24 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Jokowi Akhirnya Setuju Revisi UU KPK

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Oleh: Kelik Wahyu Nugroho

Presiden Jokowi ternyata memilih keputusan tak populer dengan menyetujui revisi UU KPK, di tengah kuatnya kritikan kepada DPR atas keinginan merevisi UU yang dianggap akan melemahkan KPK tersebut.

Sikap Jokowi itu ditandai dengan terbitnya surat presiden (surpres) revisi UU KPK ke DPR.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

“Surpres revisi UU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR,” ucap Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/9).

Surpres itu berisi persetujuan pemerintah membahas revisi UU KPK, disertai penunjukkan menteri yang akan terlibat dalam pembahasan. Dalam hal ini kemungkinan Jokowi menunjuk Menkumham Yasonna Laoly.

Bersamaan dengan surpres itu juga, Jokowi menyerahkan draf atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait hal-hal yang perlu direvisi dalam UU KPK oleh DPR.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Menkumham Yasonna Laoly saat Konferensi pers pertemuan Siti Aisyah bersama keluarganya di Kementerian Luar Negeri. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sementara itu, Yasonna mengaku sudah menerima draf revisi UU KPK yang sekarang, namun belum bisa berkomentar karena masih harus dipelajari.

“Kan saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Kita akan pelajari dulu kita liat nanti seperti apa,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9).

Meski demikian, Yasonna memastikan beberapa isu di revisi UU KPK adalah bentuk masukan yang baik, di antaranya soal pembentukan Dewan Pengawas KPK.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Ilustrasi gedung KPK Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Namun KPK menolak adanya revisi UU KPK. Menurut Wakil Ketua KPK, jika revisi disahkan, maka singkatan KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

“Kalau misalkan revisi undang-undang ini lolos, sebetulnya mungkin paling sederhana KPK-nya singkatannya diubah, Komisi Pencegahan Korupsi,” ujar Agus saat di PUKAT UGM, Rabu (11/9).

Padahal, kata Agus, Singapura melalui CPIB (Corrupt Practice Investigation Buerau) atau KPK-nya Singapura, sedang mengembangkan penindakan tidak hanya penyelenggara negaranya saja.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menurut Agus, Singapura membentuk koridor bahwa gratifikasi dalam bisnis itu dilarang. Mestinya hal ini terjadi di Indonesia, memperbaiki undang-undang tipikor agar mirip seperti negara lain bukan merevisi UU KPK yang berujung pada pelemahan.

“(Korupsi) private sektor, swasta diperhatikan, trading influence (memperdagangkan pengaruh). Misal trading influence saya bupati minta anak saya minta di SMA 1 itu mungkin kan. Trading influence itu tidak ada uangnya. Mestinya kita memperbaiki ke arah sana ini kok malah side back. Malah kembali,” katanya.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network
%d blogger menyukai ini: