5 Desember 2020

timurmerdeka.com

Untuk Masyarakat Masa Depan

Tokoh Papua Ungkap Alasan TNI – Polri Harus Ditarik dari Nduga

Berita ini diberdayakan untuk kumparan

Oleh : Nadia Riso

Tim kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua telah melalukan investigasi terhadap konflik yang terjadi di Nduga akibat penyerangan pekerja Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hingga bulan Juli, sebanyak 182 pengungsi tewas akibat berbagai faktor mulai kesehatan hingga penyerangan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri.


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network

Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga, meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan menarik pasukan TNI-Polri di Nduga. Menurutnya, keberadaan TNI-Polri merupakan faktor utama banyaknya penduduk yang menjadi korban.

“Persiden yang mewakili pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI-Polri di seluruh wilayah Nduga sebagai aktor utama ketidakstabilan daerah yang mengakibatkan ribuan orang mengungsi,” kata Pater di Kantor Amnesti Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).


© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Diskusi Laporan kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik Nduga di Kantor Amnesti Internasional, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Pater menurutkan, berdasarkan hasil investigasi ditemukan laporan adanya oknum TNI-Polri yang melakukan kekerasan kepada warga. Bahkan ada sebagian yang membakar pemukiman warga saat melalukan pengejaran kepada kelompok KKB.

“Negara enggak boleh sama ratakan anak-anak di Nduga dengan OPM. Ini bahaya. Dua anak SMA ditembak (militer). Jadi sayangnya anggota TNI yang diutus ke Papua itu tidak tahu mana OPM dan mana masyarakat sipil. Mereka tidak tahu budaya lokal juga. Yang berpenampilan berjanggut dicap OPM,” tuturnya

“Ada juga beberapa pendeta disiksa bahkan satu orang sekarang enggak bisa jalan, dana gereja sebesar Rp 310 juta dirampok oleh oknum militer, ini menurut keterangan Pendeta Amos,” tambahnya.

Selain itu, Pater menuturkan akibat adanya militer, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan PPA yang beberapa waktu lalu mengirimkan bantuan logistik untuk para pengungsi ditolak. Para pengungsi tidak ingin bantuan itu dikirim melalui perantara TNI.

“Para pengungsi menginginkan bantuan sosial tersebut harus melibatkan gereja, LSM, dan tim relawan yang tidak melibatkan aparat TNI-Polri. Jadi setiap bantuan apapun baik dari dalam negeri maupun luar harus melibatkan pihak yang netral,” ujarnya.

Pater yang juga merupakan anggota tim kemanusiaan Nduga mengaku ingin agar konfilk ini dapat diselesaikan dengan baik. Menurutnya, konfilk dapat diakhiri dengan dimulai dari penarikan militer dan diskusi bersama antara pemerintah dan perwakilan KKB.

“Jadi tarik TNI itu atau bahasa Papuanya ini program nasional mau bangun infrastruktur apakah gali tanah lebih penting dari nyawa? Saya yakin Jokowi enggak bodoh, hanya saja karena dia punya lingkaran di luar seperti itu,” tutup Pater.

%d blogger menyukai ini: