26 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

3 Syarat yang Harus Dipenuhi Novanto agar JC Dikabulkan

Jakarta – Timurmerdeka.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari permintaan Justice collaborator (JC) yang diajukan Setya Novanto. KPK ingin melihat sejauh mana keseriusan terdakwa dugaan korupsi proyek e-KTP itu. Karena, untuk mengajukan JC itu, KPK perlu mempertimbangkan iktikad baik dari tersangka ataupun terdakwa yang mengajukan. Ada beberapa syarat yang menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah perlu dipenuhi pengusul JC.

“Indikator pertama kali yang di lihat adalah apakah terdakwa mengakui atau tidak perbuatannya. Jadi jangan sampai kemudian seseorang mengajukan JC, perbuatannya tidak diakui, tetapi perbuatan pihak lain disampaikannya. Tentu itu tidak tepat juga, dalam konteks pengajuan JC,” ujar Febri kepada sejumlah wartawan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan hari Kamis (25/1/2018) lalu.

Dengan keterbukaan terdakwa, tentu itu akan membawa dampak yang positif bagi jalannya sidang dan posisi terdakwa. Sedangkan parameter kedua, soal adanya informasi baru yang membantu penanganan perkara tersebut.

“Tapi sejauh ini KPK belum menerima informasi baru yang cukup signifikan terkait dengan kasus e-KTP,” kata Febri.

Dan yang paling terakhir, seseorang hanya dapat mengajukan JC, jikalau bisa mengungkap otak kejahatan sesungguhnya. Dalam hal ini otak atau pelaku utamanya. Namun jika dia adalah pelaku utamanya, tentu hal itu mustahil dilakukan.

“Sejumlah putusan hakim sudah menegaskan bahwa kalau pemohon JC adalah pelaku utama, pasti JC tidak akan bisa diberikan,” ujar Febri.

Didalam memutuskan layak atau tidaknya Novanto memperoleh JC dan segala benefitnya, KPK perlu waktu, untuk melakukan analisisnya. KPK, disebut Febri, akan memerhatikan, apakah ada konsistensinya antara satu pernyataan dan pernyataan yang lainnya.

Itu pun, jika Novanto meyakini bukan pelaku utama dalam kasus ini, KPK mempersilakan mantan Ketua DPR itu untuk membuktikannya di dalam persidangan.

“Silahkan saja boleh, nanti dibuka saja di proses persidangan. Sebenarnya sejak awal sudah bisa dibuka. Karena, ketika kami membuktikan misalnya, JPU KPK membuktikan perbuatan-perbuatan, itu kan langsung dikonfirmasi kepada terdakwa,” tutur Febri.

Hanya perlu juga diingat, hingga kini Novanto belum memenuhi syarat pertama, guna mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Dia juga, sebut Febri, sering kali berkelit soal penerimaan sejumlah uang dan jam tangan dari uang haram proyek e-KTP tersebut.

Padahal dari keterangan beberapa saksi, terungkap ada penerimaan tersebut. KPK bahkan sampai mengadakan kerja sama dengan pihak FBI di Amerika, guna mendalami sejauh mana benang merah kasus ini.

“Tapi belum terlambat, kalau mau membuka pihak-pihak lain. Kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor lebih besar untuk membuktikan yang bersangkutan bukan aktor utama misalnya, itu silakan saja dibuka. Dalam proses hukum tentu kita kroscek dan kita klarifikasi lebih lanjut,” ujar Febri mengakhiri komentarnta pada sejumlah media di kantor KPK Jakarta. (gin/nif/fdn).

%d blogger menyukai ini: