22 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Saling Lempar DPR dan KPK soal Ide Revisi UU KPK

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Oleh: Kevin S. Kurnianto

Rencana DPR RI kembali membahas Revisi UU KPK menjadi polemik. Banyak yang menganggap langkah tersebut merupakan upaya pelemahan lembaga antirasuah negeri ini.

DPR membantah punya rencana senyap seolah mengambil langkah sendiri terkait usulan merevisi UU KPK. Komisi III malah mengungkapkan, permintaan revisi UU KPK disampaikan KPK kepada DPR November 2015 lalu.

Permintaan tersebut terus dibahas oleh DPR mulai dari Badan Legislatif (Baleg), rapat fraksi dan rapat bersama dengan DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut, mekanisme pembahasan RUU KPK dilakukan secara transparan dan diketahui oleh semua fraksi.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung di Komisi III DPR. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ia membantah tujuan revisi UU KPK adalah pelemahan KPK secara diam-diam oleh DPR.

“Enggak mungkinlah di DPR ada operasi senyap, karena semuanya terjadwal dan terdokumentasi, secara transparan,” ucap Arteria dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya bertema ‘KPK adalah Koentji’ di D’Consulate Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

“KPK ingin kewenangan penyadapan dan merekam, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK untuk SP3, berikutnya terkait penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, semua yang diinginkan telah di respons dengan cermat, khidmat, prosedural, melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku di DPR,” kata Arteria.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Anggota Komisi III lainnya, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa DPR dan KPK pernah duduk bersama dalam satu forum rapat. Ia menyebut rapat tersebut terjadi pada 19 November 2015. Dalam rapat itu disepakati 4 hal yang belakangan menjadi poin revisi UU KPK.

“Tanggal 19 November 2015 menyepakati ada 4 item itu. Perlunya dewan pengawas, perlunya KPK diberi kewenangan SP3 (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) untuk memberikan rasa kepastian, perlunya pengakuan tentang penyadapan,” kata Masinton dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan tema ‘KPK dan Revisi Undang-undangnya’ di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

“Kemudian tentang pegawai. Empat hal itu dibicarakan dengan pemerintah. Dan pemerintah setuju,” kata Masinton menambahkan.

Merujuk tanggal 19 November 2015, ketika itu komisioner KPK terdiri dari Taufiequrachman Ruki selaku pelaksana tugas ketua , Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi selaku plt wakil ketua, serta Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain sebagai wakil ketua definitif.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki membantah pernah mengusulkan revisi UU KPK. Ia mengaku tak pernah mengusulkan hal tersebut.

“Tidak benar,” ujar Ruki saat dikonfirmasi, Sabtu (7/9).

Lebih lanjut, KPK mengaku tak pernah dilibatkan tentang pembahasan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merasa RUU KPK belum perlu dilakukan. Sebab, ia menganggap, sejumlah poin dalam UU KPK masih sangat relevan dengan kerja KPK saat ini.

“Bagi kami saat ini, KPK belum membutuhkan revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT (Operasi Tangkap Tangan), serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan,” ungkap Syarif.

@ Disediakan oleh www.timurmerdeka.com

Syarif menegaskan penolakannya terhadap pembahasan revisi UU KPK yang kini dilakukan DPR. Dengan adanya RUU KPK tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pembahasan revisi UU KPK tanpa melibatkan KPK tersebut dianggap menjadi pengabaian terhadap suara rakyat. Sebab mayoritas rakyat menolak revisi tersebut karena melemahkan KPK seperti poin Dewan Pengawas KPK, penyadapan atas izin Dewan Pengawas KPK, dan SP3.

“Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya,” tegas Syarif.

%d blogger menyukai ini: