraturan Pemerintah No 8 2016, akan mendapat sanksi dari Menteri Keuangan berupa pemotongan dana desa hingga penghentian penyaluran dana desa.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Suasana di Desa Ulu Meraka, Sulawesi Tenggara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan

Inspektur Jenderal Sulawesi Tenggara, Gusti Pasaru, menganggap aturan inilah yang harusnya membuat alokasi untuk desa siluman berhenti. Namun Pemerintah Kabupaten Konawe justru membiarkan keberadaan mereka sehingga pusat terus menggelontorkan dana desa untuk desa siluman.

“Kalau satu tahun saja mungkin ada kekeliruan. Tapi kok tiga tahun berturut-turut (dana desa) dialokasikan terus,” kata Gusti.

Apalagi alokasi dana desa yang didapat Kabupaten Konawe terhitung besar. Sebab, kabupaten ini punya jumlah desa yang gemuk. Pada tahun 2019 saja, Konawe memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 222 miliar untuk 294 desa. .

Dengan jumlah itu, sesuai dengan data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Konawe menjadi kabupaten dengan jumlah dan alokasi dana desa terbanyak nomor dua di Sulawesi Tenggara. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Konawe lebih awas mengevaluasi dana desa.

Tidak hanya jatah besar, nilai alokasi dana desa ke Kabupaten Konawe juga terus meningkat. Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pada tahun 2016 Konawe yang tercatat memiliki 241 desa mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 142 miliar.

Tahun selanjutnya, seiring dengan meningkatnya jumlah desa menjadi 297 desa, alokasi dana desa meningkat sampai Rp 221 miliar. Pada tahun 2018, alokasi dana desa ke Konawe sempat menurun menjadi 201 miliar. Tapi, meningkat lagi pada tahun berikutnya sebesar Rp 222 miliar.

© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Wakil Bupate Konawe Gusli Topan Sabara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara mengakui tiga desa siluman itu tetap mendapat kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Tapi, selama empat tahun terakhir, pemerintah Konawe tidak pernah menyalurkan dana desa ke tiga desa tersebut.

Menurutnya, alokasi dana desa untuk tiga desa fiktif itu disimpan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di kas daerah.

“Pemerintah Kabupaten Konawe sudah menghentikan dananya. Dana desa sebesar Rp 5.849.543.000 ada di kas daerah,” jelas Gusli.

Pengakuan Gusli sejurus dengan Kepala Desa Moorehe Thoha Mansur, Camat Lambuya Jasmin, dan Camat Uepai Jasman. Hanya saja Jasman mengaku dana desa untuk Uepai dialihkan ke Desa Tanggondipo yang masih masuk wilayahnya.

Pastinya catatan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kabupaten Konawe pada 2018 mencatat, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di kabupaten mencapai Rp 3.197.798.852. Bahkan, di tahun sebelumnya, SiLPA di Kabupaten Konawe tercatat sebesar Rp 13.263.086.926.

Berdasarkan hasil audit BPK, pada tahun 2018, laporan realisasi dana desa Kabupaten Konawe mencapai Rp 231.179.139.835. Dalam laporan yang sama, tiga desa fiktif tidak tercatat menerima dana desa.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Suasana di Desa Uepai, Sulawesi Tenggara. Foto: Fauzan Dwi Anangga/kumparan

Apapun alasan itu kini Polda Sulawesi Tenggara menyelidiki dugaan korupsi alokasi dana desa terhadap desa fiktif di Konawe. Kasubdit Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Dolfi Kumaseh, dari 56 desa yang diduga fiktif, tim penyidik Polda telah melakukan pemeriksaan fisik ke 26 desa.

“Dua dari 23 desa tersebut sama sekali tidak ada warganya. Penyidik juga sudah melakukan pengamanan terhadap dokumen terkait dengan perkara tersebut,” kata Dolfi.

Selain itu sebanyak 57 saksi telah diperiksa, di antaranya kepala desa, aparatur sipil negara di dinas pemerintahan kabupaten, dan Kementerian Dalam Negeri.

Semoga siapa pun yang mereguk keuntungan dari desa siluman ini dapat cepat terungkap.

%d blogger menyukai ini: