25 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

KPK Bentuk Tim Transisi Pelajari dan Antisipasi UU Hasil Revisi

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Oleh: Indra Subagja

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pimpinan akan memberikan jangka waktu sebulan bagi tim transisi untuk mempelajari konsekuensi dari disahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR.

Jangka waktu itu diberikan pimpinan kepada tim mengingat diperlukan adanya koordinasi lebih lanjut dengan sejumlah pihak seperti Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan KPK. Koordinasi itu berkaitan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kelak akan disandang pegawai KPK.

“Waktu transisi kami bicara di biro hukum dan sekjen kita harap revisi UU segera dipelajari dan antisipasi terutama perubahan status kepegawaian. Kami harap 1 bulan sudah ada gambaran kita beri waktu 1 bulan sambil koordinasi dengan Kemenpan dan KASN dan BKN perlu kita ajak bicara,” ujar Alex dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (18/9).


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network

Dikonfirmasi terpisah juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut nantinya tim transisi akan memfokuskan kerjanya terutama untuk mengamati setiap pasal dan ayat yang ada dalam revisi tersebut. Hal itu dilakukan semata untuk memastikan agar kelak tak ada upaya melemahkan dari revisi tersebut bagi kerja KPK.

“Kami fokuskan adalah analisis terkait bagian-bagian pasal semua bagian, kata, kalimat pasal ayat bab itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU kemarin terhadap kelembagaan KPK, operasional KPK baik dalam pelaksanaan tugas, termasuk soal SDM,” ungkap Febri.

Febri pun menyebut dalam tim tersebut dimungkinkan untuk melibatkan keterangan pihak ahli untuk meminimalisir akibat pelemahan terkait isi dari revisi.

“Tapi terbuka kemungkinan libatkan ahli untuk berdiskusi karena ada beberapa ketentuan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Agar implementasinya lebih meminimalisir keraguan dalam implementasi aturan itu,” kata Febri.

Dalam revisi UU KPK, setidaknya ada 6 poin revisi yang disepakati pemerintah DPR. Berikut poin-poinnya:

  1. Pembentukan Dewan Pengawas oleh Presiden

Peraturan ini tertuang dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A.

Delapan pasal itu membahas Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh presiden. Selain itu, dibahas juga jumlah anggota dewan pengawas yang berjumlah 5 orang, dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal tersebut juga membahas kewenangan Dewan Pengawas dalam mengawasi tugas, menetapkan kode etik, hingga memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

  1. Kewenangan SP3 dan Penghentian Penuntutan

Kewenangan SP3 dan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 40. Dalam pasal tersebut, disebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap suatu perkara jika tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

Namun, penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut kembali apabila KPK menemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan

  1. Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas

Peraturan ini tertuang dalam 4 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 5, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D.

Dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan penyadapan dan penggeledahan baru dapat dilakukan jika penyidik mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Izin diberikan paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.

Hasil penyadapan juga harus dilaporkan kepada pimpinan KPK secara berkala. Jika penyadapan telah selesai, maka harus dipertanggung jawabkan ke pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

  1. Seluruh Pegawai KPK adalah ASN

Status pegawai KPK sebagai ASN diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 24, Pasal 69B, dan Pasal 69C.

Dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak revisi UU ini berlaku, dapat diangkat sebagai ASN selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Penyidik KPK Hanya Berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, atau ASN yang Diberi Kewenangan Penyidikan oleh UU

Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 45A ayat 2.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik ASN yang diberi kewenangan khusus oleh UU.

  1. Kedudukan KPK sebagai Lembaga dalam Rumpun Eksekutif

KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif dibahas dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.

Dalam pasal tersebut, disebutkan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

%d blogger menyukai ini: