30 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Menyimak Alumni 212, Ancam Jokowi dan Sebut Partai Baju Merah Biang Kerok di Indonesia

Kehadiran Alumnus 212 ditanah air membuat banyak pihak menerkah-nerkah. Pasalnya. Selain mengundang banyak perhatian, juga massanya terbilang membludak.

Bagaimana kisahnya, hingga menuding Partai berbaju merah sebagai biang kerok di Indonesia…?.

Berikut rangkuman dan amatan Tim Timurmerdeka.com.

Laporan Ketua Tim: Gino Samdudin Mirsab.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 ternyata mempunyai targetnya sangat spesifik. Memasuki tahun politik, alumni 212 tersebut, memiliki target  di Pilkada 2018 itu. Dalam incarannya disebut-sebut, mereka mengincar salah satu partai, selaku partai berkuasa untuk dikalahkannya diseluruh daerah di Indonesia.

“Ada satu partai yang menurut kami menjadi target utama, untuk dikalahkan diseluruh Indonesia. Karena bagi kami, partai tersebut yang menjadi biang kerok persoalan yang ada di bangsa dan negara ini,” ujar Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jaksel, Sabtu (27/1/2018).

Menyinggung tentang Alumni 212, pihaknya belum lama ini, telah menyiapkan strategi yang baru untuk mengalahkan partai tersebut. Mereka akan mengampanyekan kepada masyarakat Indonesia, untuk tak memilih calon-calon yang telah diusung partai itu.

“Siapa pun yang diusung partai tersebut, dan bergabung dengan siapa pun partai tersebut, maka kami akan usulkan dan juga sarankan, kami akan perjuangkan agar calon tersebut yang diusung partai biang kerok tersebut, untuk bisa dikalahkan di Pilkada 2018!” tegasnya.

Selaku ketua PA 212, Slamet memang tak menyebutkan,  nama partai dalam pernyataannya itu. Namun dia juga menegaskan partai itu, saat ini telah menjadi penguasa. Karena itu, sepatutnya seluruh Persaudaraan Alumnni 212, agar “Partai yang berkuasa saat ini. Bajunya sama dengan TV**e (warna merah) ya,” kata Slamet menjawab pertanyaan partai mana yang dimaksudkannya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PA 212, Eggy Sudjana juga mengancam Presiden Jokowi dan menyebutkan, Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta Presiden Joko Widodo agar kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) berlangsung aman. Jika tidak, kedamaian menjadi taruhannya. Dan semua warga Indonesia, termasuk kliennya, mesti diperlakukan adil. Dia pun menuntut keadilan untuk Rizieq langsung kepada Jokowi.

“Imbauan ini saya lebih tujukan kepada Presiden Jokowi, karena kepolisian cuma aparat yang juga diperintah presiden. Tak mungkin polisi bertindak sendiri kalau tidak ada koordinasi dengan presiden,” kata Eggi di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jaksel, Sabtu (27/1/2018).

“Kalau Presiden Jokowi menghendaki kedamaian dalam berbangsa dan bernegara, hentikan kriminalisasi pada ulama dan dimungkinkan HRS pulang dengan aman!” tegas dia.

Dia membandingkan perlakuan aparat kepolisian terhadap Rizieq dengan politikus NasDem Victor Bungtilu Laiskodat. Menurutnya, ada semacam ketidakadilan yang menerpa Rizieq.

“Bandingannya anggota DPR dari NasDem Saudara VBL tak disentuh, bahkan jadi cagub. Ini diskriminatif. Kita tidak menyukai diskriminatif,” sebut dia.

Eggi juga menegaskan kepolisian sebaiknya memperlancar kepulangan Rizieq. Habib Rizieq, menurut mereka, harus pulang dalam keadaan aman.

“Dengan hormat kepada pihak kepolisian sudi kiranya untuk tidak bergerak dalam arti menghalangi kepulangan HRS,” ucap Eggi.

Menyinggung tentang partai berbaju merah, salah satu kader partai yang berkuasa dan berbaju merah, DPP PDIP Eva Kusuma Sundar menyebutkan, Persaudaraan Alumni 212 yang telah menyebutkan partai berbaju merah yang sedang berkuasa sebagai biang kerok di Indonesia. PDIP merespons pernyataan tersebut.

Konteks pernyataan Alumni 212 berkaitan dengan upaya mereka menjegal partai merah itu di Pilkada 2018.  Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menyebutkan, Alumni 212 sebaiknya belajar politik terlebih dahulu ke KPU atau partainya sebelum bicara terlalu panjang.

“Alumni 212 bisa meminta pendidikan politik dari KPU or PDIP terkait demokrasi terutama pilkada. Hingga saat ini, PDIP leading sebagai partai yang paling tinggi elektabilitasnya.  Artinya, PDIP yang paling bagus kinerjanya, internal demokrasinya, maupun kualitas SDM-nya,” ujar Eva kepada sejumlah wartawan pada hari Sabtu (27/1/2018).

“Jadi (PDIP) paling pas untuk diajak debat, dialog, diskusi dengan Alumni 212 supaya bisa jadi warga negara yang kategori pemilih cerdas,” imbuh dia.

Jika dicap biang “kerok”, Eva, mempertanyakan dasar tudingan tersebut, karena menurutnya partainya menganut ideologi Pancasila. PDIP disebutnya, sebaiknya diajak berdiskusi oleh Alumni 212, agar tak terjadi salah paham soal demokrasi.

“Jikalau ukurannya selain Pancasila, maka diskusi demokrasi tak akan nyambung. Dalam demokrasi Pancasila, ada prinisp kepatuhan hukum. Jika PDIP disoal dalam posisi tersebut, kesalahan pada yang menyoal,” ketus Eva Kusuma Sundari.

Sementara itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengantisipasi adanya kampanye hitam yang dilakukan lewat media sosial di pilkada serentak nanti. Pihaknya akan membantu Bawaslu mengawasi medsos pada masa kampanye.

“Media sosial adalah platform yang pastinya digunakan dalam proses pemilihan tersebut. Jadi Kominfo mempunyai tugas berdasarkan UU berdasarkan regulasi, tugas, dan tanggung jawabnya adalah memanajemen konten,” ujar Menkominfo Rudiantara di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Selasa (9/1/2018).

Dia juga menyebutkan Kemenkominfo juga akan mengelola konten yang bersifat negatif, yang terkait dengan pilkada. Hal ini akan terus dilakukan hingga pilpres 2019 nanti.

“Sebenarnya Kominfo sudah melakukan manajemen konten negatif, seperti inikan hanya spesifik kontennya adalah konten pemilihan. Baik pemilihan kepala daerah, baik nanti tahun 2019 pemilihan umum dan presiden,” ujar Rudiantara.

“Seperti kami memanajemen konten negatif yang berkaitan yang bisa melanggar pasal-pasal dalam UU ITE yang bermuatan asusila, judi, narkoba. Ini karena konteksnya adalah penyelenggaran pemilu, tentunya yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas KPU dan Bawaslu, jadi saja prosesnya,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama juga, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, akan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas manajemen konten dalam pilkada. Ia mengatakan nantinya Kominfo akan membantu mengantisipasi kampanye hitam (black campaign).

“Kami akan mengadakan pertemuan lagi dengan KPU, Kominfo, dan platform. Intinya bahwa Kominfo akan mem-back up kami mengantisipasi black campaign di dunia maya,” ujar Abhan.

Lembaga Bawaslu juga akan banyak menilai konten-konten yang dianggap melanggar dan melakukan black campaign.  Bila terbukti terdapat unsur pidana, maka akan diproses dan dilanjutkan pula pada jalur hukum.

“Jadi seandainya ada dari penilaian kami, konten ini melanggar, maka kami akan meminta pada Kominfo untuk platform yang bersangkutan di-take down, dan kalau unsur pidananya ada, ya tentu akan kita tindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku,” ujar Abhan mengakhiri komentarnya. (*****).

%d blogger menyukai ini: