18 September 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Jokowi Tak Setuju Wacana Presiden Dipilih MPR

Berita ini diberdayaan untuk kompas.com

Oleh : Bayu Galih


© Disediakan oleh PT. Kompas Cyber Media Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin (kanan) melambaikan tangan sebelum berangkat menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan pers terkait sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru, saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR.

“Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR,” kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan pada Rabu (14/8/2019).

Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali muncul setelah sejumlah tokoh nasional mewacanakan agar Indonesia kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu alasannya adalah mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Sebab, saat ini MPR tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem kenegaraan.

Tokoh yang mengusulkan mengenai pemilihan presiden oleh MPR antara lain disampaikan mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, hingga Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Perihal GBHN

Wacana lain yang muncul adalah mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini juga sempat dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Jika kedudukan MPR itu dikembalikan, maka PDI-P menilai MPR punya wewenang untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggara pemerintahan.

Jokowi juga menyampaikan ketidaksetujuan terhadap wacana munculnya kembali GBHN.

Sebab, saat ini Indonesia sudah memiliki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pengganti GBHN.

SPPN juga mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode tiap lima tahun.

“Sebenarnya kita sudah punya itu (rencana pembangunan),” ucap Jokowi.

Jokowi pun menilai bahwa rencana pembangunan yang dibutuhkan Indonesia adalah rencana yang dinamis dan bisa dengan cepat mengantisipasi perubahan.

“Dunia bergerak begitu cepat dan dinamis. Kita harus bisa merespons dan punya perencanaan yang fleksibel untuk merespons perubahan itu,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

%d blogger menyukai ini: