30 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Kemesraan yang Berlanjut, PDIP-Gerindra Kompak Dorong GBHN

Berita ini diberdayakan untuk kumparan.com

Oleh : Muhammad Iqbal

Pro kontra amandemen UUD 1945 yang ingin memberikan kewenangan pada MPR untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memunculkan cikal formasi politik baru. Yaitu PDIP dan Gerindra –rival Pemilu 2019– yang kini justru makin mesra dan kompak ingin amandemen UUD.

Meski digagas PDIP yang jadi butir rekomendasi Kongres V PDIP, namun amandemen ini direspons cepat Gerindra yang bahkan terbuka jika pembahasan melebar pada fungsi-fungsi MPR yang lebih luas seperti era Orde Baru.

“Munculnya dua kekuatan politik yang saling bersinergi pasca-Pemilu 2019 lalu, berpotensi kuat mendorong proses amandemen tersebut. PDIP dan Gerindra yang sebelumnya saling berseberangan kini menjalin rekonsiliasi,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana, dalam keterangannya, Jumat (16/8).


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network

Sikap ‘seiya sekata’ Gerindra dan PDIP memicu spekulasi baru. Selain menguatkan kehendak Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf, juga membuat keduanya seolah sedang menjajaki koalisi untuk 2024.

“Diyakini bahwa kepentingan besar di balik penjajakan koalisi strategis tersebut adalah persiapan menuju gelaran Pemilu 2024 mendatang,” lanjut Endang.

@ Disediakan oleh www.timurmerdeka.com

PDIP –sebagai partai paling besar dengan presiden dua periode– dianggap ingin memiliki kontrol atas pemerintah melalui MPR. Karena itu, kekhawatiran yang muncul adalah amandemen UUD memberi wewenang pada MPR untuk memilih presiden.

“Bukan tidak mungkin bahwa PDIP bertekad untuk melanggengkan posisi sebagai partai penguasa pada 2024. Dalam politik, segala cara dapat ditempuh, termasuk menggolkan gagasan memilih kembali presiden lewat sidang MPR,” ucap Endang.

Menurut Endang, kedudukan MPR telah jauh menurun sejak rangkaian proses amandemen terhadap UUD 1945. MPR tak lagi punya kekuasaan strategis yang pernah disandang sebelum reformasi, seperti memilih presiden tanpa melalui pemilihan umum secara langsung.

“Publik patut curiga, ada agenda apa di balik kesepakatan politik (dorong amandemen UUD tersebut?” kata aktivis Muhammadiyah itu.

Endang menyebut, para elite parpol berdalih bahwa perjalanan bangsa pasca-reformasi telah kehilangan arah sehingga butuh GBHN. Kemunculan sosok Presiden Jokowi yang gigih melancarkan pembangunan dijadikan bemper akan perlunya GBHN sebagai panduan.

“Amandemen untuk menghidupkan kembali GBHN tak lain adalah kudeta merangkak terhadap capaian demokrasi. Perjuangan berdarah-darah dan korban mahasiswa hendak digadaikan demi empuknya kursi kekuasaan,” tuturnya.

Sulit diharapkan hadirnya tokoh-tokoh baru dalam sistem yang dikunci oleh elite-elite dominan. Publik harus tegas menolak dan melawan manuver khianat terhadap cita-cita reformasi,” tegas Endang.

%d blogger menyukai ini: