27 Oktober 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

ANOMALI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN, GANTI RUGI ATAU GANTI UNTUNG ?

Oleh : Abas

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia. Arti penting ini menunjukan adanya pertalian yang sangat erat antara hubungan manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat pemukiman dan tempat mata pencaharian bagi manusia. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Kebutuhan pembangunan dari tahun ketahun kian meningkat, sebut saja contoh dalam pembangunan yakni antara lain  pembangunan rumah sakit, pasar, jembatan, pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran jalan serta pembangunan lainnya. Dalam praktek pembangunan dimaksud sudah tentu memerlukan tanah sebagai sarana utama.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana pengambilan tanah kepunyaan masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan. Hal ini memang menyangkut persoalan yang paling kontroversial mengenai masalah pertanahan. Pada satu pihak tuntutan pembangunan akan tanah sudah sedemikian mendesak sedangkan pada lain pihak sebagian besar masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkenaan dengan pengambilan tanah masyarakat yang akan dipakai untuk keperluan pembangunan dilaksanakan melalui proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak yang sifatnya inferatif.

Pengadaan Tanah Sebutan Undang-undang

Pengertian Pengadaan Tanah dari berbagai peraturan perundang-undangan telah dijelaskan, diataranya dalam Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (vide Pasal 1 butir 2),  berikut dalam Peraturan Presiden No. 71/ 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir kali diubah dengan Perpres No. 148/ 2015 tentang perubahan ke-4  atas Perpres No. 71/ 2012 menyebutkan, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.

Berikutnya, pengertian pengadaan tanah, selain terdapat dalam ketentuan Undang-undang dan peraturan lainnya yang telah disebutkan, juga terdapat beberapa pendapat mengenai penyejalasannya. Saya coba untuk meminjam pendapatnya John Salidenho, dikatannya bahwa pengadaan tanah merupakan “penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan untuk menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau keperluan pemerintah, dalam rangka pembangunan proyek atau pembangunan sesuai program pemerintah yang telah ditetapakan”. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yang pertama adalah pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang kedua yakni pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

Selanjutnya, pengertian kepentingan umum secara sederhana dapat diartikan bahwa dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas, namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/ 1960 dan UU No. 20/ 1961 menyebutkan, kepentingan umum dinyatakan dalam peruntukannya, yakni kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan yang harus dirasakan kemanfaatannya dalam arti dapat dirasakan oleh segenap masyarakat secara langsung.

Dalam kegiatan pengadaan tanah , ada beberapa tahapan sesuai prosedur dan tata cara yang harus dilakukan, yaitu penetapan lokasi pembangunan, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, pembentukan lembaga/ tim penilai tanah, penilaian harga tanah, musyawarah, ganti rugi dan penitipan ganti rugi, serta pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Hormati Masyarakat Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah

Hal lain juga yang tak kalah pentingnya adalah hormatilah pemilik tanah, sebagaimana kita diajarkan untuk menghormati kedaulatan Negara RI, kita juga harus menghormati para pemilik tanah. Tanah adalah tempat mereka lahir, hidup, dan berkarya. Sejengkal tanah sangat berarti bagi mereka. Demi sejengkal tanah, mereka pun berani “berperang” sampai titik darah penghabisan. Filosofi ini selayaknya kita terapkan juga sebagai penghormatan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jika kita menghormati kepemilikan tanah oleh warga atau oleh komunitas (suku) setempat, rasanya tak sulit bagi kita untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan umum.

Ganti Kerugian Versus Ganti Untung Pengadaan Tanah

Pembebasan Tanah (istilah lama) yang kemudian digantikan istilah baru yakni pengadaan tanah, di berbagai peraturan perundang-undangan selalu menggunakan sebutan “ganti rugi”. Filosofi yang terkandung di dalamnya ialah harus mengganti kerugian dengan penetapan harga oleh panitia yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam konsepsi ganti rugi, perlu kiranya istilah itu diganti menjadi “ganti untung”, sesuai konsepsi reformasi agraria yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertuang dalam konsepsi konstitusi tertinggi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai tersebut biasanya tidak representatif dengan keinginan yang diharapakan oleh pemilik tanah, hal demikian kemudian menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak atas ganti rugi. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak secara layak dan adil.

Sedikitnya ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah sebelum melakukan pengadaan tanah, Pertama yakni perlunya memberikan jaminan bagi pihak yang menguasai atau yang memiliki objek pengadaan tanah. Kedua yakni reforma agraria harus berdimensi ekologis dan melestarikan lingkungan.

Dua hal itu hinggga kini belum sepenuhnya dilakukan, karenanya wajar saja jika masih akan banyak pembangunan infrastruktur yang akan terbengkelai jika cara pemebebasanya masih menggunakan cara-cara zaman kolonial. Gusur dulu, urusan belakang. Itu sebabnya, filosofi “ganti utung” itu perlu dan penting dengan memperhatikan beberapa hal termasuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan jaminan kelangsungan hidup, berkeadilan dan berdemensi kesetaraan bagi masyarakat, adalah cara tepat untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas nama negara.

Masyarakat  yang terkadang merasa diri dirugikan dalam praktek pengadaan tanah untuk pembangunan itu, perlu revitalisasi dan dilakukan secara transparan serta yang paling penting ialah sosialisasi bahwa bagi pemilik tanah tidak akan lebih sengsara dan hidup terlunta jika tanahnya dipakai untuk pembangunan, karena tidak diganti dan kemudian rugi, melainkan akan diberikan penggantian yang menjadi keuntungan memadai dengan cara yang layak dan adil.

Penulis  : Mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Muhammadiyah Buton

%d blogger menyukai ini: