26 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Pusat Pemerintahan Dibangun di Bukit Soeharto

Berita ini diberdayakan untuk medcom.id

Oleh: Desi Angriani

Jakarta: Pusat pemerintahan baru bakal didirikan di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Wilayah bukit produksinya (Bukit Soeharto),” kata Gubernur Kaltim Isran Noor di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto berdiri di atas lahan seluas 61.850 hektare (ha). Wilayah ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, kasawan konservasi, dan hutan untuk keperluan riset.

Menurut Isran, penggunaan wilayah hutan produksi tak akan mengganggu hutan lindung dan kawasan konvervasi tempat tinggal orang utan. Bukit Soeharto pun tak berpenghuni sehingga tidak akan mengganggu kearifan lokal masyarakat setempat.

“Orang yang tinggal di situ ora ada,” ungkap dia.

Ia menambahkan tahap pertama pembangunan ibu kota baru masih menunggu desain dan tata ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, pihaknya segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah di Samarinda dan Balikpapan serta bupati Kutai Kartanegara dan bupati Penajam Paser Utara.

“Kita akan melakukan koordinasi secepatnya,” pungkas Isran.

Presiden Joko Widodo pernah menjelajahi kawasan Bukit Soeharto di Kawasan Hutan Raya, Samboja, Kutai Kartanegara, pada Mei 2019. Presiden menilai wilayah itu memiliki banyak keunggulan, seperti kelengkapan infrastruktur pendukung.


© Desi Angriani Taman Hutan Raya Bukit Soeharto berdiri di atas lahan seluas 61.850 ha.

Fasilitas ini dinilai dapat menghemat biaya pembangunan calon ibu kota baru. Kutai Kartanegara berada tepat di tengah jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan.

Sementara itu, Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru karena paling minimial memiliki risiko bencana. Provinsi ini juga strategis di tengah-tengah Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara baru membutuhkan Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana dikeluarkan berdasarkan skema kerja sama pengelolaan aset ibu kota baru dan DKI Jakarta.

%d blogger menyukai ini: